KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SIPP Nasional Permudah Masyarakat Dapatkan Layanan Informasi

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 19 Februari 2018
  • Dibaca : 554 Kali
...

SIPP Nasional Permudah Masyarakat Dapatkan Layanan Informasi

Jakarta - Secara bertahap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB)
melakukan sosialiasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) kepada sejumlah Kementerian dan
Lembaga, pada Jumat (9/2/2018). Sosialisasi yang diikuti 20 Kementerian dan Lembaga ini dimaksudkan
agar seluruh badan publik Kementerian dan Lembaga bisa memberikan pelayanan yang prima kepada
masyarakat.
Terlebih sesuai Grand Desain Reformasi Birokrasi yang diatur dalam Permen PAN No 81 Tahun 2010,
ditargetkan tahun 2025 kualitas pelayanan prima sudah tercapai untuk seluruh wilayah Indonesia
melalui SIPP. Demikian dikatakan Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemen
PAN-RB, Emida Suparti, disela acara Sosialisasi SP4N-LAPOR! serta Bimbingan Teknis Sistem Informasi
Pelayanan Publik (SIPP), Jumat (9/2/2018) di Kantor KemenPAN-RB.
Menurut Emida, hasil evaluasi terhadap pelayanan publik saat ini masih banyak masyarakat yang
kecewa dengan pelayanan publik. Masyarakat kecewa karena informasi pelayanan publik masih berjalan
lambat, tidak menepati janji, diskriminatif, prosedur berbelit-belit, tidak transparan, biaya mahal dan
sulitnya informasi pelayanan publik.
Selain itu banyak unit pelayanan belum menginformasikan profil penyelenggara, profil pelaksana,
standar pelayanan, maklumat pelayanan dan informasi pengelolaan pengaduan. Pelayanan publik juga
masih banyak yang belum menyusun standar pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan janji
layanan, menginformasikan hasil penilaian kinerja pelayanan publik.
SIPP memuat informasi pelayanan publik, Index Pelayanan Publik (IPP), Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM), dan Survey Rormasi Birokrasi (SRB) seluruh instansi pemerintah. Dan dasar hukum dari
penyelenggaraan SIPP nasional adalah keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, Grand Desain
Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan pedoman sistem informasi pelayanan publik.
“Acara sosialisasi ini dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2017. Sosialisasi dilakukan setiap hari
Jumat dengan mengundang 20 Kementerian/Lembaga. Tujuan kita dengan adanya sosialisasi SIPP ini,
pemerintah ingin meningkatkan kualitas pelayanan publiknya kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
Salah satunya caranya dengan penyediaan informasi pelayanan publik melalui SIPP secara nasional.
Dengan adanya SIPP, masyarakat bisa ada kepastian dan tidak lagi mendapatkan informasi hoax di
website yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Emida.
Sementara mengenai aplikasi LAPOR, lanjut Ermida, dari KPK sudah menginformasikan kepada Provinsi,
Kabupaten dan Kota agar SIPP juga terhubung dengan LAPOR. “Harapan kita tidak hanya satu saja yang
terhubung dengan SIPP tapi juga dengan LAPOR, karena masyarakat butuh tindak lanjut dari
pengaduan.”
Menurutnya, tidak ada sanksi jika Kementerian atau Lembaga belum menyediakan SIPP. Namun adanya
SIPP di tiap-tiap Kementerian dan Lembaga merupakan amanah Undang-Undang No 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.(ari/hms)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 21 September 2018

MAMA YO HIBUR ANAK-ANAK KORBAN GEMPA LOMBOK (24)

“Halo anak-anak NTB? Apa kabar? Semua sehat?” Begitu sapaan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise kepada anak-anak yang…
Siaran Pers, Jumat, 21 September 2018

HUKUM BERAT PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK (51)

BALIKPAPAN (20/9) – Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPP), Pribudiarta Nur Sitepu didampingi Plt. Deputi Bidang Perlindungan…
Siaran Pers, Rabu, 19 September 2018

PARTISIPASI PEREMPUAN POLITIK WUJUDKAN KESEJAHTERAAN BANGSA (235)

Merauke (19/9) – “Kesejahteraan suatu bangsa dan negara tidak akan tercapai bila kondisi perempuan masih miskin, bodoh dan tertindas. Jika…
Pengumuman, Rabu, 19 September 2018

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2018 (19033)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang…
Siaran Pers, Rabu, 19 September 2018

KEMEN PPPA DORONG BERAU CEGAH KDRT DAN TPPO (148)

BERAU (19/9) - Komitmen untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi komitmen Indonesia, tetapi juga…