Press Release: Sikapi Maraknya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Menteri PP dan PA Perkuat Koordinasi dengan Polda Metro Jaya

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 22 Februari 2016
  • Dibaca : 5021 Kali

PRESS RELEASE

Sikapi Maraknya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Menteri PP&PA Perkuat Koordinasi dengan Polda Metro Jaya

Siaran Pers Nomor: 134/Humas KPP-PA/11/2015

Jakarta – Kantor Kementerian PP dan PA, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, telah bertemu langsung dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Khrisna Murti, beserta jajarannya, untuk membahas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belakangan marak terjadi. “Saya sangat mengapresiasi kerja keras Polda Metro Jaya yang selama ini telah berupaya sedemikian rupa sehingga dapat menangkap pelaku kasus kekerasan khususnya kejahatan seksual dan pembunuhan, hal ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelamatkan anak-anak kita yang merupakan generasi penerus bangsa”, tutur Menteri Yohana.

Dalam pertemuan koordinasi ini, Kombes Krishna menyampaikan lebih jauh mengenai penyelesaian kasus kejahatan seksual dan pembunuhan di Kalideres, sebagai contoh dari kasus-kasus kekerasan yang ditangani oleh Polda Metro Jaya saat ini. “Pada kasus PNF, tersangka melakukan aksinya karena pengaruh narkoba. Tersangka bahkan sudah mengenal narkoba sejak usia kelas 5 SD dan mengenal seks bebas sejak usia kelas 1 SMP. Jadi sebenarnya ia adalah korban di masa kecil yang menjadi pelaku di saat dewasa. Artinya, orang-orang seperti tersangka inilah yang dulu hidup di masa kecil yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua dan ketika tumbuh dewasa, mereka berpotensi menjadi predator terhadap anak-anak yang sekarang masih seusianya saat dia menjadi korban”, terang Kombes Krishna.

Ia pun menambahkan bahwa Polda Metro Jaya telah membentuk Satuan Tugas(Satgas) khusus untuk menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Pembentukan tersebut dilakukan mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bertubi-tubi muncul layaknya fenomena gunung es. “Sejak kasus PNF ini muncul, dan ketika semua orang menonton dan membaca beritanya di media, maka kemudian berduyun-duyun banyak masyarakat yang melapor ke kepolisian di seluruh Indonesia, karena mereka mempercayakan penanganannya kepada polisi. Nah problem kita disini adalah masih banyaknya anak-anak terlantar yang tidak nonton, tidak baca berita, dan orangtuanya pun juga tidak ada. Itulah anak jalanan, dan mereka yang jadi korbannya jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan anak-anak rumahan. Inilah yang kita sebut sebagai silent victim, merekalah yang nantinya harus menjadi perhatian kita bersama”, ujar Kombes Krishna.

Menanggapi hal tersebut Menteri Yohana menambahkan, “Hal yang perlu diperhatikan adalah pembinaan yang dimulai dari keluarga yang mampu membentuk ketahanan keluarga, serta kepekaan dari komunitas atau masyarakat di lingkungan keseharian anak. Sehingga nantinya lambat laun akan terbentuk budaya di masyarakat bahwa semua anak-anak Indonesia adalah anak kita sendiri yang harus dilindungi haknya. Dengan begitu anak-anak pun akan lebih merasa aman dan terlindungi”.

Selain itu, diperlukan adanya upaya pencegahan yang menyeluruh agar bangsa kita benar-benar aman bagi anak-anak. Hal ini harus terus diupayakan khususnya agar predator anak tidak dapat menyentuh keseharian anak-anak Indonesia. Polda Metro Jaya sendiri telah mencanangkan program Rumah Aman Anak di Provinsi DKI Jakarta. Program ini membuat anak-anak menjadi lebih merasa aman ketika bermain di luar rumah. Jika anak-anak bertemu dengan orang yang mencurigakan, anak-anak bisa langsung masuk ke rumah-rumah yang memiliki stiker rumah aman anak. Pemilik rumah aman anak ini adalah kepanjangan tangan kepolisian yang dapat membantu melaporkan kasus kekerasan yang mengintai anak-anak ke kepolisian. “Saya berharap tahun depan Kementerian PP dan PA dapat berkolaborasi dengan Kemendikbud untuk memasukkan langkah-langkah pencegahan kekerasan seperti program Rumah Aman Anak ini ke dalam kurikulum sekolah, agar anak-anak dapat lebih memahami apa yang harus ia lakukan jika bertemu dengan kasus kekerasan, tidak hanya kekerasan seksual tetapi juga bentuk-bentuk kekerasan lainnya seperti fenomena bullying, KDRT, dan lain sebagainya”, harap Kombes Krishna.

Hadir pula dalam forum ini, Wakil Ketua P2TP2A DKI Jakarta, Margaretha Hanita, yang turut menyumbang saran. “Saya ingin mengingatkan bahwa pihak yang menghukum pelaku dalam proses hukum bukanlah kepolisian tetapi ada jaksa dan juga hakim. Kadangkala dalam proses hukum itu sendiri, ketika kepolisian telah berjuang keras menyidik pelaku, namun saat sudah sampai ke kejaksaan dan juga kehakiman, proses hukum itu tidak semulus yang kita kira. Seringkali penegakkan hukum terbentur pada tataran itu. Masih banyak hakim yang melepas pelaku dari jerat hukum karena lemahnya scientific evidence”, ungkap Hanita.

Senada dengan Hanita, Kombes Krishna pun menyampaikan “Yang paling sulit bagi penyidik adalah fase pembuktian dalam proses hukum. Saya berharap ada peninjauan ulang regulasi agar pembuktian kasus kekerasan ini dipermudah. Karena umumnya, tindak kekerasan seksual tidak memiliki saksi, jika ada saksi maka kasus kekerasan seksual tidak akan terjadi. Jika hakim mendapatkan kesaksian dari anak-anak yang menjadi korban semestinya dianggap valid. Namun kesaksian ini juga tentunya dibarengi dengan regulasi yang menyatakan jika korban memberikan kesaksian yang salah maka akan diancam hukum karena telah memfitnah besar.”

Selain itu, forum koordinasi ini juga membahas tentang hukum kebiri yang belakangan menjadi perbincangan hangat. Banyak pihak yang tidak setuju diberlakukannya hukuman kebiri ini, karena dianggap akan memunculkan ragam permasalahan baru. “Saya pun tidak setuju dengan diberlakukannya hukuman kebiri. Saya lebih setuju jika hukuman yang diberikan adalah hukuman badan, karena luka dari hukuman badan tersebut masih bisa direhabilitasi sedangkan kebiri tidak. Untuk itu saya berharap adanya tinjau ulang terhadap regulasi dan Undang-Undang yang mencantumkan hukuman yang terlalu ringan antara 5 sampai dengan 15 tahun penjara saja bagi pelaku. Sedangkan aksi sadis pemerkosaan dan pembunuhan di masyarakat sudah seringkali terjadi secara bersamaan. Belum ada rumusan pidana dalam pasal Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan ancaman hukuman yang berat bagi pelaku dari kasus pemerkosaan dan pembunuhan, selama ini kami hanya mampu men-juncto kan dengan KUHP, jadi sudah sepantasnya jika pelaku dihukum seumur hidup ataupun hukuman mati”, pungkas Kombes Krishna.

Menanggapi perihal tersebut, Menteri Yohana pun mengungkapkan, “Saya pun mulai berfikir apakah sudah saatnya kita merevisi Undang-Undang terkait pemberlakuan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual yang juga merenggut nyawa anak-anak dan perempuan. Mengapa sanksi hukuman narkoba bisa dihukum mati sedangkan untuk kasus kekerasan anak dan perempuan tidak bisa. Ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman matilah yang saya rasa lebih efektif daripada kita menerapkan hukuman kebiri”.

Pada kesempatan itu pula, Menteri Yohana menyampaikan perlu adanya dorongan dari Kementeriannya bagi organisasi keagamaan untuk membantu menyampaikan pentingnya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Hal ini akan dilakukan agar perlindungan bagi perempuan dan anak dapat melibatkan semua pihak.

“Saya pun berharap pihak kepolisian terus bekerjasama mendukung program kami dalam hal menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Dukungan kerja sama ini dapat diwujudkan melalui Satgas yang telah dibentuk Polda Metro Jaya dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak tadi dapat bersinergi dengan Satgas Perempuan dan Anak yang telah dibentuk oleh Kementerian PP dan PA. Kemudian bagi saya program Rumah Aman Anak yang telah digagas Polda Metro Jaya merupakan sebuah terobosan dan gebrakan baru dalam menangani kasus kekerasan. Kedepannya diharapkan Kementerian PP&PA dapat mengambil peran dalam pengelolaan Rumah Aman ini agar perlindungan yang diberikan pun dapat lebih menyeluruh. Dan saya harapkan rumah aman ini dapat menjadi model untuk memotivasi provinsi-provinsi lainnya untuk melakukan terobosan baru lainnya”, harap Menteri Yohana.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Raih Kategori Nindya, 3 Kab/Kota ini Jadi Tuan Rumah Media Trip KLA 2019 (51)

Kota Semarang, Kabupaten Sleman, dan Kota Balikpapan terpilih menjadi tuan rumah Media Trip Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2019
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat (49)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran…
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perencanaan Pembangunan Butuh Suara dari Kelompok Anak (55)

Bali (15/9) – Tantangan perlindungan anak dalam pembangunan sangat beragam.
Siaran Pers, Sabtu, 14 September 2019

Forum Anak Bukan Organisasi Eksklusif (100)

Bali (14/9) – Ada satu syarat utama untuk menjadi anggota Forum Anak, yakni masih berusia anak atau di bawah 18…
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Perlindungan Setara bagi Anak Penyandang Disabilitas (83)

Disabilitas merupakan bagian dari keberagaman