KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Bank Indonesia Cetak Rupiah Sesuai Kebutuhan Masyarakat

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 28 Desember 2016
  • Dibaca : 524 Kali
...

Bank Indonesia Cetak Rupiah Sesuai Kebutuhan Masyarakat

 

Dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia melakukan pencetakan Rupiah sesuai kebutuhan masyarakat. Bank Indonesia senantiasa memastikan kebutuhan uang tunai masyarakat dapat tersedia dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar. Sebagai bagian dari siklus pengelolaan uang, Bank Indonesia secara rutin melakukan penarikan uang yang tidak layak edar di masyarakat dan menggantikannya dengan uang dalam kondisi layak edar atau yang baru dicetak. Demikian pula, uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dicetak dan diedarkan untuk menggantikan uang tidak layak edar yang ditarik, sehingga tidak menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dengan siklus tersebut, jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjaga sesuai kebutuhan.

Dengan monitoring yang ketat, Bank Indonesia memastikan bahwa jumlah uang yang ditarik dan dimusnahkan dari waktu ke waktu tidak pernah lebih dari yang dicetak dan diedarkan ke masyarakat. Dengan demikian, tidak terdapat tambahan pencetakan dan pengedaran uang dari jumlah yang ditetapkan Bank Indonesia. Bank Indonesia meyakini bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan pengedaran dan penarikan uang Rupiah. Pemusnahan uang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan setiap tahunnya tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, dengan menunjuk badan usaha milik negara, yaitu Perum Peruri, sebagai pelaksana Pencetakan Rupiah. Bank Indonesia menegaskan bahwa pencetakan uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dilakukan seluruhnya oleh Perum Peruri. Dalam proses pencetakan, Bank Indonesia menyerahkan bahan uang kepada Perum Peruri dalam jumlah tertentu. Perum Peruri kemudian melaksanakan pencetakan uang dan menyerahkannya kembali ke Bank Indonesia, dengan jumlah sesuai dengan bahan uang yang diserahkan oleh Bank Indonesia. Dalam proses ini, dilaksanakan pula verifikasi/penghitungan ulang oleh Bank Indonesia.

Pengelolaan uang Rupiah dilaporkan Bank Indonesia secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) melakukan audit secara berkala terhadap Bank Indonesia. Pelaksanaan audit oleh BPK-RI dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, terdiri dari audit umum dan audit terkait pengelolaan uang.

Departemen Komunikasi BI

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 17 Mei 2017

Menteri Yohana : Pentingnya Peran Perempuan Sebagai Penjaga Perdamaian dan Juru Runding dalam Memerangi Konflik Ketegangan Sosial (104)

Afghanistan (15/5)  – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise menghadiri acara Symposium on “the Role and Contribution…
Siaran Pers, Selasa, 16 Mei 2017

Indonesia Paparkan Program Perlindungan Perempuan dan Anak di Iran (149)

Memenuhi undangan dari Pemerintah Iran untuk menghadiri pertemuan Specialized Summit of Women’s Affairs Ministers in Islamic Countries, Menteri PPPA (Pemberdayaan…
Siaran Pers, Jumat, 12 Mei 2017

Gerakan #AyoOlahraga Menuju Prestasi Olahraga (84)

Setelah beberapa waktu lalu melantik duta resmi #AyoOlahraga yang terdiri dari para public figure­, Sabtu besok (13/5/2017), salah satu program…
Siaran Pers, Rabu, 10 Mei 2017

PASAR MAMA-MAMA, WUJUD KOMITMEN KPPPA DALAM MENINGKATKAN AKSES EKONOMI PADA PEREMPUAN DI PAPUA (157)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise hari ini mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan pasar Mama- Mama di…
Siaran Pers, Jumat, 05 Mei 2017

SINERGI PEMERINTAH, LSM, DAN MASYARAKAT KUNCI PENGENTASAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK (346)

Kupang, NTT (4/5) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan…