KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Menteri Yohana Dukung Deklarasi Perempuan Pekerja Transportasi Indonesia

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 07 September 2017
  • Dibaca : 158 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

Menteri Yohana Dukung Deklarasi Perempuan Pekerja Transportasi Indonesia
Siaran Pers Nomor: B- 093/Set/Rokum/MP 01/09/2017

Surabaya(6/9)  Di atas Kapal Umsini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise mendengarkan dan merasakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kaum pekerja perempuan di sektor transportasi pada Seminar Nasional Kesetaraan dan Keadilan Pekerja Perempuan di Sektor Trasnportasi dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Pekerja Transportasi Indonesia di Bidang Ekonomi”, pada 6-7 September dalam perjalanan dari Jakarta ke Surabaya.

Menteri Yohana juga mengapresiasi Seminar yang diinisiasi oleh Pemerhati Perempuan Pelaut Indonesia atau ILS (Indonesian Lady Seafarers) karena merupakan seminar yang pertama kali dilakukan di atas kapal dan melibatkan mitra pekerja perempuan di sektor transportasi.  “Saya mengapresiasi Pemerhati Perempuan Pelaut Indonesia atau ILS dan pihak lainnya, yang telah menginisiasi kegiatan seminar nasional yang cukup unik, karena seminar ini diselenggarakan di atas kapal. Keterlibatan pekerja perempuan di sektor transportasi yang menjadi mitra Kementerian PPPA baru tercatat pertama kali ketika beberapa bulan yang lalu mereka mengunjungi kantor kami. Dari situ saya menyadari, ternyata banyak perempuan-perempuan hebat di bidang transportasi yang belum banyak dikenal oleh publik. Maka, dengan diadakannya seminar ini agar kita dapat mendengarkan pengalaman sosok-sosok perempuan hebat pekerja transportasi," papar Menteri Yohana.

Menteri Yohana menambahkan, walaupun prestasi mereka sudah merambah ke level internasional dan secara aturan perundangan tidak ada halangan bagi kaum perempuan untuk berkarier di sektor transportasi, namun kesempatan kaum perempuan untuk berkarier di sektor transportasi tidak seluas yang diperoleh oleh laki-laki dan kenyataannya masih ada resistensi dari mereka.

Hal ini senada dengan pernyataan Nahkoda perempuan pertama PELNI, Captain Kartini bahwa masih banyak perusahaan pelayaran yang menolak perempuan. "Setelah kami lulus dari Akademi Ilmu Pelayaran atau Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), perusahaan yang hanya menerima saya hanyalah PELNI. Selama di PELNI saya memang tidak merasakan adanya diskriminasi. Namun, yang terjadi pada adik-adik perempuan pelaut di bawah angkatan kami sekarang, masih banyak perusahaan pelayaran yang tertutup, dalam artian tidak mau menerima kadet atau perwira perempuan. Padahal, sekarang banyak pelaut atau nahkoda perempuan yang bekerja di kapal wisata asing. Ilmu dan ujian yang kami dapatkan sama dengan kaum laki-laki saat di asrama, namun ketika kami menjadi kadet atau perwira masih merasa disisihkan. Kami dianggap seolah-olah sebagai penghalang bagi kaum laki-laki. Hal inilah yang ingin kami perjuangkan dan buktikan, bahwa perempuan bisa dan mampu melaksanakan tugas di bidang transportasi," Ujar Kartini.

Menteri Yohana berharap masyarakat bisa lebih peduli pada perempuan pekerja di sektor transportasi dan akan menindaklajuti hasil seminar dalam bentuk deklarasi yang akan disampaikan kepada Presiden RI dan ditembuskan kepada Kementerian/Lembaga terkait. "Saya berharap seminar ini dapat menggali lebih dalam lagi berbagai pengalaman dan persoalan yang dirasakan oleh kaum perempuan pekerja di sektor transportasi, baik darat, udara, dan laut dan dapat ditularkan kepada elemen masyarakat lainnya, sehingga semakin banyak masyarakat yang berkomitmen dan peduli. Saya juga berharap agar media dapat membantu mengangkat sosok-sosok perempuan yang bekerja di sektor transportasi. Hasil dari seminar ini dapat berupa deklarasi dan laporan yang akan disampaikan kepada Presiden RI dan ditembuskan kepada K/L terkait," tutup Menteri Yohana.

Adapun hasil rekomendasi dan Deklarasi Perempuan Pekerja Transportasi Indonesia antara lain:
1. Menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pekerja transportasi.

2.Memperkuat lembaga yang sudah ada yang berfungsi untuk mengawasi dan menyelesaikan permasalahan diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh perempuan pekerja transportasi.

3.Perlu adanya affirmative action (tindakan afirmasi) bagi perempuan pekerja transportasi di Indonesia
4.Mendorong dilaksanakannya sosialisasi tentang pentingnya kesadaran terhadap hak-hak perempuan pekerja trasportasi kepada perusahaan transportasi di Indonesia.

 

                                    PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                                          e-mail : publikasikpppa@gmail.com

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 22 September 2017

Lelang Perawan dan Kawin Kontrak Bentuk Eksploitasi Kaum Perempuan (1761)

Pemerintah menentang keras Lelang Perawan dan Kawin Kontrak yang belakangan beredar melalui situs nikahsirri.com. Program yang diluncurkan oleh Partai Ponsel…
Siaran Pers, Jumat, 22 September 2017

KEADILAN MELALUI RPP RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA (73)

JAKARTA (22/9), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Restitusi bagi…
Siaran Pers, Jumat, 22 September 2017

RUU PKS MULAI DIBAHAS ANTARA PEMERINTAH DAN DPR (36)

Jakarta (22/9) – Pemerintah sepakat membahas Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diinisiasi oleh DPR RI yang…
Berita, Selasa, 19 September 2017

Waspada Pandemi Influenza, Kemenkes Simulasi Siaga (101)

Sebagai komponen kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan wajib menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat dan ancaman pandemi. Hal ini…
Siaran Pers, Senin, 11 September 2017

CEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI PATBM (541)

Menyadari masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Pelatihan Tematik…