KUATKAN PERAN POLITIK PEREMPUAN SEJAK BANGKU KULIAH

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 03 Mei 2018
  • Dibaca : 1297 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

KUATKAN PERAN POLITIK PEREMPUAN SEJAK BANGKU KULIAH

Siaran Pers Nomor: B- 059/Set/Rokum/MP 01/05/2018

 

Merauke (03/05) - Setidaknya masih ada 11 provinsi di Indonesia yang belum memiliki keterwakilan politik perempuan. Dimana 58 persen dari Provinsi yang memiliki representasi keterwakilan politik perempuan, berada di kategori rendah. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota dari 199 kabupaten/kota yang memiliki keterwakilan politik perempuan, hanya 25 kabupaten/kota yang sudah mencapai representase 30% atau lebih.

"Hal ini menjadi ironis,mengingat potensi kaum perempuan di Indonesia justru semakin progresif ketika pemerintah menerapkan kebijakan afirmatif atau regulasi yang mendorong keterwakilan perempuan. Namun kembali lagi kaum perempuan dirugikan dengan adanya kondisi pola pencapaian suara yang tidak konsisten karena penerapan kebijakan afirmatif yang berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia. Selain itu masih banyak pula Undang-Undang, peraturan daerah dan peraturan lainnya yang bias gender, juga menjadi sorotan ketika kebijakan afirmatif di berlakukan", ungkap Pribudiarta Nur Sitepu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kala mengisi materi Seminar Nasional "Perempuan dalam Dinamika Kehidupan Politik dan Pembangunan" di Universitas Musamus - Merauke.

Pribudiarta pun menambahkan kendala kaum perempuan untuk mencapai keterwakilan politik tidak hanya dari segi regulasi saja melainkan segi non-regulasi. Masih kentalnya budaya partriarki lagi-lagi membatasi ruang gerak kaum perempuan di ranah publik.

"Isu keterwakilan politik perempuan ini bukan hanya sebatas pada peningkatan jumlah kursi melalui rekayasa elektoral, melainkan juga pada praktek representasinya yang diharapkan membawa perubahan pada kebijakan publik. Setidaknya kaum perempuan mampu membawa perubahan dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang responsif gender ketika berada dalam posisi pengambilan keputusan", terang Pribudiarta.

Ketika perempuan berada di dunia politik, ia tidak hanya mewakili dirinya tetapi juga mewakili kaum rentan lainnya. Banyak misi-misi sosial dan humanis yang melekat pada dirinya dan menunggu untuk diperjuangkan. "Untuk itu saya hadir disini untuk memotivasi seluruh kaum perempuan Merauke, khususnya yang sedang menempuh pendidikan di bidang politik untuk terus maju dan berani menyuarakan haknya. Kalian lah cikal bakal keberhasilan keterwakilan politik perempuan di Indonesia, tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas.  Civitas akademika mempunyai kewajiban juga untuk mendorong kualitas perempuan dalan pengambilan keputusan sampai di tingkat perencanaan desa. Maju terus perempuan Indonesia", tutup Pribudiarta.

 

                                    PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                           e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (41)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (39)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (61)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (415)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…
Siaran Pers, Minggu, 02 Agustus 2020

Kemen PPPA Beri Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang di Masamba (109)

Masamba (02/8) –Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir…