KEMAJUAN KAUM PEREMPUAN SEBAGAI KOMITMEN GLOBAL

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 12 April 2017
  • Dibaca : 2628 Kali
...


KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

KEMAJUAN KAUM PEREMPUAN SEBAGAI KOMITMEN GLOBAL

 

Siaran Pers Nomor: B- 023/Set/Rokum/MP 01/04/2017

 

Batam (10/4) – Indonesia telah menjadi negara yang memasukkan isu Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam rencana pembangunan Nasional selama hampir 2 dekade terakhir. Mengacu pada komitmen Pemerintah Indonesia pada Pengarusutamaan Gender (PUG), melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.9 tahun 2000 yang memerintahkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga Non Kementerian (K/L), pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Dan Surat Edaran Bersama Empat Menteri tahun 2012 yang telah menyusun strategi percepatan pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dan Permendagri nomor 67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan PUG di daerah.

 

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Kesetaran Gender (KG), menginisasi dan mengadakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Pelaksanaan PUG di daerah. Kegiatan ini merupakan pertemuan teknis antara Kemen PPPA dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak baik di provinsi maupun kabupaten kota.

 

Kegiatan Rakortek PUG ini bertemakan “Strategi Percepatan Pelaksanaan PUG di Era Baru Kelembaaan PP dan PA Guna Membangun Otonomi Daerah, yang diselenggarakan selama bulan April 2017, di 3 kota. Batam Kepulauan Riau di tanggal 10-13 April 2017, mewakili Regional I wilayah Sumatera dan Banten.  Surabaya di tanggal 4-7 April 2017 mewakili Regonal II untuk wilayah Kalimantan, Jawa (minus Banten) dan Papua Barat. Serta Bali di tanggal 25-28 April 2017.mewakili Regional II untuk wilayah Timur seperti Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Bali, NTB dan NTT

 

Menteri PPPA, Yohana Yembise ketika membuka Rakortek PUG menegaskan bahwa, “Pelaksanaan PUG di Kementerian dan Lembaga Non Kementerian maupun daerah  sangat dinamis dan menuntut adanya kemampuan dan keterampilan SDM daerah serta komitmen tinggi dari para pengambil keputusan untuk mendukung terciptanya PUG dan perlindungan anak di wilayah masing-masing”

 

“Negara belum bisa dikatakan maju, belum bisa dikatakan bebas dari kemiskinan, bilamana perempuan dan anak belum berada di garis aman. Untuk itu saya himbau kepada seluruh kepala daerah, mari kita beri kesempatan kepada kaum perempuan untuk maju karena ini sudah menjadi komitmen global” tambah Meteri Yohana.

 

 Pentingnya kegiatan Rakortek ini juga dilandasi oleh adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang SOTK di daerah, yang merubah numelaktur Organisasi Perangkat Paerah (OPD) termasuk OPD pembedayaan perempuan dan anak dari yang sebelumnya “Badan” menjadi “Dinas”.

 

Dengan menyasar para Kepala Dinas, Kepala Bidang PUG atau PP, para Ketua Bappeda dan Kepala OPD PPPA atau PPKB dari 34 provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Kegiatan Rakorterk PUG ini bertujuan untuk menyamakan kesamaan pandangan dan pemahaman pelaksanaan PUG di daerah; Memetakan kekuatan dan kelemahan OPD-OPD yan menangani pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah; Membangun sinergi pelaksanaan PUG di daerah dalam tugas dan fungsi OPD PPPA atau PPKB di daerah; dan Menyusun strategi percepatan pelaksanaan PUG di daerah.

 

                                                         PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

www.kemenpppa.go.id

 

 

LAMPIRAN

 

* Sekilas tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)

 

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pelaksanaan PUG dalam pembangunan merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap pembangunan.

 

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

 

Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah mengeluarkan Peraturan Bersama mengenai Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Strategi nasional ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dan KPP&PA tentang Petunjuk Pelaksanaan PUG melalui PPRG di Daerah. 

 

Untuk menguatkan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih berkeadilan, dibentuklah Anggaran Responsif Gender (ARG). Anggaran responsif gender dibagi atas 3 kategori, yaitu:

  1. Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.
  2. Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan kontrol dalam pengambilan keputusan, serta manfaat dari semua bidang pembangunan.
  3. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun capacity building.

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Sabtu, 21 September 2019

PPT KTPA Bentuk Negara Hadir Lindungi Perempuan dan Anak (38)

Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PPT KTPA) RSUD Beriman Balikpapan yang berdiri sejak Februari 2019 memberikan penanganan…
Siaran Pers, Sabtu, 21 September 2019

Teman Sebaya Dukung Sekolah Ramah Anak (47)

Teman Sebaya berperan besar dalam mendorong terwujudnya Sekolah Ramah Anak (SRA).
Siaran Pers, Sabtu, 21 September 2019

Ayo ke PUSPAGA, Demi Keluarga Berkualitas! (38)

Menjadi orang tua di zaman sekarang memiliki tantangan yang lebih berat daripada menjadi orang tua di zaman dahulu.
Siaran Pers, Jumat, 20 September 2019

Komitmen Pimpinan Pusat Dan Daerah Pacu Pembangunan Pppa (66)

Kepulauan Seribu (19/09) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan Rapat Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan…
Siaran Pers, Jumat, 20 September 2019

Kab.Sleman Berlari Menuju KLA (85)

"Kabupaten Sleman hingga sekarang terus berlari menuju Kabupaten Layak Anak (KLA)"