TOKOH ADAT SE-PROVINSI NTT SEPAKAT LINDUNGI KAUM PEREMPUAN DAN ANAK

  • Dipublikasikan Pada : Sabtu, 25 November 2017
  • Dibaca : 2262 Kali
...

KEMENTERIANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
 
PRESS RELEASE
 
TOKOH ADAT SE-PROVINSI NTT SEPAKAT LINDUNGI KAUM PEREMPUAN DAN ANAK
 
Siaran Pers Nomor: B- 148/Set/Rokum/MP 01/11/2017


 
Kupang (25/11) - Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) di Kota Kupang, membawa semangat baru bagi upaya melindungi perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat perdagangan orang tertinggi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menekankan untuk memutus mata rantai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi NTT dengan berlandaskan ‘3 Tungku’ yakni sinergi Tokoh Adat, Tokoh Agama, serta Pemerintah, untuk menuntaskan masalah perempuan dan anak di Prov. NTT.
 
“Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus perdagangan orang tertinggi di Indonesia. Informasi dari Dinas PPA Provinsi NTT, bahwa Kupang ternyata menjadi tempat transit bagi calon-calon korban perdagangan orang sebelum dikirim ke luar negeri. Kebanyakan dari merekadipalsukan identitasnya, tidak memiliki keterampilan, atau pendidikan yang layak, sehingga sangat rentan jadi korban TPPO. Upaya pencegahan harus dilakukan salah satunya dengan peningkatan kapasitas perempuan atau sumberdaya manusia serta menambah jumlah Komunitas atau kelompok Anti TPPO untuk mendeteksi adanya potensi TPPO disekitar mereka,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise saat menghadiri Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) di area Car Free Day Kupang.
 
Selain peringatan HAKTP, Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Pemerintah Kupang juga melaksanakan Temu Tokoh Adat se-Provinsi NTT, pemilihan Duta Anti Trafficking dan Pengukuhan Komunitas Anti TPPO Kota Kupang. Pada Temu Tokoh Adat, Menteri Yohana melakukan dialog bersama kurang lebih 50 Tetua Adat atau Tokoh Adat perwakilan dari 22 wilayah se-Prov. NTT. Pada pertemuan yang berlangsung selama 2 hari, para Tokoh Adat menyepakati aturan bersama jika masalah kekerasan seksual pada perempuan dan anak harus dilaporkan dan dituntut pidana.
 
“Para Tokoh Adat NTT sepakat jika perempuan dan anak harus dilindungi, dan mendapatkan hak-haknya. Apabila perempuan dan anak menjadi korban kekerasan seksual, harus di hukum. Budaya patriarki memang masih sangat kental khususnya di Provinsi NTT sehingga urusan perempuan dan anak selama ini masih diabaikan. Kami mengapresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang mengumpulkan dan melibatkan Tokoh Adat di wilayah NTT untuk menyelesaikan masalah perempuan dan anak. Di Provinsi NTT, khususnya di desa-desa, peran Tokoh adat masih sangat penting dan didengarkan masyarakat, jika terjadi pertikaian, kekerasan dalam rumah tangga, akan diselesaikan secara adat dengan pemberian sanksi dari Tokoh Adat. Maka, jika ingin segala bentuk kekerasan pada perempuan dan anak diputuskan, Tokoh Adat, Agama, dan Masyarakat serta pemerintah harus melakukannya bersama,” ujar Darius Bobo, Tokoh Adat dari wilayah Sumba Timur.


 
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                        Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                       e-mail : publikasikpppa@gmail.com
            www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 22 Januari 2021

Sinergi Kemen PPPA Bagi Perempuan dan Anak Terdampak Banjir di Kalimantan Selatan ( 24 )

Tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak bagi korban…

Siaran Pers, Jumat, 22 Januari 2021

Menteri Bintang : Bangun Pos Ramah Perempuan dan Anak Agar Pengungsi Aman dan Nyaman ( 77 )

Sumedang (22/01) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengunjungi langsung daerah terdampak bencana longsor di Kabupaten…

Siaran Pers, Rabu, 20 Januari 2021

Wujudkan Kesetaraan Gender di Tempat Kerja, Sukseskan Pembangunan Ekonomi Bangsa ( 137 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengungkapkan bahwa  kesetaraan gender bertujuan bukan hanya demi kepentingan kaum perempuan…

Siaran Pers, Minggu, 17 Januari 2021

Kemen PPPA Penuhi Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak pada Lokasi Bencana Gempa Di Mamuju ( 227 )

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerjunkan tim pertama untuk untuk pemetaan kebutuhan spesifik perempuan dan anak sekaligus…

Siaran Pers, Jumat, 15 Januari 2021

Perempuan, Kekuatan Bangsa dalam Memutus Mata Rantai Covid-19 ( 180 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menuturkan bahwa perempuan merupakan salah satu kekuatan penting bagi bangsa dalam…