PELUNCURAN IKKA 2015 SEBAGAI PENUTUP RAKORTEK PERLINDUNGAN ANAK

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 17 November 2017
  • Dibaca : 1547 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

PELUNCURAN IKKA 2015 SEBAGAI PENUTUP RAKORTEK PERLINDUNGAN ANAK

Siaran Pers Nomor: B- 137/Set/Rokum/MP01/11/2017

 

Yogyakarta (17/11)  "Dalam menyusun sebuah program pembangunan perlindungan anak, salah satu hal yang paling penting adalah agar kita memiliki ukuran yang menggambarkan secara komposit mengenai bagaimana perkembangan pembangunan anak dari masa ke masa secara nasional. Maka, dalam Rakortek ini saya luncurkan  IKKA 2015 sebagai rujukan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun anggaran dan program bagi kesejahteraan anak. Walaupun mungin indeks ini belum sempurna, namun akan terus dikembangkan dengan pertimbangan ilmiah," ujar Sekretaris Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu dalam penutupan Rakortek Pembangunan Perlindungan Anak 2017.

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) 2015 disepakati bersama oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai rujukan untuk menyusun rencana kerja dan program untuk mencapai kesejahteraan anak dalam Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pembangunan Perlindungan Anak 2017 di Yogyakarta pada 15-17 November 2017. IKKA menggambarkan secara komposit mengenai bagaimana perkembangan pembangunan anak dari masa ke masa dan dari perbandingan lokasi ke lokasi secara nasional.

Pribudiarta juga mengapresiasi koordinasi dan upaya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam membentuk model dan program perlindungan anak. Menurut Pribudiarta yang paling penting dalan kegiatan Rakortek ini adalah bagaimana hadil rekomendasi yang telah disepakati dapat dilaksanakan di daerah masing-masing. Adapu hasil rekomendasi Rakortek Pembangunan Perlindungan Anak 2017 sebagai berikut:

1. Pencegahan yang lebih efektif dan komprehensif bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, diantaranya melalui kampanye yang massive tentang perlindungan anak dan sosialisasi Konvensi Hak Anak  (KHA) dan UU Perlindungan Anak, Pelatihan, Pengembangan Model Perlindungan Anak melalui Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

2. Advokasi untuk peningkatan peran pemangku kepentingan sebagaimana mandat Undang - undang Pemerintahan Daerah tentang pembagian kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar Kementerian Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/kota, untuk mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan penguatan kelembagaan perlindungan anak agar Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) mendapatkan berbagai layanan perlindungan khusus.

4. Meningkatkan peran Lembaga Pelayanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang terintegrasi dengan berbagai layanan-layanan perlindungan anak  untuk layanan konseling  dan pendampingan bagi anak AMPK

5. Peningkatan penyediaan dan pemanfaatan data perlindungan anak

 

                                    PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                                          e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (8)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (30)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (373)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…
Siaran Pers, Minggu, 02 Agustus 2020

Kemen PPPA Beri Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang di Masamba (101)

Masamba (02/8) –Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir…
Siaran Pers, Kamis, 30 Juli 2020

Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, Menteri Bintang: Lawan dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang (95)

Jakarta (30/07) – Dalam rangka peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengajak…