PRESS RELEASE

Menteri PP dan PA  : Perkuat Kolaborasi dan Kerjasama Internasional untuk Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Siaran Pers Nomor:  158/Humas KPP-PA/12/2015

Istanbul, Turki - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, didampingi oleh Deputi bidang Pengarusutamaan Gender bidang Politik, sosial, dan hukum - Heru Kasidi, menghadiri seminar Ending Violence Against Women : Building on Progress to Accelerate Change yang diadakan mulai 9-10 Desember 2015. Seminar yang diselenggarakan oleh UN Women dan UNFPA serta didukung oleh Pemerintah Turki ini, dihadiri oleh para menteri maupun perwakilan pemerintah dan para organisasi wanita  dari seluruh dunia.

Dalam sesi Ministerial Round Table yang dipandu oleh Ghida Fakhry Kane sebagai moderator, Menteri Yohana menjelaskan tentang letak geografis Indonesia serta keanekaragaman budaya dan bahasa yang dimiliki, serta menjelaskan tentang permasalahan perempuan yang tengah dihadapi dan strategi untuk memecahkan masalah tersebut.

“Indonesia telah lama mendeklarasikan "zero tolerance" untuk kekerasan terhadap perempuan dan berkomitmen dalam terus membangun dan menguatkan usaha dalam mencegah dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Selain itu Indonesia secara berkelanjutan mengevaluasi kembali dan mengharmonisasikan hukum dan peraturan untuk lebih responsif gender dan tidak diskriminatif”, terang Menteri Yohana.

Di tahun 2015 ini Menteri Yohana telah melakukan mapping ke sebagian Indonesia. Beliau menuturkan bahwa setiap daerah memiliki keunikan dan karakteristik masing-masing sehingga perlu dilakukan pendekatan yang berbeda. Selain itu perlu juga mengubah mindset yang telah tertanam yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan agama.

“Untuk mengubah mindset diperlukan waktu yang tidak sebentar dan harus menggunakan strategi yang tepat yang didapatkan melalui penelitian. Kerjasama dengan beberapa pusat studi wanita pun tengah dijalankan untuk meneliti hal-hal yang menjadi pemicu utama dalam kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, psikologis, maupun pelecehan seksual”, ungkap Menteri Yohana.

Di akhir sesi, Menteri Yohana menambahkan bahwa Kementerian PP&PA juga memberikan dukungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, yang hingga saat ini sudah mencapai 510 unit di 34 provinsi. Kampanye untuk meningkatkan kewaspadaan pun gencar dilakukan kepada penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah dan sebagai peringatan dini terhadap kekerasan.

Menginjak di hari kedua seminar Ending Violence Against Women : Building on Progress to Accelerate Change, Menteri Yohana pun menjadi panelis bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan Pakistan - Marvi Memon; Deputy Regional Director for Europe and The CIS, UNDP - Olivier Adam; Special Rapporteur in the Field of Cultural Rights Under Muslim Laws - Karima Bennoune; dan bertindak sebagai moderator adalah Purna Sen dari UN Women.

Dalam panel yang berdurasi selama satu jam tersebut, Menteri Yohana menjelaskan kesempatan dan tantangan Indonesia dalam menghadapi agenda tahun 2030. Beliau mengatakan bahwa Indonesia bisa bebas dari kemiskinan apabila perempuannya sudah berada di koridor aman.

“Hingga saat ini Indonesia masih berjuang melawan kekerasan terhadap perempuan. Kerjasama untuk mencegah maupun mengurangi hal tersebut telah dilaksanakan baik antar kementerian, dengan para NGO, maupun dengan pihak-pihak terkait. Kekerasan terhadap perempuan masih terjadi dimana-mana dan akar permasalahan harus ditemukan dan dipecahkan berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Kurangnya pendidikan mengakibatkan anak-anak perempuan di Indonesia sulit lepas dari lingkaran kekerasan dan ketidakseimbangan kekuatan antara laki-laki dan perempuan. Kemajuan informasi teknologi membuka batasan untuk pendidikan dan pembelajaran, namun memiliki efek negatif dari penyebaran kekerasan dan pelecehan secara online”, ujar Menteri Yohana.

Menteri Yohana menambahkan bahwa para perempuan di Indonesia sudah berdaya namun masih didominasi laki-laki, dan toleransi beragama cukup tinggi disini. Ragam permasalahan tersebut notabene tidak dapat diselesaikan sendiri. Untuk itu, sebagai bagian dari komunitas internasional, maka Indonesia pun harus memanfaatkan peluang untuk bekerjasama. Kolaborasi pun harus lebih digali dan dikuatkan.

Sebagai contoh dalam konteks regional, ASEAN intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan khususnya ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) mampu memberikan poin-poin strategis untuk didiskusikan dan kerjasama dalam mengeleminasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Komunitas ASEAN 2015 juga menyediakan kesempatan untuk kerjasama yang lebih kuat. Kedepannya, di tahun 2016 mendatang akan diadakan pertemuan antar pihak pemerintah, pemuka agama, pemuka adat, organisasi wanita, dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk duduk bersama dan memecahkan masalah kekerasan terhadap perempuan dan membagi hasil penelitian kepada mereka.

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : humas.kpppa@gmail.com