PRESS RELEASE : Menteri Yohana Mengunjungi Keluarga YY di Bengkulu

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 05 Mei 2016
  • Dibaca : 1905 Kali

 

 
   

 

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

     REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

Menteri Yohana Kunjungi Keluarga YY di Bengkulu

Siaran Pers Nomor: 41/Humas KPP-PA/05/2016

 

Rejang Lebong, Bengkulu (5/5)Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise memberikan perhatian khusus atas kejadian yang dialami korban remaja putri, YY (14). Pelajar SMP itu menjadi korban kekerasan seksual hingga meninggal dunia. Tidak hanya mengecam dan meminta agar aparat penegak hukum memberikan hukuman yang setimpal kepada 14 pelaku, hari ini Menteri Yohana pun menyambangi keluarga YY yang berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Kamis (5/5).

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Rejang Lebong, Menteri Yohana didampingi Gubernur Bengkulu sempat berdialog dengan keluarga korban, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh di desa Kasien Kasubun dan mendatangi Polres Rejang Lebong untuk mendengar langsung pemaparan Kapolres Rejang Lebong terkait perkembangan tindak lanjut kasus YY. Selain itu, Menteri Yohana juga bertemu langsung dengan orang tua pelaku. Menteri Yohana mengatakan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena ada pembiaran dari orang tua. “Orang tua juga bisa mendapatkan hukuman berdasarkan UU Perlindungan Anak karena membiarkan anaknya terlibat dalam kegiatan yang merugikan orang lain. Seharusnya para orang tua dan masyarakat sekitar, seperti kepala desa mempunyai peran dan tanggung jawab besar untuk mengawasi dan menjaga lingkungannya agar tetap aman dan nyaman, khususnya bagi perempuan dan anak,” ujar Menteri Yohana.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C UU 35/2014 berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/penganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU 35/2014, yaitu  (1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), (2)  Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), (3)  Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan (4)  Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

             Mengakhiri kunjungannya ke keluarga YY, Menteri Yohana juga sempat melakukan pertemuan langsung dengan para pelaku dan menegur atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Menteri Yohana mengatakan jika mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka dan para pelaku harus siap untuk menerima hukuman tersebut. Menteri Yohana juga menyampaikan perbuatan yang telah mereka perbuat telah menjadi berita dunia menjadikan Indonesia sorotan untuk hal yang tidak baik dan telah membuat marah Bapak Presiden.                                                                      

 

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3456239,

 e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Dukung Peningkatan Layanan Unit PPA POLRI, Menteri Bintang Ingatkan Pelayanan Berperspektif Korban (7)

Permasalahan perempuan dan anak merupakan permasalahan multi sektoral, sehingga layanan perempuan dan anak korban kekerasan harus diberikan secara komprehensif dan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Menteri PPPA : Ajak Anak Praktikkan Nilai Pancasila dalam kehidupan Nyata (78)

Di tengah arus globalisasi yang kuat, ancaman intoleransi dan perpecahan, ideologi militan, serta ketidakadilan menjadikan tantangan tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai…
Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (91)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (80)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (62)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…