KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DI ERA KONVERGENSI MEDIA

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 25 Agustus 2017
  • Dibaca : 114 Kali
...

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DI ERA KONVERGENSI MEDIA

 

Jakarta(25/8)- Tata kelola komunikasi pemerintah menjadi hal yang  sangat penting untuk dikaji saat ini. Hal tersebut menjadi vital mengingat banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik  pemerintah pusat, kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah. Masyarakat perlu dan  berhak mendapatkan akses informasi terkait kebijakan-kebijakan yang telah ditelurkan oleh pemerintah tersebut melalui berbagai media, sehingga melalui hal tersebut pemerintah turut hadir di tengah masyarakat untuk merespon masalah maupun kebutuhan  yang berkembang di dalam masyarakat.

Dalam forum Bakohumas yang digelar oleh  Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta (24/8)  dibahas mengenai Kebijakan Komunikasi Publik Pemerintah.  Dalam forum tersebut  Johan Budi selaku  juru bicara Presiden turut hadir  sebagai panelis pertama, menggaris bawahi terkait kondisi komunikasi pemerintah pusat saat ini. Johan Budi menyampaikan bahwa cara  pemerintah pusat dalam berkomunikasi kepada publik menjadi sorotan akhir-akhir ini. Selain pernah terjadi “kegaduhan” antar  Menteri dan Pejabat Negara di ranah publik, belakangan juga terjadi adanya ketidaksamaan informasi  dari beberapa Kementerian dan Lembaga kepada publik. Senada dengan Johan Budi, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Niken Widiastuti  menyebutkan persepsi publik terhadap informasi dari pemerintah juga menjadi salah satu masalah komunikasi yang perlu segera ditindak lanjuti. Berkaca dari situasi tersebut maka baru-baru ini Presiden RI, Joko Widodo menginstruksikan adanya Narasi Tunggal Pemerintah. Narasi tunggal yang dimaksudkan adalah adanya  informasi terkait suatu agenda yang dikeluarkan, terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik. Sosialisasi program dan kebijakan pemerintah diperlukan sinergi informasi dan data dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.


 

Diperlukan terobosan baru dalam strategi komunikasi publik pemeritah saat ini mengingat perkembangan terknologi informasi yang semakin pesat. Helmy Yahya turut memberikan warna dalam forum Bakohumas dengan materinya yang mengusung tema Komunikasi dalam era millenium. Helmy menyebutkan perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan dampak yang cukup signifikan pada sektor ekonomi, hingga sektor industri. Perkembangan teknologi tersebut juga mempengaruhi perilaku masyarakat saat ini yang dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe, diantaranya yang paling menonjol adalah generasi Y dan generasi Z. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi tersebut masyarakat saat ini tidak dapat dilepaskan dari gawai dan koneksi internet. Dari perangkat tersebut informasi menjadi lebih terbuka, dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Perkembangan berbagai aplikasi dan sosial media menjadi faktor  yang sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat di era yang serba terkoneksi secara nirkabel saat ini.

Niken kembali menyebutkan sosial media memiliki potensi yang cukup besar untuk turut berkontribusi dalam komunikasi publik pemerintah. Sosial media memiliki kelebihan diantaranya memungkinkan adanya komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Melalui sosial media masyarakat dapat langsung merespon informasi yang disebarkan oleh pemerintah. Penggunaan sosial media menjadi salah satu strategi yang cukup efektif dalam membangun pola komunikasi publik pemerintah. Niken Menambahkan, bahwa perlu dibentuknya Satgas sosial media oleh pemerintah, Kementerian/Lembaga. Juru Bicara Presiden, Johan Budi melengkapi bahwa diperlukan perubahan mainset strategi komunikasi di era digital saat ini, komunikasi publik pemerintah perlu beralih dari metode konvensional ke metode digital.

 

(Humas Kemen PPPA-Febrian Zulkarnain)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 22 September 2017

Lelang Perawan dan Kawin Kontrak Bentuk Eksploitasi Kaum Perempuan (1761)

Pemerintah menentang keras Lelang Perawan dan Kawin Kontrak yang belakangan beredar melalui situs nikahsirri.com. Program yang diluncurkan oleh Partai Ponsel…
Siaran Pers, Jumat, 22 September 2017

KEADILAN MELALUI RPP RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA (73)

JAKARTA (22/9), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Restitusi bagi…
Siaran Pers, Jumat, 22 September 2017

RUU PKS MULAI DIBAHAS ANTARA PEMERINTAH DAN DPR (36)

Jakarta (22/9) – Pemerintah sepakat membahas Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diinisiasi oleh DPR RI yang…
Berita, Selasa, 19 September 2017

Waspada Pandemi Influenza, Kemenkes Simulasi Siaga (101)

Sebagai komponen kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan wajib menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat dan ancaman pandemi. Hal ini…
Siaran Pers, Senin, 11 September 2017

CEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI PATBM (541)

Menyadari masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Pelatihan Tematik…