KEKERASAN TERHADAP ANAK BUKAN LAGI RANAH PRIVAT

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 17 November 2017
  • Dibaca : 996 Kali
...

 

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

KEKERASAN TERHADAP ANAK BUKAN LAGI RANAH PRIVAT

Siaran Pers Nomor: B- 136/Set/Rokum/MP01/11/2017

Yogyakarta (16/11) - Kasus kekerasan terhadap anak hingga meninggal semakin memprihatinkan. Selain kasus penyiksaan fisik terhadap Angeline yang berusia 8 tahun hingga meninggal oleh orang tua angkatnya di Bali, baru-baru ini di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang Ibu terhadap anaknya yang berusia 5 tahun hingga meninggal. Hal ini terjadi karena masyarakat masih berpikir bahwa kekerasan terhadap anak merupakan urusan privat dan mendorong Pemerintah untuk mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk mencegah kekerasan terhadap anak di 34 Provinsi.

"Masyarakat sekitar sebenarnya mengetahui bahwa anak tersebut mengalami kekerasan, seperti melihat luka lebam di tubuh anak atau mengetahui bahwa mereka kerap dipukuli dan dimarahi oleh orang tuanya. Namun, masyarakat tidak melakukan tindakan atau upaya untuk mencegahnya karena mereka berpikir bahwa kekerasan terhadap anak merupakan urusan internal keluarga atau ranah privat. PATBM dibentuk agar masyarakat memiliki responsibilitas dan mendorong wilayah privat anak menjadi wilayah publik, sehingga masyarakat memiliki pola pikir yang sebelumnya bahwa anak merupakan bagian dari kebutuhan perkembangan keluarga, menjadi kebutuhan masyarakat, seperti anak akan menjadi pemimpin di wilayah mereka masing-masing," ujar Sispriyadi Fasilitator Nasional PATBM di acara Talkshow Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pembangunan Perlindungan Anak Tahun 2017 di Yogyakarta, Jawa Tengah.

Hingga saat ini, PATBM telah dikembangkan di 34 Provinsi dengan 2 kabupaten masing-masing provinsi sebagai model atau pilot project, dan 17 Provinsi diantaranya sudah melakukan pengembangan PATBM secara mandiri. Lembaga-lembaga terkait, seperti pihak kepolisian, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga diharapkan dapat segera menindaklanjuti apabila terdapat aduan dari masyarakat terkait kekerasan pada anak.

 

   PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN                                                                                                                                      DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                                                                                                       Telp.& Fax (021) 3448510,                                                                                                            e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat (41)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran…
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perencanaan Pembangunan Butuh Suara dari Kelompok Anak (44)

Bali (15/9) – Tantangan perlindungan anak dalam pembangunan sangat beragam.
Siaran Pers, Sabtu, 14 September 2019

Forum Anak Bukan Organisasi Eksklusif (90)

Bali (14/9) – Ada satu syarat utama untuk menjadi anggota Forum Anak, yakni masih berusia anak atau di bawah 18…
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Perlindungan Setara bagi Anak Penyandang Disabilitas (82)

Disabilitas merupakan bagian dari keberagaman
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Tingkatkan Partisipasi Anak, Kemen PPPA Perkuat Peran Forum Anak (80)

Bali (13/09) – Partisipasi anak, merupakan satu dari 5 hak dasar anak yang terendah dalam hal pemenuhannya