KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

SINERGI PEMERINTAH, LSM, DAN MASYARAKAT KUNCI PENGENTASAN MASALAH

PEREMPUAN DAN ANAK

Siaran Pers Nomor: B- 039/Set/Rokum/MP 01/05/2017

Kupang, NTT (4/5) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tema “Penguatan Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.”

Rakorda ini penting dilakukan mengingat pemerintah telah melakukan berbagai upaya strategis guna meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, namun program dan kebijakan yang dibuat dinilai belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada. Oleh karena itu, pada tataran ini dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program/kebijakan yang bersifat komprehensif berdasarkan analisis kebutuhan yang dihadapi perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki demi terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan.

“Permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak sangat kompleks. Ini tidak hanya terjadi di NTT tetapi juga di sejumlah wilayah di Indonesia dan dunia. Oleh karena itu, upaya untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak menjadi salah satu komitmen besar dari pemerintah saat ini. Khususnya untuk Provinsi NTT, saya memberi perhatian khusus pada pentingnya upaya pencegahan perdagangan orang (human trafficking) di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota mengingat wilayah ini merupakan salah satu provinsi dengan tingkat tenaga kerja perempuan yang cukup besar. Berdasarkan pantauan Dinas PPPA Provinsi NTT menyebutkan angka kasus perdagangan orang di NTT sangat tinggi,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Provinsi di Kupang, NTT, Kamis (4/5).   

Sebagai wujud komitmen untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT melakukan penandatangan komitmen bersama untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Komitmen tersebut juga diperkuat dengan rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakorda yang dilakukan secara panel bersama OPD dan perangkat PPPA lainnya di NTT, yakni Provinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen membentuk forum data, menyusun profil gender dan statistik gender, penguatan kelompok ekonomi perempuan melalui akses pelatihan, permodalan, dan pemasaran berbasis potensi lokal, membuat NTT menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak, pembentukan Forum Anak tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta dilibatkan dalam musrenbang berperspektif anak. Menteri Yohana berharap agar Pemerintah  Provinsi, Kabupaten/Kota, LSM, dan masyarakat bersinergi dan bekerjasama untuk membuat NTT terhindar dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam kunjungan kerjanya ke NTT, Menteri Yohana juga menyempatkan berkunjung ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di So’e. Ia mengunjungi Kantor Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), meninjau kegiatan Jambore Anak tingkat Kabupaten TTS, pusat promosi, dan informasi industri kerajinan tradisional di Kabupaten TTS.

                                                         PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

www.kemenpppa.go.id