INDONESIA DAN PAPUA NEW GUINEA SEPAKAT BEKERJASAMA DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- Dipublikasikan Pada : Jumat, 01 Juli 2016
- Dibaca : 5826 Kali

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
PRESS RELEASE
INDONESIA DAN PAPUA NEW GUINEA SEPAKAT BEKERJASAMA DALAM BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Siaran Pers Nomor: B-62/Set/Rokum/MP 01/07/2016
Peru (1/7) – Pada pertemuan APEC Women and the Economy Forum 2016 yang diselenggarakan pada 27 hingga 30 Juni 2016 di Peru, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pembangunan Masyarakat, Agama dan Pemuda (Minister for Community Development, Religion & Youth) Papua New Guinea, Hon. Delilah P. Gore, MP guna meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Papua New Guinea (PNG) dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kedua negara. Pertemuan tersebut juga dihadiri Duta Besar RI di Lima, Moenir Ari Soenanda.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Yohana menyampaikan apresiasi atas hubungan bilateral yang telah terjalin dengan baik selama ini dan ingin meneruskan kerjasama dengan pemerintah PNG. Sejumlah kerjasama yang telah terjalin, diantaranya (1) di bidang ekonomi, seperti perdagangan, perhubungan, dan pariwisata; (2) bidang kewanitaan, kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan dan pendidikan; pelatihan keterampilan kerajinan bambu (bamboo), pemprosesan produk perikanan (fisheries products processing) dan dairy farm.
Sementara itu, Menteri Delilah P. Gore menyampaikan keinginannya untuk memberdayakan kaum perempuan di PNG belajar dari pengalaman Indonesia. Ia menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke Bali melihat kesuksesan perempuan-perempuan di sana. “Kami ingin kesuksesan perempuan di Bali juga dapat dicapai perempuan PNG dengan mengembangkan kemampuan usaha kecil dan menengah melalui program pelatihan untuk perempuan muda. Salah satu caranya bisa dilakukan melalui program pertukaran perempuan antara Indonesia dan PNG agar perempuan Indonesia dapat membantu dan melatih perempuan dari PNG,” ujar Menteri Delilah di Peru.
Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan fokus dan konsentrasi di daerah/wilayah perbatasan kedua negara. Menteri Yohana menyampaikan berbagai isu terkait perlindungan anak, terutama yang terkait dengan lalu lintas peredaran / perdagangan obat-obatan (drug trafficking). Ia menilai Indonesia dan PNG dapat bekerja sama dalam penanganan dan perlindungan anak-anak agar terhindar dari bahaya obat-obatan.
Pada kesempatan yang sama, Duta Besar RI menyampaikan bahwa Indonesia dan PNG memiliki forum Joint Border Committee. Isu, permasalahan, dan hal-hal yang menjadi perhatian serta kepentingan bersama juga dapat disampaikan dan dibahas dalam forum tersebut untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama kedua negara, termasuk dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Kedua menteri sepakat membangun dan memperkuat hubungan. Pertemuan bilateral ini merupakan momentum yang baik sebagai titik awal untuk memperkuat hubungan kedua negara di masa depan,” tutup Duta Besar RI di Lima.
HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : humas.kpppa@gmail.com
Terbaru
KemenPPPA Beri Bantuan Spesifik Kepada Perempuan Korban TPPO dari Irak ( 105 )
Pranala Luar





Publikasi Lainya
KemenPPPA Beri Bantuan Spesifik Kepada Perempuan Korban TPPO dari Irak ( 105 )
Jakarta (3/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan paket bantuan kebutuhan spesifik kepada perempuan korban Tindak Pidana…
KemenPPPA Kecam Kasus Pelecehan Seksual Oleh Kepsek dan Guru Madrasah Di Wonogiri ( 151 )
Jakarta (2/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengecam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Sekolah (M) dan…
Jakarta (1/6) – Dalam upaya mempercepat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…
Jakarta (1/6) – Upaya mempercepat Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satunya dilakukan di Provinsi Bali. Dalam rangka percepatan tersebut, Kementerian Pemberdayaan…
Jakarta (1/6) – Dalam rangka percepatan Provinsi Layak Anak, pemenuhan target RPJMN 2024, dan target rencana strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan…