KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

TINGKATKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER, KEMEN PPPA LATIH 30 PEJABAT DJA KEMENKEU

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 17 April 2018
  • Dibaca : 413 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

TINGKATKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER, KEMEN PPPA LATIH 30 PEJABAT DJA KEMENKEU

Siaran Pers Nomor: B-043/Set/Rokum/MP 01/04/2018

 

Serpong (16/4) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan Bimbingan Teknis PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) di Lingkungan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan pada 16 – 18 April 2018 di Serpong, Tangerang. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan integrasi isu gender dalam proses perencanaan program pembangunan nasional. Asdep Bidang Kesetaraan Gender dalam Infrastruktur dan Lingkungan Kemen PPPA, Ratna Susianawati mengungkapkan acara ini bertujuan untuk menguatkan komitmen dan kemampuan tenaga teknis di lingkungan DJA Kemenkeu dalam menilai apakah sebuah dokumen penganggaran program pembangunan sudah responsif gender atau belum.

 

“Sebagai salah satu K/L driver, peran Kemenkeu dalam hal ini Ditjen Anggaran jelas sangat strategis karena di sanalah rencana anggaran program pembangunan ditelaah dan divalidasi sebelum akhirnya disahkan dan dilaksanakan,” tutur Ratna. Lebih lanjut Ratna menyampaikan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah satu dari tiga strategi percepatan pembangunan nasional, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, dan pengarusutamaan gender.

 

“Sebagai unit kerja penelaah anggaran pembangunan, kami menitipkan pengawalan integrasi isu gender dalam pembangunan nasional kepada DJA. Output utama pelatihan ini yang sangat kami harapkan adalah DJA bisa meyakinkan seluruh K/L tentang pentingnya integrasi isu gender dalam program pembangunan, mengingatkan kembali seluruh K/L agar responsif gender, dan memastikan K/L mereformulasikan rencana penganggaran apabila belum responsif gender,”imbuh Ratna.

 

Sementara itu, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyampaikan DJA memiliki peran krusial dalam memastikan proses di hulu hingga menghasilkan output di hilir dapat berjalan dengan baik. Pelatihan ini diikuti oleh sekitar 30 orang pejabat DJA yang bertanggung jawab dalam telaah proposal anggaran program pembangunan K/L. Selama tiga hari, para peserta akan mendapat bimbingan langsung dari dua tokoh senior PUG/PPRG di Indonesia, yakni Yusup Supiandi dan Yulfita Raharjo dibantu oleh para narasumber dari K/L terkait.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : publikasikpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 23 Oktober 2018

KOMITMEN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM  (58)

Balikpapan (23/10) - Sebanyak 120 Aparat Penegak Hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Balai Pemasyarakatan, dan Organisasi Advokat yang berasal…
Pengumuman, Selasa, 23 Oktober 2018

HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMEN PPPA TAHUN 2018 (428)

Berdasarkan hasil seleksi administrasi, assessment, penulisan makalah, presentasi,  wawancara, penelusuran rekam jejak dan persyaratan lainnya, bagi pelamar calon Pimpinan Tinggi…
CPNS Kemen PPPA, Jumat, 19 Oktober 2018

Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 (6420)

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi melalui aplikasi https://sscn.bkn.go.id, dan Keputusan Rapat Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan…
Pengumuman, Selasa, 23 Oktober 2018

Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 (13922)

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi melalui aplikasi https://sscn.bkn.go.id, dan Keputusan Rapat Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan…
Siaran Pers, Kamis, 18 Oktober 2018

WUJUDKAN DUNIA BEBAS PERDAGANGAN ORANG (540)

Wina (18/10) - Perdagangan orang adalah kejahatan keji yang merendahkan martabat manusia serta menghambat orang untuk menikmati kehidupan yang damai…