PRESS RELEASE: Jelang Pemilu 2019, Kementerian PP dan PA Siapkan Perempuan Potensial

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 27 September 2016
  • Dibaca : 2609 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

JELANG Pemilu 2019, Kementerian PP dan PA siapkan perempuan potensial

 

Siaran Pers Nomor: B-104/Set/Rokum/MP 01/09/2016

 

Jakarta (27/9)  – Kementerian PP dan PA bersama Kementerian Dalam Negeri hari ini melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) terkait pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi pengarusutamaan gender. Kesepakatan Bersama ini akan  menjadi payung yang akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar satuan kerja (satker) di masing-masing pihak sebagai landasan operasional bagi satker untuk melaksanakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi pengarusutamaan gender. Oleh karena itu, langkah terpadu dan sinergi program antara Kementerian PP-PA dan Kemendagri sangat diperlukan, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan di bidang politik dengan membangun “Sinergi Program Pendidikan Politik bagi Perempuan Potensial Bakal Calon Legislatif pada Pemilu 2019 di seluruh  Indonesia.”

 

Training Of Fasilitator (TOF) ini adalah salah satu langkah strategis sebagai pelaksanaan MOU dan bagian dari upaya membentuk fasilitator yang mampu mentransformasikan nilai-nilai politik yang berkeadilan gender. Hal ini juga merupakan upaya untuk menyukseskan NAWACITA, yang salah satu prioritasnya ialah meningkatkan keterwakilan perempuan di politik dan pengambilan keputusan,” ujar Menteri PP dan PA, Yohana Yembise pada Training Of Fasilitator (TOF) Peningkatan Kapasitas Politik Kebangsaan Perspektif Gender dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Menteri PP dan PA dengan Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (27/9).      

"Menteri Yohana melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kemendagri, di Hotel Royal, Kuningan, Jakarta, Selasa (27/9/2016)"
 

Menteri Yohana menuturkan untuk mencapai tingkat keterwakilan perempuan yang signifikan di legislatif pada Pemilu 2019, maka perlu didukung pendidikan politik bagi perempuan, baik sebagai pemilih maupun yang dipilih. Untuk itu, Kementerian PP dan PA mendesain perencanaan pendidikan politik bagi perempuan sekitar 68.881 (enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu ribu) orang di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota se Indonesia. “Masyarakat, khususnya kaum perempuan perlu diberikan pendidikan politik sebagai proses pencerahan, pencerdasan bangsa, cara untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran politik perempuan agar memahami tentang pentingnya keberadaan/representasi perempuan di legislatif dan pentingnya perempuan dalam posisi pengambilan keputusan politik. Seringkali kelompok perempuan yang menjadi pimpinan atau wakil rakyat juga tidak mengerti tentang isu-isu perempuan, gender, dan anak,” tambah Menteri Yohana.

 

Berbagai program dan kebijakan telah dikeluarkan Kementerian PP dan PA guna meningkatkan dan mendukung penguatan posisi dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan  dalam politik dan pemerintahan, diantaranya mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 10 tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019 yang telah disosialisasikan ke pusat dan daerah dan mengirimkan surat resmi kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di legislatif pada Pemilu 2019 serta bekerjasama dengan lembaga masyarakat untuk mengadakan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah yang dimulai bulan Mei – September 2016. “Komitmen kuat untuk meningkatkan jumlah perempuan berkualitas yang mengisi jabatan publik guna mengawal kebijakan pembangunan yang berkeadilan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan sejalan dengan agenda prioritas Three Ends, yakni menghapus kekerasan, menghapus perdagangan manusia, dan mengatasi kemiskinan serta meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan,” tutup Menteri Yohana.

 

                                           

                                           PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN   PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                 

Telp.& Fax (021) 3448510, email : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (48)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (43)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (63)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (424)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…
Siaran Pers, Minggu, 02 Agustus 2020

Kemen PPPA Beri Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang di Masamba (109)

Masamba (02/8) –Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir…