Sosialisasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Lingkungan Pendidikan

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 16 Desember 2016
  • Dibaca : 13673 Kali
...

 

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

KONFRENSI PERS

 

Sosialisasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

Tentang Pornografi di Lingkungan Pendidikan

Siaran Pers Nomor: B- 136 /Set/Rokum/MP 01/12/2016

Bandung (15/12) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang bahaya pornografi di lingkungan pendidikan yang bertempat di Hotel Grand Asrilia, Buah Batu. Kegiatan ini sebelumnya telah dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kep. Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kota Bekasi. Fokus utama dari KEMENPPPA adalah mencegah dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban pornografi, baik dari konsumsi pornografi, korban pelampiasan dari orang yang mengkonsumsi maupun menjadi konten dari pornografi. Pada acara ini KEMENPPPA mengundang para siswa/i dan para guru dari beberapa sekolah sebagai peserta.

 

Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, arti pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Hal ini sangat penting untuk diwaspadai oleh seluruh pihak yang berada di dunia pendidikan anak untuk melindungi anak-anak dari pornografi. Penyebaran pornografi saat ini sangat tinggi dan cepat melalui gadget yang terkoneksi melalui internet, dimana gadget ini pun sudah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi anak-anak untuk berkembang dan mendapatkan informasi terkait pendidikan mereka.

 

Ada pun dampak langsung dari pornografi adalah ketagihan, menuntut lebih, ketidak pedulian atau menjadi tidak sensitif terhadap konten pornografi dan mengingini pelampiasan. Dimana dalam jangka panjang dapat berdampak terciptanya Sexually Active Society yang ditandai dengan masyarakat yang aktif secara seksual (desakraslisasi seks atau seks bukan lagi dianggap sebagai hal yang sacral), tidak ada norma yang mengatur hubungan seksual dan banyak orang yang hidup sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan, atau hubungan di luar nikah menjadi tidak haram ,berhubungan seks bebas menjadi hal yang biasa.

 

“Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari informasi yang tidak layak bagi mereka, orang tua dan orang dewasa harus melindungi anak dari informasi yang asusila bagi mereka karena informasi tersebut justru membahayakan bagi mereka,” ungkap Hasan, Kepala Biro Hukum dan Humas KEMENPPPA.

 

Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini KEMENPPPA menghimbau sekaligus membuka ruang diskusi dengan pihak sekolah untuk membuat peraturan sekolah yang dapat membatasi dan melindungi anak dari pornografi di antaranya peraturan penggunaan gadget maupun sanksi yang diberikan sekolah apabila ada siswa/i yang mengkonsumsi dan membuat konten pornografi. Kerja sama ini tidak terbatas hanya dengan pihak sekolah saja tapi peran penting orang tua juga untuk memantau pergaulan dan perkembangan anak mereka, karena melindungi anak dari pornografi adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, harus bersama-sama bergandengan tangan.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (0)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (15)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (56)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (81)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (82)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…