KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

RUU PKS MULAI DIBAHAS ANTARA PEMERINTAH DAN DPR

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 22 September 2017
  • Dibaca : 137 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

RUU PKS MULAI DIBAHAS ANTARA PEMERINTAH DAN DPR

Siaran Pers Nomor: B- 100/Set/Rokum/MP 01/09/2017

 

Jakarta (22/9) – Pemerintah sepakat membahas Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diinisiasi oleh DPR RI yang disampaikan Pemerintah melalui Menteri PPPA, Yohana Yembise dalam  Rapat Komisi VIII DPR RI terkait pembahasan pertama RUU PKS. Dalam pendapat dan pandangan Pemerintah tentang RUU PKS yang disampaikan Menteri PPPA, Pemerintah setuju dengan DPR RI yang mengusulkan RUU PKS, walaupun Pemerintah memiliki beberapa perbedaan pendapat.

“Ada perbedaan pendapat antara Pemerintah dengan DPR dalam pembahasan RUU PKS, pertama, dari 152 pasal Rancangan Undang-undang yang diusulkan oleh DPR, menurut Pemerintah hanya diatur dalam 50 pasal saja, karena materi yang bersifat teknis akan diatur dalam Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pencegahan Kekerasan Seksual dan beberapa pasal harus dihapus karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan dan anak, namun dapat terjadi pada orang dewasa laki-laki, seperti kekerasan seksual menyimpang. Ketiga, Pemerintah tidak ingin membentuk lembaga baru di daerah dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu karena ingin mengurangi pembentukan lembaga di daerah. Terakhir, perlu dipahami bersama bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Oleh karena itu, upaya pencegahannya tidak perlu dibatasi pada bidang tertentu, seperti bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang, pemerintahan, dan tata kelola kelembagaan, ekonomi, sosial, dan budaya,” papar Menteri PPPA, Yohana Yembise.

Sebelumnya, pihak Komisi VIII DPR RI, yang diwakili oleh Ketua Komisi VIII, M. Ali Taher menyampaikan pandangannya bahwa RUU PKS diharapkan dapat menjawab persoalan yuridis dan menjadi payung hukum yang mampu memberikan kejelasan dan kepastian hukum, karena peraturan perundang-undangan yang sudah ada dirasakan belum sepenuhnya mampu merespon fakta kasus kekerasan seksual.

“Mudah-mudahan dengan adanya RUU PKS kekerasan seksual dapat berkurang dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku, serta korban mendapatkan perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak-haknya, seperti layanan yang dibutuhkan termasuk diberi kesempatan untuk penggantian identitas, diakui status kelahirannya, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan atau akses politik, perlindungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas persitiwa kekerasan seksual yang dilaporkan, dan mendapatkan pengasuhan,” tutup Menteri Yohana.

 

                                    PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                                          e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 19 Oktober 2017

KEMEN PPPA GERAKKAN 1000 PEREMPUAN DAN LANSIA WASPADA BENCANA (60)

Indonesia telah mengalami kurang lebih 1500 kejadian bencana yang terjadi di sejumlah tempat. Setiap terjadi bencana, korban perempuan jumlahnya 4…
Pengumuman, Senin, 16 Oktober 2017

Lampiran Lengkap Sesi Ujian Seleksi Kompetensi Dasar CPNS KPPPA Tahun 2017 (386)

Lampiran Lengkap Sesi Ujian Seleksi Kompetensi Dasar CPNS KPPPA Tahun 2017
Siaran Pers, Jumat, 13 Oktober 2017

MENTERI YOHANA APRESIASI PENGARUS UTAMAAN GENDER DI YOGYAKARTA (222)

“Penyediaan ruang publik yang responsif gender dan ramah anak, menjadi kebutuhan urgent yang harus dipersiapkan oleh semua pihak, untuk memberikan…
Pengumuman, Senin, 16 Oktober 2017

Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017 (1599)

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
Siaran Pers, Rabu, 11 Oktober 2017

Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (161)

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim migrant workers terbesar di Asia, lebih kurang 4.5 juta migran terdapat 70% diantaranya adalah…