Peran Bidang Datun Kejaksaan Dalam Mengawal Proyek Strategis Nasional

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 04 April 2017
  • Dibaca : 2758 Kali
...

Peran Bidang Datun Kejaksaan Dalam Mengawal Proyek Strategis Nasional

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan upaya percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Pesatnya pembangunan di segala sektor, baik secara kuantitatif maupun kualitatif membuka celah terjadinya masalah hukum, sengketa hukum serta perkara hukum antara lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Untuk mereduksi potensi penyimpangan tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada Jaksa Agung RI untuk memberikan pendampingan/ pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. “Bidang Datun Kejaksaan harus dapat mengambil momentum ini mengingat tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Bidang Datun memiliki peranan utama dalam melakukan tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional,” kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo dalam Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2016 di Bogor, Jawa Barat.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Bambang Setyo Wahyudi penyimpangan hukum dapat diminimalisir dengan memanfaatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara maksimal. JPN dapat memberikan pertimbangan hukum dalam bentuk pemberian pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum ( legal audit). “Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia mencegah. Bukan hanya dari sisi korupsi dan pelanggaran hukum lain, tetapi juga dari sisi tumpang tindih regulasi,” kata Jamdatun.

Eksistensi Bidang Datun Kejaksaan telah dirasakan oleh banyak pihak, terutama kementerian/ lembaga negara dan Badan Usaha Milik Negara. Tahun 2017 ini Bidang Datun Kejaksaan melakukan pendampingan ke beberapa proyek strategis nasional seperti Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek oleh PT Adhi Karya senilai Rp23,4 Triliun, pembangunan Pelabuhan Kijing, Sorong, dan CBL oleh Pelindo senilai Rp10,8 Triliun, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) senilai Rp75,9 Triliun, Tol Trans Sumatera (8 ruas) oleh PT. Hutama Karya senilai Rp81 Triliun dan pembangunan Kilang Minyak Tuban Pertamina senilai Rp108 Triliun. “Pendampingan hukum yang diberikan Kejaksaan merupakan bentuk sumbangsih kami dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” kata Jamdatun.  **Bidang Datun, Kejaksaan Agung.






 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 13 Mei 2021

Rayakan Idul Fitri, Menteri Bintang Ingatkan Gerakan #Berjarak ( 85 )

Merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga merupakan tradisi masyarakat Indonesia. Akan tetapi di tengah wabah pandemic Covid-19 saat ini,…

Siaran Pers, Rabu, 12 Mei 2021

Sambut Lebaran, Kemen PPPA Ajak Masyarakat Gencarkan Gerakan #Berjarak ( 49 )

Dalam rangka menyambut libur lebaran, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kembali mengingatkan dan mengajak masyarakat di seluruh…

Siaran Pers, Rabu, 12 Mei 2021

Daya Beli Masyarakat Meningkat, Kemen PPPA Ajak UMKM Perempuan Go Online ( 627 )

Daya beli masyarakat dinilai mulai meningkat seiring keberhasilan sejumlah program pemulihan ekonomi nasional yang diterapkan pemerintah selama pandemi. Maka untuk…

Siaran Pers, Senin, 10 Mei 2021

DWP Kemen PPPA Serahkan 175 Paket Lebaran Kepada Staf Pendukung Kemen PPPA ( 847 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga secara simbolis menyerahkan 175 paket lebaran kepada staf pendukung, yaitu petugas keamanan,…

Siaran Pers, Senin, 10 Mei 2021

Menteri PPPA: Setiap Masyarakat Punya Hak Setara Atas Pendidikan ( 717 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak…