Pelatihan Pengelolaan Data Gender dan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 22 Februari 2016
  • Dibaca : 3837 Kali

FOTO

Pembukaan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Data dan Informasi Gender
21-24 Agustus 2011 Hotel Aston, Denpasar, Bali

 

Dalam upaya memfasilitasi dan memberikan pedoman kepada para pengelola data gender dan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) telah menyusun Modul Pelatihan Pengelolaan Data Gender dan Anak. Penyusunan modul ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelola data mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis sampai penyajian datanya.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan modul tersebut, maka dilakukan pelatihan pengelolaan data. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan para pengelola data, agar dapat menyusun dan menganalisis indikator gender dan anak di instansi masing-masing dengan lebih lengkap, berkualitas dan tepat waktu.

Penyusunan modul dan pelatihan pengelolaan data gender dilakukan atas kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini merupakan bentuk konkrit tindak lanjut Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani oleh kedua pimpinan.

Pada tahun anggaran 2011 melalui Asisten Deputi Informasi Gender, Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, KPP dan PA, akan melakukan kegiatan pelatihan di 10 (sepuluh) provinsi, yaitu: Kepulauan Riau, NTB, Sumatera Selatan, NTT, Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Bali, Jawa Tengah dan Maluku.

Sampai akhir Agustus 2011 telah dilaksanakan pelatihan di 3 (tiga) provinsi, yaitu NTB, NTT, dan Bali. Kegiatan diikuti oleh sebanyak 40 orang peserta pengelola data dari SKPD terkait dan sebagian unit PP, PA dan KB kabupaten/kota di masing-masing provinsi.

Dalam pembukaan kegiatan di Provinsi NTB Dra. Hj. Ratningdiah, MH (Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB) menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat strategis karena diikuti oleh para pengelola data di berbagai SKPD terkait, mitra kerja, dan unit PP, PA dan KB kabupaten/kota. Sedangkan di Provinsi NTT dibuka oleh Dr. Yovita Anike Mitak, M.Ph (Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan).

Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa permasalahan global yang menjadi permasalahan publik diantaranya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi disebabkan oleh keterbatasan akses data dan informasi.

Data yang seharusnya menjadi pijakan pemecahan masalah, ironisnya selalu menjadi materi yang kurang dikedepankan. Sedangkan kegiatan di Provinsi Bali yang dihadiri langsung oleh Drs. Safruddin Setia Budi, M.Hum, (Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, KPP dan PA), dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan pengelolaan data gender dan anak merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis, sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan data menjadi informasi gender dan anak.

Sedangkan Luh Putu Haryani, SE, MM (Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Bali) dalam laporannya mengemukakan bahwa berbicara data memang mudah diucapkan, namun kenyataannya memperoleh data yang akurat sangat sulit, lebih-lebih data terpilah yang saat ini sangat diperlukan.


Materi yang disampaikan dalam pelatihan ini meliputi konsep dan definisi terkait pengelolaan data; ukuran-ukuran dasar statistik; jenis-jenis data; metode pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data; juga diperkenalkan indikator gender dan anak menurut bidang antara lain: kependudukan, pendidikan, tenaga kerja dan kesehatan; serta cara penghitungan indikator gender, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Selain penyampaian teori, peserta juga melakukan praktek langsung cara-cara perhitungan statistik, membuat tabel, grafik dan analisis datanya. Pada akhir sesi disampaikan hasil evaluasi penyerapan materi pelatihan, yang diamati dari hasil pre-test dan post-test seluruh peserta. Kegiatan lanjutan di 7 (tujuh) provinsi diharapkan dapat selesai pada bulan September 2011.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (44)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (32)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (92)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (130)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (96)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…