KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

MENTERI PPPA MENYERUKAN KOMITMEN PERANGI PERDAGANGAN ORANG DALAM PERTH FORUM

    Siaran Pers Nomor: B- 087/Set/Rokum/MP 01/08/2017

Perth(25/8) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menghadiri The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and other form of Transnational Organized Crime such as Modern Day Slavery. The Government And Business Forum (Perth Forum) yang berlangsung pada tanggal 25 Agustus 2017 di Perth, Australia. Menteri Yohana memaparkan peran Indonesia dalam memerangi, mencegah dan memberantas segala bentuk perdagangan orang, kerja paksa dan perbudakan moderen melalui peluncuran Rencana Aksi Nasional untuk Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang untuk 2015-2019, pembentukan Satgas (Satuan Tugas) Nasional, dan bersinergi dengan pelaku bisnis.

7 dari 21 Lembaga Pemerintah (Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, BNP2TKI, dan Polri) yang tergabung dalam Satgas Nasional di bawah mekanisme Koalisi Anti-trafficking telah melakukan berbagai inovasi untuk menanggapi kasus-kasus perdagangan orang di Indonesia.

“7 Satgas Nasional telah menghasilkan sebuah bentuk deteksi dini untuk mengidentifikasi kemungkinan korban perdagangan orang. Kami menyadari bahwa lintas negara adalah ciri utama perdagangan orang. Oleh karena itu, antara negara asal, transit, dan tujuan harus mempererat kerja sama berdasarkan tanggung jawab bersama dan pembagian beban. Upaya di antara negara-negara ini tidak hanya diperkuat dan dilengkapi untuk memberantas perdagangan orang, tetapi juga untuk mengatasi akar penyebab migrasi tidak teratur,” papar Menteri Yohana.

Indonesia telah melakukan upaya yang saling bersinergi dengan pelaku bisnis dalam memerangi perdagangan orang dan menerapkannya pada bidang pendidikan, inovasi, dan sistem untuk memotivasi pekerja. Pada bidang pendidikan, Indonesia memberikan pelatihan bagi pengusaha untuk menjalankan bisnis mereka sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk untuk meningkatkan kesadaran hak-hak karyawan dan kerja paksa. Pada bidang Inovasi, Indonesia telah bekerja sama dengan perusahaan Teknologi dan Informasi (IT) untuk menciptakan aplikasi anti – human trafficking yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melaporkan kasus. Sementara, dalam sistem untuk memotivasi pekerja, Indonesia menginisiasi pembentukan Koalisi Model Perusahaan yang menerapkan Undang – Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Anti – Perdagangan Orang. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong perusahaan lain untuk berpartisipasi.

Perth Forum telah menghasilkan 2 (dua) dokumen, yaitu pernyataan Ketua Bersama Pemerintah dan Bisnis, serta Rencana Kerja yang disusun secara independen dan sukarela oleh kelompok bisnis untuk memberantas praktek-praktek perdagangan dan eksploitasi manusia dalam rantai pasokan produksinya. “Saya berharap Perth Forum dapat memperkuat upaya yang sudah dilakukan Pemerintah selama ini untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari eksploitasi akibat praktek-praktek ketenagakerjaan yang tidak beretika oleh kalangan bisnis di negara penempatan. Kami juga siap untuk memperluas kerja sama dengan  negara-negara peserta dalam melaksanakan komitmen yang telah dinyatakan dalam Forum ini,” tutup Yohana.

                                    PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                                          e-mail : publikasikpppa@gmail.com