Press Release : DEKLARASI SOPPENG MENUJU KABUPATEN / KOTA LAYAK ANAK

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 05 Agustus 2016
  • Dibaca : 3488 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

    

DEKLARASI SOPPENG MENUJU KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

 

Siaran Pers Nomor: B-75/Set/Rokum/MP 01/08/2016

 

Soppeng, Makassar (5/8) -  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyambut baik inisiasi Kabupaten Soppeng, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Namun, Menteri Yohana menghimbau agar pencanangan tersebut diikuti dengan langkah atau tindakan konkret untuk benar-benar bisa mengimplementasikan Kabupaten Soppeng menuju KLA.

 

"Saya berharap seluruh komponen, baik pemerintah maupun masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan Kabupaten Soppeng menuju KLA. Hal tersebut harus segera diimplementasikan mengingat manfaat yang sangat besar dan positif bagi masa depan anak-anak Indonesia," ujar Menteri Yohana di sela Pencanangan Kabupaten Soppeng Menuju KLA, Kamis (4/8).


 

Menteri Yohana menjelaskan untuk bisa menuju KLA ada 31 indikator  yang harus dipenuhi sebuah Kabupaten/Kota. Selain itu, ada  lima (5) cluster hak anak yang harus dipenuhi agar sebuah Kabupaten/Kota dapat disebut sebagai Kota Layak Anak. "Lima cluster yang harus dipenuhi agar KLA bisa terwujud, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus bagi anak," tambah Menteri Yohana.

 

Menurutnya, upaya menuju KLA sebagai salah satu penjabaran dari Hak Konvensi Anak dan Peraturan Perundang-undangan terkait anak. "Saat ini sudah ada 294 Kabupaten/Kota yang mencanangkan inisiasi menuju KLA di seluruh wilayah Indonesia. Kami berharap semakin banyak Kabupaten/Kota yang layak bagi anak," kata Menteri Yohana. Menteri Yohana yang menyaksikan Deklarasi Kabupaten Soppeng menuju KLA meyakini adanya pelibatan aktif dari Forum Anak, organisasi masyarakat, dunia usaha, peran media, dan pemuda-pemudi di Kabupaten Soppeng akan menjadikan Soppeng mudah dalam mewujudkan KLA.


 

Dalam kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Sulawesi Selatan, didampingi Bupati Soppeng, Kaswadi Razak, Menteri Yohana mengunjungi sejumlah lokasi yang akan dijadikan model atau percontohan Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak yang merupakan indikator Soppeng menuju KLA, yakni TK Pertiwi I Watansoppeng, Taman Bermain di Lapangan Kalong, SDN 1 Lamappoloware, SMPN 1 Soppeng, Puskesmas Sewo, SMPN I Donri-Donri, dan SLB Ma'innong, Kabupaten Soppeng.

 

 

                                              

  

                                                     PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (6)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (16)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (59)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (83)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (82)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…