Bakohumas Kementerian/Lembaga Dukung Aksi Bela Negara

Jakarta, Rabu (22/8) – Forum Komunikasi Bakohumas menjadi wadah paling strategis dalam menyosialisasikan pesan pemerintah. Salah satu pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat adalah tentang kecintaan NKRI dan bela negara. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017, kebijakan pertahanan negara diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumberdaya dan sarana prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara, dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Staf Ahli Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bidang Komunikasi, Drs Gun Gun Siswadi, M.Si dalam sambutannya di depan peserta Forum Komunikasi Bakohumas Antar Instansi Pemerintah yang diadakan di Gedung Kementerian Pertahanan,  Selasa (22/8/2017).

Menurut Siswadi, pemahaman masyarakat mengenai Kebijakan Pertahanan Negara Tahun  2017 merupakan tujuan dari penyelenggaraan forum ini.  “Kita semua humas pemerintah berkumpul di sini untuk membawa misi dalam memyampaikan dan menggaungkan pesan ini kepada seluruh masyarakat secara luas. Dan berbagai permasalahan bangsa menjadi tantangan dalam pembangunan yang harus disikapi dengan bijak. Keberagaman yang menjadi ciri khas seringkali justru menjadi batu sandungan dalam menjaga keutuhan bangsa ini. Gotong royong dan menghargai perbedaan yang ada,  perlu terus dipelihara dalam jiwa bangsa ini, sehingga pembangunan nasional dapat terwujud dengan baik. Oleh karena itu karakter bangsa kemudian menjadi kuncinya. Bagaimana karakter bangsa yang saling menghargai, saling menghormati di tengah keseharian kita,  kemudian tergerus oleh idealisme dan ideologi ekstrim yang tidak lagi dapat menerima indahnya kehidupan yang damai di tengah-tengah keberagaman.”

Salah satu point dari Kebijakan Pertahanan Negara adalah kebijakan pembangunan pertahanan negara dan yang menjadi fokusnya adalah  pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa diselenggarakan mulai dari pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia  di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan dan lingkungan pekerjaan.

“Sinergitas seluruh unsur pemerintah, utamanya humas dari seluruh Kementerian dan Lembaga dan BUMN. Sinergitas yang kuat menjadi unsur penting dalam upaya mempercepat proses diseminasi informasi, melalui kanal informasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk senantiasa menjaga sinergitas tersebut adalah melalui kegiatan komunikasi forum Bakohumas  ini. Forum berperan strategis dalam sharing informasi kebijakan stratregis antar anggotanya,” katanya.

Selain itu, Instruksi Presiden No 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik menempatkan humas pemerintah pada posisi strategis dalam pelayanan informasi. Humas memegang peranan penting dalam pelaksanaan diseminasi informasi. Narasi tunggal yang akan disebarkan melalui sarana media komunikasi di masing-masing Kementerian, antara lain melalui website dan media sosial diharapkan mewakili kebijakan dan program pemerintah. Selain menyebarkan capaian-capaian pemerintah, upaya menangkal informasi negative atau palsu (hoax) juga penting untuk dilakukan.

“Untuk itu Kominfo telah melakukan koordinasi dan kerja bersama dengan seluruh Kementerian dan Lembaga, Pemda untuk membentuk Tim Satuan Tugas Medsos atau Satgas Medsos. Satgas Medsos Kementerian/Lembaga dan Pemda dibentuk melalui grup whatsapp di bawah koordinator Direktorat Kemitraan Komunikasi yang beranggotakan admin pengelola medsos dan penanggung jawab konten dari masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemda, sesuai dengan penunjukkan pejabat berwenang di masing-masing instansi. Grup satgas medsos K/L dibentuk dan aktif sejak akhir Januari 2017 sedangkan grup satgas medsos pemda dibentuk dan aktif sejak akhir Maret 2017.”

Ditambahkan Kepala Bidang Opini Puskom Publik Kementerian Pertahanan, Kolonel Czi Untung Waluyo, SE, yang mewakili Sekretaris Jenderal Kemenhan, Laksdya TNI Dr Widodo, M.Sc, penyelenggaraan kegiatan komunikasi Bakohumas sangatlah penting untuk sharing dan mendeminasi atau penyebarluasan informasi kepada publik melalui para pejabat kehumasan di masing-masing instansi.

“Forum komunikasi Bakohumas ini mengangkat tema ‘Melalui Forum Komunikasi Bakohumas Kita Tingkatkan Wawasan Dan Pemahaman Tentang Pertahanan Negara’. Kementerian Pertahanan menganggap penting mengangkat tema ini, karena pemahaman yang luas tentang konsepsi pertahanan negara akan menambah wawasan dan kecintaan warga negara terhadap Indonesia. Pertahanan negara menjadi  salah satu aset penting dalam menjamin eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan  negara. Pertahanan negara diselenggarakan untuk menjaga dan melindungi  kedaulatan negara, keutuhan NKRI serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.”

Menurut Untung, upaya penyelenggaraan pertahanan negara bersifat semesta yang didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Segala upaya pertahanan negara dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional. Dinamika perkembangan lingkungan strategis membawa perubahan pada kompleksitas  ancaman yang berimplikasi pada pertahanan negara. Hal tersebut juga membawa dampak pada pola dan bentuk ancaman.

Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional, namun saat ini berkembang menjadi multi dimensional, baik yang datang dari luar  maupun dalam negeri. Ancaman  yang bersifat multi dimensional tersebut dapat bersumber baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun masalah keamanan.

“Radikalisme dan ekstrimisme masih menjadi ancaman nyata yang memerlukan adanya kerjasama antar seluruh komponen masyarakat dalam pengerjaannya. Dalam konsepsi pertahanan negara,  pemerintah mempersiapkan secara dini sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman,” katanya.

Menurutnya, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman, dengan didukung unsur lain dari kekuatan bangsa. “Menteri Pertahanan  selalu menyatakan pertahanan negara bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan  dan TNI saja,  tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, termasuk peran seluruh instansi terkait. Baik instansi pemerintah maupun non pemerintah. Dan  Kementerian Pertahanan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pertahanan negara dengan melaksanakan program Kementerian Pertahanan.”

Pembicara materi dalam forum tersebut, Ses Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI M.Nakir, S.IP mengatakan, permasalahan yang muncul saat ini karena umumnya kita tidak jeli, tidak peduli, dan rata-rata kita tidak mau tahu dengan ancaman. “Di sinilah letak permasalaha bangsa. Kita tidak pernah tahu itu ancaman apa bukan atau memang tidak tahu sama sekali.  Ketika kemarin bendera Indonesia dipasang terbalik, saya mengatakan ini ancaman yang luar biasa. Apakah di hati kita berpikir tidak sengaja, saya langsung tersentak sebab ini merupakan skenario yang luar biasa. Apa mungkin ini dibuat dengan tidak sengaja.”

Menurutnya, tantangan bangsa ke depan dalam membangun NKRI diperlukan politik yang bermartabat, ekonomi yang kuat dan merata, solidaritas persatuan bangsa dan hamkam yang tangguh. Perlu strategi nasional untuk mencapai militansi yang kuat dan intelektual fungsi dalam membangun kesadaran bela negara.(hms)