KERJA BERSAMA LINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK DI JAYAPURA

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 11 Agustus 2017
  • Dibaca : 2594 Kali
...


KEMENTERIANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

KERJA BERSAMA LINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK DI JAYAPURA

Siaran Pers Nomor: B- 081/Set/Rokum/MP 01/08/2017

Jayapura (11/7) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana (DP3A dan KB) Provinsi Papua melaksanakan Temu Daerah Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA 2017) yang pertama kali dilaksanakan di Papua. Dihadiri oleh 100 orang peserta terdiri dari berbagai Lembaga Masyarakat, Lembaga Agama, dan Forum Anak Papua. Pada kegiatan ini 12 tokoh inspirasi lokal terkait isu perempuan dan anak membagikan pengalamannya dan berdiskusi dengan seluruh peserta.

Asdep Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kemen PPPA, Maydian Werdiastuti dan Kepala Dinas DP3A dan KB Prov.Papua, Anike Rawar, keduanya menyoroti pentingnya masyarakat untuk peka terhadap berbagai isu perempuan dan anak serta bekerja bersama untuk menyelesaikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam rumah tangga di Papua dalam sambutan mereka.




“Temu partisipasi publik ini adalah upaya melakukan sinergi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat untuk bisa bekerja bersama. Kami sadar, pemerintah memiliki keterbatasan untuk bisa menjangkau masalah sampai tingkat akar rumput. Jadi melalui kegiatan PUSPA ini kami ingin membangun komitmen dan kepedulian dari lembaga masyarakat untuk bisa sama-sama melakukan pencegahan dan penanganan terkait isu perempuan dan anak,” ujar Asdep Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kemen PPPA, Maydian Werdiastuti.

“Output dari kegiatan ini diharapkan menghasilkan komitmen, persepsi, serta pemahaman publik yang benar mengenai berbagai isu perempuan dan anak. Jangka panjangnya melalui pertemuan ini, kami mengharapkan adanya suatu kolaborasi masyarakat untuk bergerak bersama dengan tujuan mengatasi permasalahan terkait perempuan dan anak. Melakukannya secara bersama itu akan lebih efektif. Partisipasi publik dan lembaga masyarakat sebagai mitra pemerintah untuk mendukung program prioritas 3*Ends*,” tambah Maydian.

Kegiatan PUSPA ini pun mendapat sambutan baik dari pemerintah daerah Jayapura yang diwakili Kepala Dinas DP3A dan KB Prov.Papua, Anike Rawar. Menurutnya, temu publik ini dapat menjadi ruang kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam menghadapi permasalahan perempuan dan anak.

“Kami berterimakasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang mau melaksanakan kegiatan ini di Provinsi Papua. Tujuan dari pelaksanaan PUSPA 2017 di Jayapura ini adalah menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di tanah Papua,” ujar Anike Rawar.

 

                                                     PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com
www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Dukung Peningkatan Layanan Unit PPA POLRI, Menteri Bintang Ingatkan Pelayanan Berperspektif Korban (5)

Permasalahan perempuan dan anak merupakan permasalahan multi sektoral, sehingga layanan perempuan dan anak korban kekerasan harus diberikan secara komprehensif dan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Menteri PPPA : Ajak Anak Praktikkan Nilai Pancasila dalam kehidupan Nyata (77)

Di tengah arus globalisasi yang kuat, ancaman intoleransi dan perpecahan, ideologi militan, serta ketidakadilan menjadikan tantangan tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai…
Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (90)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (80)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (62)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…