KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Koperasi Sejahterakan Rakyat Indonesia

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 11 September 2017
  • Dibaca : 224 Kali
...

Koperasi Sejahterakan Rakyat Indonesia

 

Jakarta, Kamis (7/9/2017) -  Koperasi terbukti mampu  menyejahterakan para anggotanya dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi. Koperasi juga turut menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan kesejahteraan bagi anggotanya. Hal ini disampaikan Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, Niken Widyastuti pada acara Forum Tematik Bakohumas Kementerian Koperasi dan UKM yang diadakan di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Selasa (5/9/2017). Hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring,  Ketua Umum Kospin Jaya Andy Arslan Djunaid, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi, perwakilan dari Koperasi Telkomsel (Kisel) dan Duta Koperasi “Miing” Dedi Gumelar.

Mengutip pernyataan Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga pada peringatan Hari Koperasi ke-70 di Makassar, pada bulan Juli lalu, dikatakan Niken, jumlah koperasi saat ini ada sekitar 152.000. Di Indonesia koperasi yang sudah ada sejak tahun 1970-an, mampu mendongkrak pembangunan ekonomi bangsa.

“Ternyata koperasi bisa berkembang luar biasa. Bahkan aset koperasi Kospin Jaya sudah mencapai Rp 7 triliun.  Ini luar biasa sekali, melebihi suatu perusahaan swasta. Koperasi kalau dikelola dengan baik akan sangat baik hasilnya. Kospin Jaya dikelola dengan sangat baik, kreatif dan bisa memiliki anak usaha. Sehingga koperasi betul-betul bisa memberikan kontribusi nyata, membuka lapangan kerja dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Seandainya 152 ribu koperasi yang ada, didorong dengan kiat-kiat seperti seperti yang dilakukan Kospin Jaya akan sangat luar biasa bagi perekonomian Indonesia,” ujar Niken.

Pertumbuhan ekonomi yang saat ini di atas 5 persen, akan dengan mudah naik dengan dukungan dan basis koperasi yang merupakan tulang punggung atau soko guru bagi perekonomian Indonesia. “Namun tentunya capaian yang telah dilakukan, juga program-program yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM, apabila tidak diinformasikan, maka  masyarakat juga kurang memahami. Karena biasanya bad news is good news. Jadi yang beredar di media-media malah justru koperasi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Misalnya investasi ilegal,  banyak pula koperasi dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Jadi yang banyak beredar di media massa, justru koperasi yang mungkin malah gagal di dalam menyejahterakan anggotanya.”

Niken mencontohkan salah satu koperasi di bidang transportasi di Bandung. Awalnya dengan harapan masyarakat bisa memetik hasil manfaat yang baik, dengan menanam uangnya di koperasi tersebut. Namun dengan skala ponzi dan mencoba peruntungan dengan membuka usaha baru malah gagal. Sehingga para investor dirugikan karena uang yang sudah ditanam tidak bisa kembali dan akhirnya koperasi tersebut juga mengalami kemunduran, bahkan koperasinya tutup.

Niken juga mengingatkan, Bakohumas sebagai corong pemerintah harus bisa mendorong, menginformasikan berbagai program kebijakan ataupun reformasi di bidang koperasi. Karena ini sangat penting dan perlu diketahui masyarakat. Di era digital, koperasi juga bisa dimanfaatkan melalui e-koperasi atau UKM digital koperasi.

Adanya koperasi atau pun UKM digital, tentunya akan mendorong peningkatan karena pelanggan ataupun anggota tidak terbatas ruang, tempat dan waktu. Sehingga koperasi bisa berinovasi lebih kuat lagi dengan ekonomi berbasis digital. “Dan kami di Kominfo turut mendorong di dalam UKM digital  bersama-sama Kementerian Koperasi dan UKM, mengadakan literasi kepada masyarakat tentang UKM digital. Aplikasi yang sudah ada, kita ikut menyosialisasikan sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari adanya koperasi melalui digital.”

Ditambahkan Sekjen Kementerian Koperasi dan UKM, Ir Agus Muharram M.SP,  pembangunan yang dilaksanakan di pemerintahan Jokowi perlu diinformasikan kepada masyarakat. Dan pembangunan koperasi tidak semata hanya tugas dari Kementerian Koperasi dan UKM saja, namun juga perlu didukung dan dilakukan Kementerian/Lembaga lainnya.

“Koperasi jadi bagian terpenting dari ekonomi nasional. Ada   tiga kekuatan ekonomi Indonesia, selain swasta dan BUMN, juga peran koperasi. Indonesia sudah masuk ke dalam 300 koperasi terbaik di dunia. Salah satunya, Koperasi Semen Gresik,  Kospin Jasa dan Koperasi Sidogiri. Koperasi sudah menjadi budaya bangsa Indonesia, budaya untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Dan peran humas pemerintah, harus bisa menyosialisasikan keberhasilan koperasi. Humas harus jadi konter berita-berita yang selama ini tidak benar. Berita harus baik dan benar, dan ada asas keadilan, menempatkan sesuatu pada  tempatnya. Jangan memberitakan yang terlalu membenarkan padahal tidak benar. Pandai-pandainya humas untuk menjadi corong pemerintah, menginformasikan kegiatan pemerintah dan tidak memperuncing perbedaan tapi memperbesar persamaan,” papar Agus. (hms/ari)

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 22 September 2017

Lelang Perawan dan Kawin Kontrak Bentuk Eksploitasi Kaum Perempuan (1761)

Pemerintah menentang keras Lelang Perawan dan Kawin Kontrak yang belakangan beredar melalui situs nikahsirri.com. Program yang diluncurkan oleh Partai Ponsel…
Siaran Pers, Jumat, 22 September 2017

KEADILAN MELALUI RPP RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA (73)

JAKARTA (22/9), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Restitusi bagi…
Siaran Pers, Jumat, 22 September 2017

RUU PKS MULAI DIBAHAS ANTARA PEMERINTAH DAN DPR (36)

Jakarta (22/9) – Pemerintah sepakat membahas Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diinisiasi oleh DPR RI yang…
Berita, Selasa, 19 September 2017

Waspada Pandemi Influenza, Kemenkes Simulasi Siaga (101)

Sebagai komponen kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan wajib menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat dan ancaman pandemi. Hal ini…
Siaran Pers, Senin, 11 September 2017

CEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI PATBM (541)

Menyadari masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Pelatihan Tematik…