MOU ANTARA KEMENTERIAN PP DAN PA DENGAN 9 (SEMBILAN) PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PENGUATAN AKADEMIK

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 02 Juni 2016
  • Dibaca : 2211 Kali

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

     PRESS RELEASE

 

MOU ANTARA KEMENTERIAN PP DAN PA DENGAN 9 (SEMBILAN) PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

MELALUI PENGUATAN AKADEMIK

 

  Siaran Pers Nomor: 55 /Humas KPP-PA/6/2016

 

Jakarta (2/6) – Menteri PP dan PA, Yohana Yembise memberikan apresiasi yang tinggi kepada 9 (sembilan) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang telah memiliki perhatian dan komitmen yang  tinggi terhadap upaya  perlindungan perempuan dan anak  serta pencapaian kesetaraan gender yang diwujudkan dalam penandatanganan kesepahaman bersama dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Penguatan Akademik.

 

“Pengarusutamaan gender ini merupakan strategi yang digunakan dan sekaligus sebagai upaya preventif agar tercipta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi  pembangunan nasional. Dengan strategi ini diharapkan akan terjadi percepatan peningkatan partisipasi dan kedudukan perempuan karena setiap tahap proses pembangunan dilakukan dengan cara pandang (perspektif) gender dengan disertai adanya kesadaran bahwa ada perbedaan kapasitas, potensi, aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki di semua sektor pembangunan dan di berbagai dimensi kehidupan,” ujar Menteri Yohana usai penandatanganan kesepahaman bersama dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Penguatan Akademik di Kementerian PP dan PA, Jakarta (2/6).

 

Perguruan tinggi sesuai dengan peran dan tugasnya yaitu melakukan pengembangan ilmu dan riset, melakukan proses belajar mengajar serta pengabdian masyarakat. Peran tersebut akan menghasilkan ilmu pengetahuan, para lulusan yang mempunyai tingkat akademis, dan menjadi pusat rujukan ilmu pengetahuan untuk berbagai fenomena sosial dan kebudayaan. Melalui peran dan tugas inilah diharapkan Perguruan Tinggi dapat membantu membangun dan meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender yang lengkap, yang akan berdampak pada pengetahuan, sikap, dan perilaku mahasiswa.

 

Lebih jauh Menteri Yohana menjelaskan pada pemerintahan Kabinet Kerja (Pemerintahan Joko Widodo) memiliki 9 (sembilan) agenda prioritas nasional (nawa cita) yang salah satunya adalah kewajiban pemerintah dalam  melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara, dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. "Dengan demikian, upaya kita pada hari ini menjadi sangat relevan dalam mendukung pencapaian agenda tersebut. Hal ini juga sejalan dengan Kementerian PP dan PA yang  pada Tahun Anggaran 2016 menetapkan 3 (tiga) program prioritas yang disebut dengan Three end (3 end) yang meliputi : Akhiri kekerasan kepada perempuan dan anak; Akhiri perdagangan perempuan; dan Akhiri ketidak-adilan akses ekonomi terhadap perempuan," tambah Menteri Yohana.

 

Forum tersebut juga  mengampanyekan gerakan "HeforShe" sebagai upaya memperluas komitmen laki-laki yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan sehingga memperoleh akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kementerian PP dan PA  memiliki  fungsi  koordinatif dan menjadi strategi penting  dalam kampanye global “HeforShe”. Hal ini dilakukan melalui beberapa upaya antara lain : Mendorong pencapaian minimal 30% keterwakilan perempuan di parlemen dan peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan; Mendorong upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu, dan peningkatan akses pelayanan vital kesehatan reproduksi; pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

 

 “Semoga penandatanganan kesepakatan bersama ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, terutama ke arah masyarakat yang lebih toleran, anti diskriminasi dan anti kekerasan sehingga membantu pencapaian kesetaraan gender masyarakat Indonesia,” tutup Menteri Yohana.

 

            HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

 e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Perempuan dan Anak Terdampak Covid-19 di Serang, Banten Harus Bangkit dari Situasi Sulit (10)

”Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini, telah menimbulkan berbagai dampak negatif terutama bagi kaum perempuan dan anak sebagai kelompok…
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Perempuan Berdaya, Perempuan Setara  (9)

Jakarta (11/08) - Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas merupakan salah satu dari 7 agenda pembangunan lima tahun ke…
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Aktivis PATBM Terus Bergerak Aktif Berikan Layanan respon Cepat selama Masa Pandemi Covid-19 (17)

Sejak diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada 2016 para aktivis gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis…
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Menteri PPPA : Penuhi Hak Anak, Dukung Pemberian Asi Ekslusif (9)

Jakarta (12/08) – 1000 hari pertama anak hingga usia 2 tahun merupakan fase penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Sispreneur, Strategi Dukung Perempuan Pelaku UMKM Dalam Masa Pandemi (28)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga hari ini meluncurkan Kelas Inkubasi Sispreneur yang ditujukan bagi kalangan perempuan…