KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI YOHANA APRESIASI PENGARUS UTAMAAN GENDER DI YOGYAKARTA

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 13 Oktober 2017
  • Dibaca : 408 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

MENTERI YOHANA APRESIASI PENGARUS UTAMAAN GENDER DI YOGYAKARTA

 

Siaran Pers Nomor: B- 118/Set/Rokum/MP 01/10/2017

 

Yogyakarta (13/10) - “Penyediaan ruang publik yang responsif gender dan ramah anak, menjadi kebutuhan urgent yang harus dipersiapkan oleh semua pihak, untuk memberikan akses dan partisipasi utamanya kepada perempuan yang masih dalam fase reproduksi dan memiliki anak usia balita agar tetap bisa berkarya dan bekerja di ranah publik sehingga tetap memenuhi kewajibannya untuk memberikan ASI Eksklusif  kepada buah hatinya.” pesan Menteri Yohana disela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta dengan menghadiri Acara Sosialisasi Penyediaan Sarana Publik yang Responsif Gender dan Ramah Anak (Ruang Asi dan TPA), Jumat (13/10).

Menteri Yohana menghimbau kepada seluruh audiens yang hadir (Pemerintah Pusat / Daerah, Organisasi Perempuan, Pemerhati Perempuan dan Anak,  Pengusaha, Stake Holder dan LSM) untuk mengintegrasikan isu gender didalam penyediaan ruang publik, dalam bentuk ketersediaan ruang ASI dan taman penitipan anak pada gedung perkantoran, kantor-kantor pelayanan, pasar, terminal, bandara, stasiun dan lain sebagainya, tentunya dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria dasar seperti aksesibilitas yang baik, desain bagi penyandang disabilitas dengan fasilitas yang terpelihara serta dapat dimanfaatkan secara maksimal yang mengacu pada Permen PP-PA Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak.

Dengan memberikan akses kepada perempuan untuk berkiprah di ranah publik, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menghindarkan diri dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan-perlakuan diskriminatif lainnya, yang pada akhirnya dapat menjamin perempuan menjadi sosok atau individu yang mandiri baik secara sosial maupun ekonomi, sejalan dengan program 3 Ends yaitu mengakhiri terjadinya kekerasan, mengakhiri perdagangan orang serta mengakhiri adanya kesenjangan ekonomi, utamanya terhadap perempuan dan anak.

Setelah kunjungan Sosialisasi Penyediaan Sarana Publik yang Responsif Gender dan Ramah Anak, selanjutnya Menteri Yohana bertolak menuju Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk Mendeklarasikan Daerah Ramah Perempuan,  Anak dan lingkungan serta menyampaikan apresiasinya kepada Rektor UGM, karena telah menginisiasi pembentukan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) di lembaganya sebagai agen yang memperjuangkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta pencapaian kesetaraan gender, khususnya di bidang lingkungan, pendidikan dan kesehatan. 

Sampai tahun 2017 ada lebih dari 100 PSW/G yang tergabung dalam Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 mengamanatkan strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam seluruh tahapan pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga monitoring evaluasi, yang diamanatkan kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga dan pimpinan Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Perguruan Tinggi (PT) dan Pusat Studi Wanita wajib membawa isu kesetaraan gender dalam ranah akademik. Oleh karenanya, Rektor dan Ketua Pusat Studi Wanita dapat mengambil langkah konkrit dengan merumuskan kebijakan gender dalam pendidikan nasional. “Lebih jauh, PT memiliki peran penting untuk meningkatkan kemampuan mahasiswanya di bidang kewirausahaan selain kecerdasan di bidang akademik, dan mendorong mikro ekonomi bagi kaum perempuan yang memilih karir sebagai ibu rumah tangga,” tutur Menteri Yohana. 

Menteri Yohana juga berharap PSW/G dapat berperan aktif dalam kapasitasnya sebagai sumber data dan informasi serta pusat layanan dan belajar dalam menyelenggarakan Pengarusutamaan Gender (PUG), khususnya bidang pendidikan, kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat dan pencegahan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

Mengakhiri kunjungannya di Yogyakarta, Menteri Yohana menyempatkan diri untuk berdialog bersama warga masyarakat di Srigading Bantul dalam acara yang diprakarsai oleh Srikandi Sungai Indonesia untuk bersama-sama menjaga dan memelihara lingkungan sebagai sumber kehidupan masyarakat di sekitarnya. Inisiasi Srikandi Sungai Indonesia (SSI) merupakan inisiatif masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam restorasi daerah aliran sungai dan pemberdayaan masyarakat sekitar sungai untuk meningkatkan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan, kualitas hidup penduduknya, dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

“Kami mengharapkan penggiat lingkungan yang tergabung dalam Srikandi Sungai Indonesia dapat menjadi agen perubahan, memfasilitasi dan memperkenalkan analisis lensa gender didalam proses diskusi, pertukaran gagasan dan pandangan mengenai isu-isu strategis yang terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai, air bersih dan sanitasi.” Tutup Menteri Yohana.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

 

Publikasi Lainya

Iklan Layanan Masyarakat, Jumat, 24 November 2017

Movie Cartoon Benturan Kepentingan KPPPA (13)

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga…
Iklan Layanan Masyarakat, Jumat, 24 November 2017

Movie Cartoon Whistleblowing System KPPPA (11)

Video singkat yang menjelaskan Tata Cara Pelaporan adanya pelanggaran dengan menggunakan aplikasi Whistleblowing System di KPPPA. Tutorial ini diharapkan dapat…
Iklan Layanan Masyarakat, Jumat, 24 November 2017

Movie Cartoon Gratifikasi KPPPA (11)

Video pendek berisi definisi gratifikasi dan tata cara pelaporan gratifikasi di Kementerian PP dan PA. Gratifikasi dapat dilaporkan ke Unit…
Siaran Pers, Rabu, 22 November 2017

ANAK TERLINDUNGI PONDASI KUAT BAGI MASA DEPAN BANGSA (78)

Labuan Bajo (22/11) - Tidak boleh ada satu anakpun yang hak-haknya diabaikan, termasuk di desa-desa.
Siaran Pers, Selasa, 21 November 2017

KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR SEPAKAT LINDUNGI ANAK (70)

"Seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur harus segera memberikan perhatian khususnya  pada Anak-anak, jangan lagi terjadi kekerasan terhadap mereka dalam…