SISKEUDES MEMBANTU TRANSPARANSI KEUANGAN DESA

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 25 Agustus 2017
  • Dibaca : 1759 Kali
...

SISKEUDES MEMBANTU TRANSPARANSI KEUANGAN DESA

Jakarta(25/8)- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  turut berkontribusi dalam mengawal Anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat. Dalam  forum Bakohumas yang digelar di kantor BPKP pada hari kamis(24/8) kemarin, Kepala BPKP, Ardan Adi Perdana menyebutkan bahwa dalam rangka menanggapi regulasi mengenai dana desa, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan aplikasi SISKEUDES yang dapat membantu pengelolaan keuangan desa.


 

Forum Bakohumas yang digelar oleh BPKP tersebut menggelar diskusi panel bertajuk Transparansi Keuangan Desa Melalui SISKEUDES, yang menghadirkan tiga narasumber yaitu Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto; dari Kementerian dalam Negeri diwakili oleh Lukman Nul Hakim, dan  Plt. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufik Madjid.

Dalam materi yang disampaikannya, Lukman Nul Hakim menyatakan, “Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa masyarakat desa harus menjadi subjek atau pelaku pembangunan di desa  didukung dengan keuangan yang diberikan pemerintah, sehingga menjadi desa yang maju mandiri sejahtera”. Sumber pendapatan desa tidak hanya berasal dari Alokasi dana desa oleh kabupaten, melainkan dapat diperloleh dengan cara memaksimalkan potensi dan sumber daya desa. Melengkapi hal tersebut, melalui materinya Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto menyatakan, BPKP berkontribusi dalam rangka pengawalan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diantaranya dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Sistem, Regulasi, dan juga Bimbingan dan Konsultasi. Melalui forum Bakohumas ini, BPKP ingin menyampaikan bahwa aplikasi SISKEUDES merupakan salah satu produk dari BPKP dalam bidang pembangunan sistem. Aplikasi yang telah disosialisasikan di 377kab/kota mencakup 60.918 desa ini dikelola bersama antara BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi SISKEUDES dapat memonitor penerimaan dan pengeluaran kas, transaksi non kas, dan juga pelaporan, sehingga hal ini dapat membantu Badan Usaha Milik Desa menjadi lebih transparan.

Plt. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufik Madjid menambahkan terkait Kebijakan dana desa, Kemendesa PDTT memiliki prioritas dalam penggunaan dana desa 2017, diantaranya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Permen Desa PDTT No.4 tahun 2017, terdapat program unggulan dari Kemendesa yaitu Pengembangan produk unggulan, Badan usaha milik desa,Eembung, dan Sarana olahraga.

 

(Humas Kemen PPPA-Febrian Zulkarnain)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 17 September 2019

PPT Seruni dan Forum Anak, Senjata Pemda Kota Semarang dalam melindungi anak (27)

Selama ini kita tidak pernah merasa kesulitan bertemu dengan Pak Wali Kota.
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Ini Rahasia SMPN 33 Semarang menjadi Sekolah Ramah Anak (34)

Mas Alfiansyah, apa sih tugas kamu sebagai agen perubahan di sekolah ini?" tanya Wali Kota Semarang
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

DPR RI Sahkan Batas Usia Perkawinan Jadi 19 Tahun (449)

Jakarta (16/09) – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai Lembaga Legislasi telah membuat sejarah bagi Bangsa dan…
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Industri Rumahan sebagai Percontohan Pembangunan Ekonomi Perempuan (114)

Bali (16/09) – Perekonomian Indonesia sebagian besar didukung oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi terhadap Produk Domestik…
Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Raih Kategori Nindya, 3 Kab/Kota ini Jadi Tuan Rumah Media Trip KLA 2019 (96)

Kota Semarang, Kabupaten Sleman, dan Kota Balikpapan terpilih menjadi tuan rumah Media Trip Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2019