PRESS RELEASE : Perusahaan Ikut Berperan dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 31 Agustus 2016
  • Dibaca : 2558 Kali
...


 

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

Perusahaan Ikut Berperan dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Siaran Pers Nomor: B-91/Set/Rokum/MP 01/08/2016

 

Jakarta (31/8) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise berharap perusahaan ikut berkontribusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Semakin banyak perusahaan ikut peduli pada kebutuhan anak dan bergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), maka akan semakin mudah mewujudkan pemenuhan dan perlindungan anak-anak Indonesia.  APSAI sebagai organisasi independen yang dibentuk atas inisiasi dunia usaha dan pembentukannya difasilitasi Kementerian PP dan PA sejak tahun 2011, bertujuan untuk berkontribusi memenuhi hak dan melindungi anak-anak Indonesia.


 

         “Harapan saya dengan semangat 29 perusahaan yang sudah bergabung dalam APSAI, ke depan akan semakin banyak perusahaan dengan program-programnya bersinergi bersama dengan APSAI untuk membangun anak Indonesia. Saat ini juga telah terbentuk APSAI di tingkat kabupaten/kota, yang merupakan upaya Pemda untuk mendorong kontribusi dunia usaha dalam mendukung perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak, seperti di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kota Kendari, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Semarang,” ujar Menteri Yohana pada acara Penyerahan Penghargaan Anugerah Perusahaan Layak Anak Indonesia (Pelangi) 2015, Rabu (31/8/2016).

Menurut Menteri Yohana, kebijakan, program dan kegiatan APSAI telah semakin sinkron dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan pemda dan elemen masyarakat lainnya. “Dengan telah di-launching-nya Child Rights and Business Principles  pada tahun 2014 di London, maka disepakati di tingkat global adanya 3 (tiga) prinsip bisnis, yaitu “3 P” policy, product, dan program. Tentunya ada ‘’1 P’’ lagi yang juga penting yaitu ‘’people’’, tidak hanya people berupa karyawan dan manajemen perusahaan, tetapi juga stakeholders perusahaan, termasuk keluarga dari para karyawan dan juga para pengguna produknya, termasuk anak. Alangkah komprehensifnya jika semua pihak memiliki mind-set dan melakukan aktivitasnya dengan selalu berprinsip pada ‘’pro-child’’, ujarnya.


 

Untuk itu, pihaknya menyambut baik inisiatif dari APSAI yang telah menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2016, dengan melakukan pelatihan bagi guru-guru PAUD dengan mengusung tema “Peran Orang Tua dalam Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak”. Tema tersebut sesuai dengan Tema HAN 2016, sekaligus untuk mengingatkan bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan yang akhir-akhir ini kondisinya cukup memprihatinkan.

Menteri juga mengingatkan, dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak yang telah diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA), Indonesia sebagai bagian negara anggota PBB telah berkomitmen di tingkat internasional yang ditandai dengan meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung gerakan dunia untuk menciptakan “World Fit for Children” (Dunia yang Layak bagi Anak) melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang sudah dilakukan di era otonomi daerah.

 

 

                         PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                                   DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                          Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                         e-mail : humas.kpppa@gmail.com 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (48)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (42)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (63)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (424)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…
Siaran Pers, Minggu, 02 Agustus 2020

Kemen PPPA Beri Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang di Masamba (109)

Masamba (02/8) –Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir…