PENCANANGAN NEGERI LAYAK ANAK DI KABUPATEN MASOHI, MALUKU TENGAH

  • Dipublikasikan Pada : Sabtu, 27 Mei 2017
  • Dibaca : 1986 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

PENCANANGAN NEGERI LAYAK ANAK DI KABUPATEN MASOHI, MALUKU TENGAH

Siaran Pers Nomor: B- 047/Set/Rokum/MP 01/05/2017

 

Teon Nila Serua, Maluku Tengah (26/5) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise hari ini melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Teon Nila Serua (TNS), Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dalam agenda tersebut, Menteri Yohana melakukan sosialisasi Pencegahan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Sejak Dini kepada masyarakat, terutama kaum muda-mudi dan launching Negeri Layak Anak di Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Kedatangan Menteri Yohana sebagai bentuk komitmen kehadiran negara untuk menyelesaikan berbagai kasus terkait perempuan dan anak di daerah sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo. 


 

"Kementerian PPPA telah membuat kebijakan dan program untuk memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak tanpa diskriminasi. Bahkan, berbagai produk hukum pun telah disusun untuk menjamin hak hidup perempuan dan anak, diantaranya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan yang saat ini tengah kami bahas adalah Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual. Ini menjadi bukti komitmen dan perhatian pemerintah untuk melindungi kaum perempuan dan anak Indonesia", ujar Menteri Yohana di Kecamatan TNS, Kamis (26/5).  


 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Yohana sempat berdialog langsung dengan masyarakat Kecamatan TNS. Sejumlah pertanyaan dilontarkan oleh anak-anak, tokoh perempuan , tokoh masyarakat, tokoh adat dan para raja, mulai dari mengatasi bullying di sekolah hingga kekerasan, baik fisik, psikis, dan seksual yang berpotensi terjadi di rumah tangga. Menteri Yohana dengan antusias dan semangat menjawab setiap pertanyaan masyarakat. Usai berdialog, Menteri Yohana mencanangkan Negeri Layak Anak di Kecamatan TNS. Para raja negeri dari beberapa desa, diantaranya Desa Jerili, Trana, Lesluru, Wotay, Watludan, dan Layeni melakukan penandatanganan komitmen untuk mewujudkan Maluku sebagai Provinsi Layak Anak.  

 

"Pencanangan Negeri Layak Anak di Kecamatan TNS diharapkan bisa menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait hak anak agar dapat menciptakan sumber daya manusia dan generasi yang unggul, berkarakter, dan memiliki daya saing. Negeri Layak Anak lahir karena adanya integrasi antara komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menjamin ketersediaan hak-hak anak. Komitmen dengan para raja ini dapat menjadi model percontohan untuk wilayah lain di Indonesia", tambah Menteri Yohana.

 

Wakil Bupati Masohi, Marlatu L. Leleury menyambut baik pencanangan Negeri Layak Anak di Kecamatan TNS. Ia menegaskan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah ini telah menjadi perhatian pemerintah daerah. Kompleksnya permasalahan terkait perempuan dan anak mengharuskan adanya komitmen seluruh stakeholder untuk bersama-sama menjaga dan melindungi perempuan dan anak. "Peran aktif keluarga sangat dibutuhkan dalam membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak, mendeteksi potensi kekerasan yang mungkin terjadi, dan membangun mekanisme pengawasan, serta penegakan hukum bagi pelaku kekerasan untuk menimbulkan efek jera", tutup Marlatu L. Leleury.


 

Usai menandatangani Pencanangan Negeri Layak Anak, Yohana beserta rombongan mengunjungi SMP Negeri 1 yang berdampingan dengan Puskesmas Kab. Masohi. Beliau terus mengingatkan bahwa anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi sehingga perangkat sekolah dan puskesmas harus ramah anak, tidak hanya fasilitas, namun harus berfungsi untuk mendorong pertumbuhan baik fisik dan mental anak. Bila butuh bantuan, jangan segan untuk menyampaikannya ke kementerian kami, sebab fasilitas sekolah dan puskesmas harus baik agar jika ada anak atau perempuan yang sakit bisa ditangani dengan baik, tambahnya sebelum meninggalkan tempat. 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (25)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (71)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (54)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (117)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (155)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…