Press Release: Menteri PP dan PA Apresiasi Kerja KJRI Hongkong dalam Melindungi TKI

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 22 Februari 2016
  • Dibaca : 1624 Kali

PRESS RELEASE

Menteri PP dan PA Apresiasi Kerja KJRI Hongkong dalam Melindungi TKI

Siaran Pers Nomor : 146/Humas/KemenPPPA/11/2015

 

Hongkong –Bekerja merupakan hak asasi manusia yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar, yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, serta dijamin penegakannya. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Kendati begitu, berbagai permasalahan masih dihadapi oleh para Tenaga Kerja Indonesia, utamanya perempuan yang bekerja di sektor informal. Permasalahan tersebut kerapkali dikarenakan persiapan yang tidak matang sebelum berangkat untuk bekerja di luar negeri.

“Perlindungan terhadap hak tenaga kerja perempuan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA). Oleh karena itu, kunjungan kerja saya ke Hongkong ini adalah untuk meninjau langsung situasi serta perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya yang perempuan yang bekerja di sini,”ungkap Menteri PP dan PA, Yohana Yembise, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Yohana juga  bertemu dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong untuk mendapatkan informasi mengenai sistem perlindungan yang diberlakukan, sembari bertemu dan berinteraksi langsung dengan para TKI di sana.

Mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan Menteri PP dan PA, para TKI pun mencurahkan berbagai persoalan yang mereka alami kepada Menteri Yohana. Berbagai persoalan tersebut berkaitan dengan keluarga, dimana saat mereka diharuskan untuk bekerja keluar negeri dengan persiapan yang tidak baik, lantas keluarga yang ditinggalkan pun tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Kemudian juga terkait ketidaksiapan mereka dalam bekerja karena tidak mendapatkan pelatihan yang cukup dan informasi bekerja yang tidak lengkap. Selebihnya yakni mengenai overstay, yakni mereka yang sudah habis masa kontraknya, namun masih ingin bekerja di Hongkong.

“Saya sangat mengapresiasi kerja keras Konjen RI di Hongkong dalam memberikan pelayanan untuk TKI selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Komitmen tersebut juga di buktikan Konjen RI dengan memberdayakan para TKI melalui berbagai program, yakni pelatihan menjamin keuangan, pelatihan pertanian dan peternakan untuk persiapan melakukan usaha ekonomi setelah kembali, juga pelatihan bahasa kanton sebagai modal penting bagi mereka untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat lokal di Hongkong.,”kata Yohana. Selain itu, Konjen RI juga mempunyai program-program lainnya seperti welcoming program untuk persiapan TKI yang baru pertama kali bekerja di Hongkong, During Stay untuk pendekatan dan konsultasi selama bekerja, dan Exit Program yaitu pembekalan untuk mereka yang akan pulang ke tanah air.

“Ada beberapa masalah yang kami identifikasi selama kunker kali ini, dan ini akan kami koordinasikan dengan K/L terkait untuk mencari solusi yang efektif. Komunikasi dengan Konjen akan dilanjutkan kembali untuk mendapatkan informasi baik tentang situasi TKI dan prospek di tanah air pada waktu kembali,”tegas Yohana di akhir pernyataannya.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Menteri PPPA : Ajak Anak Praktikkan Nilai Pancasila dalam kehidupan Nyata (61)

Di tengah arus globalisasi yang kuat, ancaman intoleransi dan perpecahan, ideologi militan, serta ketidakadilan menjadikan tantangan tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai…
Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (85)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (80)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (61)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (127)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.