Komitmen Pemerintah dalam melindungi Perempuan dan Anak serta Kelompok Masyarakat Marjinal di Kawasan Timur Indonesia

  • Dipublikasikan Pada : Sabtu, 08 Juli 2017
  • Dibaca : 2255 Kali
...


KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

Komitmen Pemerintah dalam melindungi Perempuan dan Anak

serta Kelompok Masyarakat Marjinal di Kawasan Timur Indonesia

Siaran Pers Nomor: B- 061/Set/Rokum/MP 01/07/2017

 

Manado (8/7) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan 3 (tiga) kegiatan strategis, yakni Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Hak Perempuan Kawasan Timur Indonesia, Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO), dan Sosialisasi Model Perlindungan Lansia yang Responsif Gender sejak 8 – 10 Juli 2017 di Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan yang dilakukan secara serentak ini merupakan langkah konkret dalam menyukseskan Nawacita ke-3, yakni membangun Indonesia dari kawasan Timur dengan memperkuat daerah desa hingga kawasan perbatasan dan Nawacita ke-4, yakni memperkuat kehadiran negara, terutama dalam melindungi perempuan, anak, dan kelompok masyarakat marjinal lainnya, serta meningkatkan kinerja yang lebih profesional, sinergi, dan terpadu antara pusat dan daerah.


“Penanganan kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian di semua negara, termasuk Indonesia karena semakin hari dinilai semakin mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Oleh karena itu, Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Hak Perempuan Kawasan Timur Indonesia dan Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO) menjadi sangat penting dilakukan untuk merumuskan langkah konkret menyelesaikan kompleksitas permasalahan perempuan dan anak di Indonesia. Saya berharap para pemangku kepentingan (stakeholders) dapat saling membantu, bersinergi, bergandengan tangan menggerakkan potensi dan sumber daya di daerahnya untuk berpartisipasi aktif dalam urusan PPPA, yang diawali dengan langkah konkret di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise di Manado, Prov. Sulawesi Utara, Sabtu (8/7).

Kementerian PPPA telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak perempuan dan anak, diantaranya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) beserta PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama dan Pemulihan Korban KDRT, saat ini juga tengah digodog RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual). Sementara terkait TPPO yakni UU No. 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan TPPO dan telah terbentuk 32 Gugus Tugas PP-TPPO di tingkat provinsi dan 192 kab/kota. Namun, hingga saat ini masih banyak kasus TPPO yang belum terselesaikan.


Melihat urgensi lansia, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. “Pemerintah perlu bermitra dengan lintas sektor, baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun media massa. Agar permasalahan tersebut cepat diselesaikan, maka perlu program yang menyentuh langsung ke masyarakat yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antar sektor, baik di pusat dan daerah. Kementerian PPPA telah memiliki program unggulan Three Ends (Tiga Ahiri) yaitu : 1). Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2). Akhiri perdagangan orang; 3). Akhiri  kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan. Program tersebut harus berjalan secara konsisten dan berkesinambungan antara pusat dan daerah,” tutur Menteri Yohana.

Selain kekerasan terhadap perempuan dan TPPO, keberadaan lansia (lanjut usia), yaitu usia 60 tahun atau lebih juga perlu mendapat perhatian. “Lansia merupakan kelompok masyarakat yang rentan dari perilaku tindak kekerasan. Selain karena secara fisik mereka sudah banyak mengalami kemunduran, lansia selalu dikonotasikan sebagai kelompok rentan yang selalu bergantung pada orang lain dan menjadi beban tanggungan keluarga, masyarakat, dan negara. Padahal pada kenyataannya banyak lansia yang tetap sehat, produktif dan mandiri. Untuk itu, dilaksanakan Sosialisasi Model Perlindungan Lansia yang Responsif Gender melalui upaya pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan lansia yang berbasis keluarga dan masyarakat yang terbagi ke dalam 10 bidang model perlindungan diantaranya bidang kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, mental/spiritual, budaya, lingkungan, aksesibilitas, hukum dan politik menjadi komitmen penting bersama dalam rangka melindungi lansia menuju lansia yang sehat, sejahtera, dan bermartabat,” tutup Menteri Yohana.

 

                                                        PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (6)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (16)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (59)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (83)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (82)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…