KEKERASAN TERHADAP ANAK BUKAN LAGI RANAH PRIVAT

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 17 November 2017
  • Dibaca : 1837 Kali
...

 

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

KEKERASAN TERHADAP ANAK BUKAN LAGI RANAH PRIVAT

Siaran Pers Nomor: B- 136/Set/Rokum/MP01/11/2017

Yogyakarta (16/11) - Kasus kekerasan terhadap anak hingga meninggal semakin memprihatinkan. Selain kasus penyiksaan fisik terhadap Angeline yang berusia 8 tahun hingga meninggal oleh orang tua angkatnya di Bali, baru-baru ini di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang Ibu terhadap anaknya yang berusia 5 tahun hingga meninggal. Hal ini terjadi karena masyarakat masih berpikir bahwa kekerasan terhadap anak merupakan urusan privat dan mendorong Pemerintah untuk mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk mencegah kekerasan terhadap anak di 34 Provinsi.

"Masyarakat sekitar sebenarnya mengetahui bahwa anak tersebut mengalami kekerasan, seperti melihat luka lebam di tubuh anak atau mengetahui bahwa mereka kerap dipukuli dan dimarahi oleh orang tuanya. Namun, masyarakat tidak melakukan tindakan atau upaya untuk mencegahnya karena mereka berpikir bahwa kekerasan terhadap anak merupakan urusan internal keluarga atau ranah privat. PATBM dibentuk agar masyarakat memiliki responsibilitas dan mendorong wilayah privat anak menjadi wilayah publik, sehingga masyarakat memiliki pola pikir yang sebelumnya bahwa anak merupakan bagian dari kebutuhan perkembangan keluarga, menjadi kebutuhan masyarakat, seperti anak akan menjadi pemimpin di wilayah mereka masing-masing," ujar Sispriyadi Fasilitator Nasional PATBM di acara Talkshow Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pembangunan Perlindungan Anak Tahun 2017 di Yogyakarta, Jawa Tengah.

Hingga saat ini, PATBM telah dikembangkan di 34 Provinsi dengan 2 kabupaten masing-masing provinsi sebagai model atau pilot project, dan 17 Provinsi diantaranya sudah melakukan pengembangan PATBM secara mandiri. Lembaga-lembaga terkait, seperti pihak kepolisian, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga diharapkan dapat segera menindaklanjuti apabila terdapat aduan dari masyarakat terkait kekerasan pada anak.

 

   PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN                                                                                                                                      DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                                                                                                       Telp.& Fax (021) 3448510,                                                                                                            e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 13 Mei 2021

Rayakan Idul Fitri, Menteri Bintang Ingatkan Gerakan #Berjarak ( 87 )

Merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga merupakan tradisi masyarakat Indonesia. Akan tetapi di tengah wabah pandemic Covid-19 saat ini,…

Siaran Pers, Rabu, 12 Mei 2021

Sambut Lebaran, Kemen PPPA Ajak Masyarakat Gencarkan Gerakan #Berjarak ( 49 )

Dalam rangka menyambut libur lebaran, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kembali mengingatkan dan mengajak masyarakat di seluruh…

Siaran Pers, Rabu, 12 Mei 2021

Daya Beli Masyarakat Meningkat, Kemen PPPA Ajak UMKM Perempuan Go Online ( 627 )

Daya beli masyarakat dinilai mulai meningkat seiring keberhasilan sejumlah program pemulihan ekonomi nasional yang diterapkan pemerintah selama pandemi. Maka untuk…

Siaran Pers, Senin, 10 Mei 2021

DWP Kemen PPPA Serahkan 175 Paket Lebaran Kepada Staf Pendukung Kemen PPPA ( 847 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga secara simbolis menyerahkan 175 paket lebaran kepada staf pendukung, yaitu petugas keamanan,…

Siaran Pers, Senin, 10 Mei 2021

Menteri PPPA: Setiap Masyarakat Punya Hak Setara Atas Pendidikan ( 717 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak…