PRESS RELEASE

Menteri PP dan PA : Diperlukan Regulasi yang Berperspektif Gender dalam

Penanggulangan Kasus HIV/AIDS

Siaran Pers Nomor: 129/Humas KPP-PA/10/2015

Makassar (27/10) - Kasus HIV-AIDS dari tahun ke tahun  terjadi peningkatan. HIV merupakan sebuah epidemik yang punya kecenderungan tinggi terus berkembang dan meluas dimana strategi penanganan dan pencegahan secara medis tak cukup mampu menyelesaikan masalah. Ada dimensi problem yang sangat mendasar yaitu konteks budaya dan hegemoni partriarkhi yang sangat kuat.

“ Perempuan terhadap infeksi HIV sebagian besar karena perilaku seksual pasangan yang berisiko, berupa kondisi biologis dan posisi tawar perempuan yang lemah dalam relasi dengan pasangannya,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise saat berbicara dalam acara Pertemuan Nasional (PERNAS) AIDS V “Symposium Gender dan HAM dalam Penanganan HIV/AIDS” di Makassar, Selasa (27/10). Adapun tema symposium tersebut bertajuk “Saatnya Semua Bertindak – Time to Act”.

Menteri Yohana juga menambahkan tingginya jumlah kasus kekerasan terutama kekerasan seksual baik yang terjadi di dalam rumah tangga, maupun korban perdagangan manusia merupakan pintu masuk infeksi baru HIV.

Dibidang kesehatan masih terjadi ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender terhadap perempuan. Hal itu terjadi  karena pelayanan kesehatan khususnya terkait HIV-AIDS cenderung diasumsikan bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan antara laki-laki dan perempuan adalah sama.  Padahal, tidak demikian halnya; perempuan dan laki-laki mempunyai kebutuhan kesehatan dan kepentingan yang berbeda.  Kondisi tersebut tentu saja berimplikasi pada perbedaan dalam hal akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol terhadap  hak-hak kesehatan.

Menteri Yohana mengingatkan kepada peseta Symposium, saat ini Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sudah memiliki kebijakan penanggulangan HIV-AIDS.  Terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan  tahun 2014 terdapat 28 Provinsi yang telah memiliki Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur  tentang Penanggulangan HIV-AIDS. Namun demikian fakta yang ada, kasus HIV-AIDS di provinsi cenderung meningkat. Hal ini di karenakan kebijakan daerah belum responsive gender sehingga berdampak pada masih terjadinya kebijakan yang bias gender atau diskriminatif sehingga implementasi kebijakan penanggulangan HIV-AIDS tidak berdampak positif guna mencegah peningkatan kasus. Kondisi seperti itu tentunya memerlukan intervensi dalam penyusunan kebijakan.

Lebih jauh Menteri Yohana menyampaikan bahawa komitmen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP PA) terhadap permasalahan ini sangat tinggi, tercermin dengan diterbitkannya Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PP dan PA No. 09 tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran dalam Pencegahanan dan Penanggulangan HIV-AIDS yang Responsif Gender. Dengan kebijakan tersebut diharapkan proses  penanggulangan HIV-AIDS akan memiliki kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam setiap program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

“Untuk melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS tidak mudah, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sangat diperlukan dukungan kemitraan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat dan pendekatan yang multisektoral guna menghormati, melindungi, menurunkan stigma dan diskriminasi serta meningkatkan akses pencegahan dan pengobatan bagi ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS) termasuk kelompok-kelompok yang paling termarjinalisasi dan rentan,” jelas Menteri Yohana saat mengakhiri paparannya.

Foto Terkait:

Menteri PP-PA, Yohana Yembise Menghadiri Pertemuan Nasional (PERNAS) AIDS V Di Hotel Sahid Jaya Makassar,Sulawesi Selatan, Selasa, 27 Oktober 2015