11 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Komitmen Perkuat Perlindungan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 29 Januari 2018
  • Dibaca : 2500 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

11 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Komitmen Perkuat Perlindungan Anak

Siaran Pers Nomor: B- 011/Set/Rokum/MP 01/01/2018

Sulawesi Selatan (27/01) –  Sejumlah 11 Kabupaten dan Kota di provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen menjalankan program Kota Layak Anak (KLA). Menteri PPPA Yohana mengapresiasi langkah 11 Kabupaten/Kota tersebut, dan diharapkan dapat menjadi momentum yang baik agar daerah lain di Sulawesi Selatan dapat terpacu melakukan hal yang sama.

"KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak, yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak dengan merujuk pada 24 indikator yang harus dicapai. Untuk menyukseskan program ini bukanlah pekerjaan mudah, dibutuhkan kepedulian dan upaya bersama semua pihak mulai dari Pemerintah Pusat hingga Daerah, Aparat Penegak Hukum, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama dan masyarakat, akademisi, media, dunia usaha dan seluruh warga masyarakat dalam upaya untuk mewujudkan target Indonesia Layak Anak di 2030,” tegas Menteri Yohana.

Sulawesi Selatan memiliki total 24 kabupaten/kota. Sebanyak 13 kabupaten/kota telah menginisiasi KLA. Sementara untuk skala nasional, KLA telah dilakukan oleh 349 kabupaten/kota. 11 kabupaten/kota yang berkomitmen menjalankan KLA diantaranya Kabupaten Takalar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Bulukumba, Kota Palopo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrap, Kabupaten Barru, Kabupaten Selayar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Toraja Utara.

Setelah itu, masih dalam rangkaian kunjungan kerja hari ini Menteri Yohana melanjutkan kegiatannya dengan mengunjungi SD Angkasa III Mandai Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencanangkan  Sekolah Ramah Anak sekaligus berbincang bersama anak-anak. Dalam acara tersebut, hadir pula Ketua DPRD Maros Chaidir Syam.

"Dalam mewujudkan sekolah ramah anak tidak hanya sekedar memberi perlindungan, tapi juga bagaimana anak dapat memperoleh hak-haknya di lingkungan sekolah. Seperti penyediaan toilet wanita dan pria yang terpisah, tidak terjadi bullying antara guru dengan anak ataupun sesama anak-anak, adanya kantin dan makanan sehat, dan ruang ibadah untuk agama masing-masing. Kami selaku pihak legislatif akan mendukung program pemerintah yang sifatnya positif dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat, baik dari sisi penganggaran maupun dari sisi regulasi," ungkap Ketua DPRD Maros Chaidir Syam.

Menutup kunjungan kerjanya di Sulawesi Selatan, Menteri Yohana bersama Kepala Dinas PPPA menuju ke Puskesmas Turikale Kabupaten Maros untuk mencanangkan Puskesmas Ramah Anak (PRA).

"Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya anak-anak, Puskesmas Ramah Anak menyediakan fasilitas yang ramah anak, misalnya dengan memisahkan ruang tunggu anak yang sakit dan sehat dengan ruang tunggu orang dewasa, menyediakan taman bermain dan bacaan dimana anak-anak bebas bermain dan membaca sejumlah buku yang tersedia di dalam ruangan." tutup Menteri Yohana.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                        Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                        e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 15 Januari 2021

Perempuan, Kekuatan Bangsa dalam Memutus Mata Rantai Covid-19 ( 54 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menuturkan bahwa perempuan merupakan salah satu kekuatan penting bagi bangsa dalam…

Siaran Pers, Jumat, 15 Januari 2021

Menteri PPPA : Pengesahan RUU PKS Menjadi Undang-Undang Tidak Bisa Ditunda Lagi ( 77 )

Awal tahun ini,  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akan kembali membahas Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam daftar Proyek Legislasi Nasional…

Siaran Pers, Kamis, 14 Januari 2021

Menteri Bintang: Perempuan Harus Berdaya di Seluruh Bidang Kehidupan    ( 58 )

Jakarta (14/01) – Pemerintah secara tegas berkomitmen untuk dapat memenuhi dan menjamin adanya kesetaraan gender bagi laki-laki maupun perempuan. Baik…

Siaran Pers, Kamis, 14 Januari 2021

DPR RI Meminta Anggaran Kemen PPPA Ditambah ( 68 )

Jakarta (14/01) – Apresiasi positif diberikan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…

Siaran Pers, Selasa, 05 Januari 2021

Refleksi Pemberdayaan Perempuan tahun 2020, Menteri PPPA : Dukung Kemajuan Perempuan ( 481 )

Jakarta (5/01) – Tahun 2020 menjadi tahun yang tidak mudah bagi kita semua, tak terkecuali pada pemberdayaan perempuan Indonesia.