PEMANTAPAN REGULASI PPRG DI DAERAH

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 12 April 2017
  • Dibaca : 3788 Kali
...


KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

PEMANTAPAN REGULASI PPRG DI DAERAH

 

Siaran Pers Nomor: B- 028/Set/Rokum/MP 01/04/2017

 

Batam (12/4) - Rapat koordinasi teknis Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah yang berlangsung di Hotel Harmoni Kota Batam, kini sudah sampai di garis akhir dan menghasil ragam rekomendasi. Kegiatan yang diselenggarakan sejak tanggal 10 April 2017 ini, setidaknya melibatkan 11 provinsi dalam merumuskan rekomendasi percepatan PUG di daerah. Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan PUG di daerah adalah dengan adanya Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG)  yang selaras dengan kebijakan serta program pemerintah daerah. Untuk itu, para peserta dilibatkan secara aktif dalam memetakan adaptasi regulasi PPRG di daerah serta ragam masalah dan kendala yang muncul.

Adapun rekomendasi yang dihasilkan diantaranya, melakukan  sosialisasi dan advokasi PUG dan Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi OPD di tingkat provinsi kab/kota, penguatan kerangka regulasi PPRG yang lebih komperhensif, peningkatan kapasitas SDM terkait pelaksanaan PPRG; pengintegerasian gender dalam perencanaan dan penganggaran, pengintegerasian isu gender dalam program/kegiatan, kebijakan daerah, terutama penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), pengentasan kemiskinan dan penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak, serta penghapusan perdagangan orang.

“Pemerintah dalam melaksanakan roda pembangunan khususnya pengarusutamaan gender (PUG) tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu, perlu bermitra dengan lintas sektor baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, maupun dunia usaha.  Organisasi-organisasi tersebut masing-masing memiliki jejaring yang menjangkau hingga wilayah akar rumput (grassroots), sehingga akan menjadi mitra yang strategis pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ungkap Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Niken Kiswandari.

“Pelaksanaan pengarusutamaan gender bukan hanya pada hulunya saja, melainkan dengan hilirnya. Dengan adanya rekomendasi tersebut diharapkan para pemangku kepentingan (stake holders) untuk saling membantu, bersinergi, professional dan terpadu sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, dan kesenjangan ekonomi, tidak lagi terjadi di Indonesia, yang diawali dengan implementasi rekomendasi dan langkah konkrit di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota,” tegas Niken.


 

 

 

                                                         PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

www.kemenpppa.go.id

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 20 Februari 2020

Fungsi Ditambah, DPR RI Dorong Tambahan Anggaran Kemen PPPA (46)

Dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) yang dilaksanakan pada 9 Januari 2020 lalu, Presiden Joko Widodo telah mengamanahkan untuk menambah fungsi…
Siaran Pers, Selasa, 18 Februari 2020

Kasus Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Anak Melalui Media Online Mengkhawatirkan, Menteri PPPA Angkat Suara (121)

Menanggapi maraknya kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak dengan modus iming-iming pekerjaan bergaji tinggi melalui aplikasi media sosial, Menteri Pemberdayaan…
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2018 (40)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2018
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017 (20)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017 (18)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2017