Press Release: Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi Tanggungjawab Pemerintah dan Seluruh Lapisan Masyarakat

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 22 Februari 2016
  • Dibaca : 8480 Kali

PRESS RELEASE

Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi

Tanggungjawab Pemerintah dan Seluruh Lapisan Masyarakat

Siaran Pers Nomor : 141 /Humas/KemenPPPA/11/2015

 

Jakarta (22/11) – Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Hal ini juga menjadi perhatian  masyarakat Internasional dengan merumuskan Rumusan SDGs yang terdiri atas 17 tujuan dan 169 target. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) masuk dalam tujuan ketiga yakni “Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages”, dan pada Target pertama yaitu pada tahun 2030 penurunan AKI secara global adalah 70 kematian per 100,000 kelahiran hidup. Dalam tujuan ketiga juga dicanangkan bahwa pada tahun 2030 memastikan akses menyeluruh pada pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk program keluarga berencana, informasi dan pendidikan serta pengintegrasian kesehatan reproduksi dalam program dan strategi nasional setiap negara.

Sedangkan kematian ibu disebabkan oleh berbagai aspek, baik aspek medis dan pelayanan kesehatan yang diterima ibu(supply side), maupun aspek non-kesehatan (demand side) yang mempengaruhi kondisi awal kesehatan ibu; seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat termasuk kesetaraan gender, tingkat pendidikan dari pasangan dan keluarga. “Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi berbagai permasalahan penyebab tingginya AKI. Oleh karena itu kemitraan dan partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat khususnya organisasi perempuan, swasta, dunia usaha serta media massa sangatlah penting dalam upaya percepatan penurunan AKI tersebut,” kata Deputi Bidang PUG Bidang Politik Sosial dan Hukum, Heru Kasidi, mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise pada saat membuka Rapat Koordinasi (RAKOR) Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Jakarta (24/11).

Kematian ibu bukan hanya merupakan persoalan emosional ditinggalkan oleh satu anggota keluarga tetapi berdampak pada kondisi  bayi yang dilahirkan apabila lahir hidup, anak yang dilahirkan sebelumnya, keluarga, masyarakat dan bangsa. Fakta menunjukkan bahwa sekitar 50% dari bayi yang ditinggalkan ibu tersebut akan meninggal sebelum ulang tahun pertama. Anak yang ditinggalkan sebagian akan mengalami gangguan tumbuh kembang akibat tidak mendapatkan perawatan, pengasuhan dan pendidikan awal dari ibu.

“Mengingat kompleksnya permasalahan yang timbul akibat kematian ibu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) bersama Organisasi Masyarakat yaitu KOWANI telah menyusun  Pedoman Percepatan Penurunan AKI bagi Organisasi Kemasyarakatan,” tambah Heru. Pedoman ini kelak dijadikan acuan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan AKI  yang memiliki daya ungkit secara strategis dan nyata.

Upaya lainnya dalam penurun AKI, Kemenetrian PP dan PA bersama mitra kerja terkait, dalam hal ini Organisasi Perempuan KOWANI membangun koordinasi yang intensif antara pemerintah dan masyarakat melalui Rakor Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu. “Kami mengharapkan adanya tindak lanjut masing-masing organisasi perempuan baik pusat maupun daerah, dapat berperan secara aktif dengan memanfaatkan fasilitas yang bersifat non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat supaya mampu mengidentifikasi masalah serta mencari solusi atas permasalahan dengan memanfaatkan potensi  dan fasilitas yang ada pada masyarakat,” tandas Heru.

 

Foto Terkait:
Menteri PP & PA yang diwakili oleh Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum, Heru Kasidi, membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu
Ketua Umum KOWANI, Giwo Rubianto Wigoyo, bersama Deputi Bidang PUG Bidang Politik Sosial dan Hukum, Heru Kasidi, menandatangani Perjanjian Partisipasi BKOW untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Dukung Peningkatan Layanan Unit PPA POLRI, Menteri Bintang Ingatkan Pelayanan Berperspektif Korban (7)

Permasalahan perempuan dan anak merupakan permasalahan multi sektoral, sehingga layanan perempuan dan anak korban kekerasan harus diberikan secara komprehensif dan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Menteri PPPA : Ajak Anak Praktikkan Nilai Pancasila dalam kehidupan Nyata (79)

Di tengah arus globalisasi yang kuat, ancaman intoleransi dan perpecahan, ideologi militan, serta ketidakadilan menjadikan tantangan tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai…
Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (91)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (80)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (62)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…