PERANGI ANGKA PERKAWINAN ANAK, SULBAR SIAP INISIASI KLA

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 13 April 2018
  • Dibaca : 1052 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

PERANGI ANGKA PERKAWINAN ANAK, SULBAR SIAP INISIASI KLA

Siaran Pers Nomor: B-41/Set/Rokum/MP 01/04/2018

 

Mamuju (13/04) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali menambah deretan wilayah yang telah diinisiasi untuk menjadi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak. Kali ini seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi barat diresmikan sebagai bagian dari 386 Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak yang telah dibentuk.

“Meski di tahun 2016 BPS mencatat Provinsi Sulawesi Barat menempati posisi pertama sebagai wilayah dengan rata-rata perkawinan anak tertinggi se-Indonesia, namun hal tersebut justru dijadikan tantangan untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peresmian seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat menjadi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak hari ini, merupakan misi pemerintah daerah Sulawesi Barat untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat menjadi Provinsi Layak Anak atau PROVILA”, tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak, yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Sebuah Kabupaten/Kota akan dikatakan layan anak jika telah memenuhi 24 indikator, yang mencerminkan 5 (lima) klaster hak anak.

“Pemenuhan hak sipil dan kebebasan hak anak; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus adalah 5 kluster hak anak yang wajib kita penuhi dalam mewujudkan KLA. Saya optimis Provinsi Sulawesi Barat pasti akan terus mengedepankan pembangunan yang memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak”, ungkap Menteri Yohana.

KLA akan berhasil jika semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk mendukung, yaitu: pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah, Legislatif, Penegak Hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan), media, lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, orangtua dan keluarga, anak-anak, dan seluruh warga masyarakat; tanpa terkecuali.

                “Jika seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia mampu menjadi layak anak, maka bukan hal yang mustahil Indonesia dapat meraih cita-cita untuk menjadi Indonesia Layak Anak atau IDOLA di tahun 2030. Untuk itu saya sangat mengapresiasi pemangku kepentingan serta seluruh stakeholders terkait, termasuk anak-anak yang hadir dalam pencanangan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat menuju Layak Anak hari ini, sebagai wujud dari langkah kecil yang kita bangun untuk menyiapkan langkah besar untuk mengukuhkan Sulawesi Barat menjadi Provinsi Layak Anak di kemudian hari”, pungkas Menteri Yohana.

 

                                     PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                    e-mail : publikasikpppa@gmail.com

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (44)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (32)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (92)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (130)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (96)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…