Press Release: Menteri Yohana: Berikan Ruang Kepada Anak untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 22 Februari 2016
  • Dibaca : 5014 Kali

PRESS RELEASE

Menteri Yohana: Berikan Ruang Kepada Anak untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan

Siaran Pers Nomor:135 /Humas KPP-PA/11/2015

Pemenuhan dan perlindungan anak merujuk pada Konvensi Hak Anak terbagi dalam lima kluster, yakni Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan Perlindungan Khusus. “Memenuhi dan melindungi hak anak merupakan tugas besar dan akan bisa dicapai dengan hasil yang besar jika dilakukan bersama oleh semua elemen masyarakat yaitu pemerintah (termasuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota), masyarakat dan dunia usaha,” kata Menteri PP dan PA dihadapan anak-anak peserta Konferensi Hak Anak 2015 di Bogor (6/11).

Konferensi Anak Indonesia yang diikuti oleh 31 delegasi dari berbagai daerah di Indonesia merupakan salah satu cara pemenuhan Hak sipil dan kebebasan pada anak, karena hal ini akan berdampak positif terhadap proses tumbuh kembang anak. Sehingga anak akan terangsang untuk melakukan hal-hal positif dan menjadi generasi aktif yang terbebas dari kekerasan, pelecehan dan diskriminasi. “Anak butuh didengar suaranya, dan diberi ruang, kesempatan dan waktu untuk berpartisipasi pada hal-hal yang menyangkut diri mereka, agar mereka bisa berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan di lingkungannya,” lanjut Menteri PP dan PA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) terus mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak yang disingkat KLA, dalam rangka mewujudkan lingkungan yang ramah dan peduli terhadap pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan anak. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. ”Dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak setiap daerah wajib mempertimbangkan pandangan anak dengan melibatkan anak melalui konsultasi Forum Anak,” tambah Menteri Yohana.

Forum Anak merupakan organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun, dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan

Upaya pemenuhan hak dan partisipasinya juga harus diseimbangkan dengan pemberian pemahaman tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa antara lain hormat pada orang tua, wali dan guru; Mencintai keluarga masyarakat, dan menyayangi teman; Mencintai tanah air, bangsa dan negara; Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama; Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Sehingga anak-anak kelak menjadi anak-anak yang mencintai dan menjaga bangsa dan negaranya, memanfaatkan waktu dengan baik untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya bersih, rapih dan berdisiplin, hormat pada orang tua dan guru, mencintai keluarga dan teman, serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Karena anak-anak adalah pewaris kepemimpinan bangsa. Indonesia ini adalah milik anak-anak Indonesia.
 

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (67)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (50)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (110)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (146)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (109)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…