KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SERIUS TANGANI PEMULIHAN ASET

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 20 Juli 2017
  • Dibaca : 2120 Kali
...

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SERIUS TANGANI PEMULIHAN ASET

Jakarta – 18 Juli 2017. Paradigma dalam memerangi kejahatan saat ini telah mengalami pergeseran, yaitu dari upaya menghukum para pelaku kejahatan menjadi bagaimana cara untuk memulihkan aset negara yang hilang dari perbuatan tersebut. Pemberantasan kejahatan kerah putih memang tidak hanya cukup dengan menghukum para pelakunya, namun harus diimbangi dengan upaya untuk memotong aliran hasil kejahatan. Dengan merampas hasil kejahatan, maka diharapkan pelaku akan hilang motivasinya untuk melakukan atau meneruskan perbuatannya, karena tujuan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan menjadi sia-sia.

Kejaksaan Republik Indonesia menyadari bahwa upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang gencar dilakukan, harus disertai dengan kemampuan untuk menyelamatkan dan memulihkan aset negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan pesan kuat bahwa tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan untuk dapat menikmati hasil perbuatannya. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum memandang pemulihan aset sebagai strategi terkini dalam memberantas kejahatan kerah putih. Untuk mendukung hal tersebut Jaksa Agung RI membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan RI pada tahun 2014 yang berperan melaksanakan kegiatan pemulihan aset, melakukan pendampingan serta mengkoordinasikan dan memastikan setiap tahap pemulihan aset dapat terintegrasi dan berjalan baik guna terwujudnya good governance.

Pusat Pemulihan Aset tidak hanya melakukan pemulihan aset di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia saja, namun dapat menerima dan melaksanakan pemulihan aset dari Kementerian/Lembaga lain dengan persetujuan Jaksa Agung RI. Ruang lingkupnya meliputi aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi kekayaan pribadi, orang lain maupun korporasi, barang temuan, aset negara yang dikuasai pihak yang tidak berhak dan aset-aset lain yang berdasarkan undang-undang merupakan kompensasi bagi korban atau kepada yang berhak.

Beberapa tahapan dilakukan dalam kegiatan pemulihan aset yang dimulai dari penelusuran aset untuk mengungkap dan mengetahui asal usul dan keberadaan aset, pengamanan aset untuk mencegah aset berpindah tangan kepada pihak lain, pemeliharaan aset untuk menjaga keutuhan nilai, perampasan aset untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan dan pengembalian aset kepada korban/pemiliknya yang berhak didahului dengan pemindahtanganan.

Di usia yang masih belia, Pusat Pemulihan Aset terus berupaya menyelamatkan aset negeri ini antara lain Penetapan Status Penggunaan (PSP) berupa pemanfaatan barang rampasan negara di Mojokerto kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah senilai ­+ Rp. 91 miliar, Penetapan Status Penggunaan (PSP) tanah, rumah dan mobil kepada BNN senilai Rp. 27 milyar dan penyelesaian barang rampasan berupa saham listed di BEI senilai + Rp. 820 juta. Keberadaan Pusat Pemulihan Aset diharapkan dapat menambah efektifitas kegiatan pemulihan aset, serta koordinasi dengan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam konteks penelusuran aset hasil kejahatan.

Dengan semangat Hari Bhakti Adhyaksa ke 57 Tahun 2017 yang mengambil tema “Satu Tujuan, Satu Sikap, Satu Hati Untuk Negeri, Pusat Pemulihan Aset bersama dengan seluruh satuan kerja di Kejaksaan Republik Indonesia bertekad untuk menuju Indonesia gemilang dengan memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara dan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia membutuhkan dukungan kita semua. Mari dukung pemulihan aset untuk Indonesia yang lebih baik.

 

#PulihkanAset

*Kejaksaan Agung dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Kominfo

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (43)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (40)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (61)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (416)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…
Siaran Pers, Minggu, 02 Agustus 2020

Kemen PPPA Beri Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang di Masamba (109)

Masamba (02/8) –Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir…