KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

11 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Komitmen Perkuat Perlindungan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 29 Januari 2018
  • Dibaca : 798 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

11 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Komitmen Perkuat Perlindungan Anak

Siaran Pers Nomor: B- 011/Set/Rokum/MP 01/01/2018

Sulawesi Selatan (27/01) –  Sejumlah 11 Kabupaten dan Kota di provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen menjalankan program Kota Layak Anak (KLA). Menteri PPPA Yohana mengapresiasi langkah 11 Kabupaten/Kota tersebut, dan diharapkan dapat menjadi momentum yang baik agar daerah lain di Sulawesi Selatan dapat terpacu melakukan hal yang sama.

"KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak, yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak dengan merujuk pada 24 indikator yang harus dicapai. Untuk menyukseskan program ini bukanlah pekerjaan mudah, dibutuhkan kepedulian dan upaya bersama semua pihak mulai dari Pemerintah Pusat hingga Daerah, Aparat Penegak Hukum, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama dan masyarakat, akademisi, media, dunia usaha dan seluruh warga masyarakat dalam upaya untuk mewujudkan target Indonesia Layak Anak di 2030,” tegas Menteri Yohana.

Sulawesi Selatan memiliki total 24 kabupaten/kota. Sebanyak 13 kabupaten/kota telah menginisiasi KLA. Sementara untuk skala nasional, KLA telah dilakukan oleh 349 kabupaten/kota. 11 kabupaten/kota yang berkomitmen menjalankan KLA diantaranya Kabupaten Takalar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Bulukumba, Kota Palopo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrap, Kabupaten Barru, Kabupaten Selayar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Toraja Utara.

Setelah itu, masih dalam rangkaian kunjungan kerja hari ini Menteri Yohana melanjutkan kegiatannya dengan mengunjungi SD Angkasa III Mandai Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencanangkan  Sekolah Ramah Anak sekaligus berbincang bersama anak-anak. Dalam acara tersebut, hadir pula Ketua DPRD Maros Chaidir Syam.

"Dalam mewujudkan sekolah ramah anak tidak hanya sekedar memberi perlindungan, tapi juga bagaimana anak dapat memperoleh hak-haknya di lingkungan sekolah. Seperti penyediaan toilet wanita dan pria yang terpisah, tidak terjadi bullying antara guru dengan anak ataupun sesama anak-anak, adanya kantin dan makanan sehat, dan ruang ibadah untuk agama masing-masing. Kami selaku pihak legislatif akan mendukung program pemerintah yang sifatnya positif dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat, baik dari sisi penganggaran maupun dari sisi regulasi," ungkap Ketua DPRD Maros Chaidir Syam.

Menutup kunjungan kerjanya di Sulawesi Selatan, Menteri Yohana bersama Kepala Dinas PPPA menuju ke Puskesmas Turikale Kabupaten Maros untuk mencanangkan Puskesmas Ramah Anak (PRA).

"Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya anak-anak, Puskesmas Ramah Anak menyediakan fasilitas yang ramah anak, misalnya dengan memisahkan ruang tunggu anak yang sakit dan sehat dengan ruang tunggu orang dewasa, menyediakan taman bermain dan bacaan dimana anak-anak bebas bermain dan membaca sejumlah buku yang tersedia di dalam ruangan." tutup Menteri Yohana.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                        Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 21 September 2018

MAMA YO HIBUR ANAK-ANAK KORBAN GEMPA LOMBOK (24)

“Halo anak-anak NTB? Apa kabar? Semua sehat?” Begitu sapaan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise kepada anak-anak yang…
Siaran Pers, Jumat, 21 September 2018

HUKUM BERAT PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK (51)

BALIKPAPAN (20/9) – Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPP), Pribudiarta Nur Sitepu didampingi Plt. Deputi Bidang Perlindungan…
Siaran Pers, Rabu, 19 September 2018

PARTISIPASI PEREMPUAN POLITIK WUJUDKAN KESEJAHTERAAN BANGSA (235)

Merauke (19/9) – “Kesejahteraan suatu bangsa dan negara tidak akan tercapai bila kondisi perempuan masih miskin, bodoh dan tertindas. Jika…
Pengumuman, Rabu, 19 September 2018

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2018 (19033)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang…
Siaran Pers, Rabu, 19 September 2018

KEMEN PPPA DORONG BERAU CEGAH KDRT DAN TPPO (148)

BERAU (19/9) - Komitmen untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi komitmen Indonesia, tetapi juga…