PRESS RELEASE

Menteri PP dan PA : Hari Anak Universal Dorong Komitmen Negara Mengimplementasikan Ratifikasi KHA untuk Mewujudkan Indonesia Layak Anak

Siaran Pers Nomor : 140/Humas/KemenPPPA/11/2015

Jakarta (212/11) – Momentum Hari Anak Universal  yang jatuh setiap tanggal 20 November mendorong komitmen negara mengimplementasikan Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA)  untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) melalui Kabupaten dan Kota Layak Anak, ujar Menteri PP dan PA, Yohana Yembise. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengamanatkan Pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam 5 cluster hak anak sebagai indikator untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak. Pertama Hak sipil dan kebebasan. Kedua Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga Kesehatan dasar dan kesejahteraan. Keempat Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya. Kelima Perlindungan khusus.

Komitmen kuat  Pemerintah Indonesia untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak juga ditunjukan dengan sudah banyaknya  kebijakan yang dibuat untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Konvensi Hak Anak juga menjadi acuan yang ditindaklanjuti dengan berbagai regulasi di Indonesia mulai dari UU Perlindungan Anak, UU SPPA,  sampai INPRES tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN AKSA).

Namun demikian masih banyak tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah menurunkan angka  kekerasan anak yang masih tinggi di Indonesia. Baru-baru ini,  terungkap kembali  kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh mertua terhadap menantunya di Tapanuli Selatan. Menteri Yohana  menjelaskan bahwa sebagai langkah awal pihaknya  akan mengkoordinasikan kasus ini dengan pihak-pihak terkait, khususnya mitra kerja KPP dan PA yang ada di daerah seperti Badan PP dan PA, UPPA, dan P2TP2A  untuk mendapatkan gambaran/ informasi yang komprehensif  terkait kronologis dan motif dibalik peristiwa ini  dan terus memantau perkembangan kasus tersebut. “Secara khusus saya mendorong aparat berwenang untuk mengusut tuntas peristiwa yang sangat memalukan dan membuat miris kita semua”, ungkap Menteri Yohana. Ada kemungkinan para pelaku akan dikenakan sanksi pasal berlapis, misalnya Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Pornografi, dan lain-lain.

“Selain itu kami juga mendukung program-program Kementerian Agama seperti pendidikan pranikah, seminar untuk perempuan muda dibawah umur agar siap sebelum menikah, dan ketahanan keluarga”, ujar Menteri PP dan PA. Menteri Yohana juga menjelaskan bahwa harus  ada model pencegahan yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan berbasis masyarakat. “Di hari anak Universal kita harus melakukan penyesuaaian dengan 5 cluster Hak Anak. Harus ada kesepahaman yang dibangun antara keluarga, sekolah dan pemerintah dalam membentuk sistem perlindungan anak yang komprehensif dan integratif”, pungkas Menteri PP dan PA. “