Ancaman bahaya Fenomena Skip ChallEnge  

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 14 Maret 2017
  • Dibaca : 2445 Kali
...

Grafik : Rakhmat Riyandi / foto.metrotvnews.com

 


           

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

Ancaman bahaya Fenomena Skip ChallEnge  

Siaran Pers Nomor: B- 012/Set/Rokum/MP 01/03/2017

 

Jakarta (13/3)  – Hak anak untuk mendapatkan informasi yang layak bagi pengembangan diri mereka menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Hak anak untuk mendapatkan informasi juga dijamin dalam Undang-Undang, khususnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilan dan kepatutan.”

 

Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap layanan informasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap anak. Apalagi di tengah perkembangan yang sangat pesat di bidang media selama satu dekade terakhir menjadi tantangan tersendiri untuk memenuhi hak anak. Di satu sisi, perkembangan media positif untuk kemajuan anak, namun di sisi lain juga menimbulkan sejumlah permasalahan baru, seperti isi (konten) media atau informasi yang merugikan tumbuh kembang anak.

 

Seperti baru-baru ini, masyarakat dikagetkan dengan keberadaan video-video amatir berjudul Skip Challenge atau Pass Out Challenge yang beredar di media sosial. Video tersebut menampilkan aksi yang dilakukan sekelompok remaja dengan cara menekan dada seorang remaja lain sekeras-kerasnya selama beberapa waktu dan menyebabkan anak tersebut kehilangan kesadaran (pingsan) dan kejang. Lalu, Setelah beberapa saat ia akan kembali sadarkan diri. Dari beberapa rekaman video bahkan memperlihatkan para remaja hanya tertawa melihat kondisi temannya yang pingsan. Informasi tentang Skip Challenge di media sosial tentu sangat mengkhawatirkan karena informasi tersebut bukan informasi yang layak anak serta tidak pantas dilihat anak. Dikhawatirkan anak terbiasa dan meniru perilaku seperti di video tersebut yang tentu akan berdampak kepada anak itu sendiri.

 

Menyikapi fenomena Skip Challenge, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melarang aksi serupa dilakukan kembali oleh remaja, juga menghimbau agar orangtua dan pihak sekolah mengambil langkah tegas untuk mengawasi aktivitas anaknya. Jangan sampai remaja menganggap aksi Skip Challenge sebagai sebuah permainan, tantangan, dan sensasi yang menyenangkan sehingga mengikuti dan menyebarkannya.

 

Fenomena Skip Challenge ini sangat mengkhawatirkan karena memicu kekerasan pada anak sehingga upaya pencegahan dengan mengawasi aktivitas dan tumbuh kembang anak merupakan bagian dari implementasi pemenuhan hak anak. Skip Challenge sangat tidak bermanfaat untuk dilakukan dan dari segi medis berbahaya serta menimbulkan efek yang tidak baik bagi kesehatan bahkan memicu kematian.

 

“Dengan mengawasi anak dari tindakan dan informasi yang membahayakan adalah sebuah langkah upaya pencegahan terhadap kekerasan pada anak sehingga dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak segera menindaklanjuti dan mengambil tindakan untuk menghentikan fenomena ini. Selain itu, setiap anak semestinya melakukan kegiatan yang bermanfaat serta tidak melakukan tindakan berbahaya yang dapat membuatnya menyesal di kemudian hari. Anak-anak harus terus meningkatkan kesadarannya akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya pada orangtua, masyarakat serta kepada bangsa dan negara," terang Menteri PPPA, Yohana Yembise.

 

“Mata rantai kekerasan pada anak harus kita putuskan. Informasi yang tidak layak seperti Skip Challenge yang mengandung kekerasan tentu menjadi kewajiban pemerintah untuk menangani masalah ini. Untuk itu, kami mengharapkan agar Kemenkominfo dapat mencegah informasi yang tidak layak terhadap anak dengan meningkatkan pengawasan isi atau konten media sosial yang menyampaikan informasi yang tidak layak untuk anak,” tegas Menteri Yohana.

 

 

 

                                                         PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 20 Februari 2020

Fungsi Ditambah, DPR RI Dorong Tambahan Anggaran Kemen PPPA (46)

Dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) yang dilaksanakan pada 9 Januari 2020 lalu, Presiden Joko Widodo telah mengamanahkan untuk menambah fungsi…
Siaran Pers, Selasa, 18 Februari 2020

Kasus Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Anak Melalui Media Online Mengkhawatirkan, Menteri PPPA Angkat Suara (121)

Menanggapi maraknya kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak dengan modus iming-iming pekerjaan bergaji tinggi melalui aplikasi media sosial, Menteri Pemberdayaan…
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2018 (40)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2018
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017 (20)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017 (18)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2017