PENGARUSUTAMAAN GENDER : SEMUA DIMULAI DARI KOMITMEN

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 12 April 2018
  • Dibaca : 13494 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

PENGARUSUTAMAAN GENDER : SEMUA DIMULAI DARI KOMITMEN

    Siaran Pers Nomor: B- 038/Set/Rokum/MP 01/04/2018

 

MAKASSAR (12/4) – Penguatan pemahaman Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi poin utama hari ke III sekaligus penutupan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Makassar. Pada malam sebelumnya, peserta telah berdiskusi kelompok untuk melakukan identifikasi hambatan dan capaian terkait pelaksanaan PUG di daerah masing-masing. Identifikasi berguna untuk memetakan sejauh mana pelaksanaan pengarusutamaan gender telah dilaksanakan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota. Hasil pemetaan kemudian dipaparkan oleh perwakilan dari provinsi, untuk dievaluasi dan diberi masukan oleh daerah lainnya. Saling silang pengalaman, bertujuan agar pengetahuan dan pemahaman peserta bertambah khususnya terkait upaya solutif dan rencana aksi daerah untuk mengatasi masalah PUG yang belum terselesaikan selama ini.

“Pengarusutamaan Gender adalah cross cutting issu atau isu lintas sektoral, artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh dinas pemberdayaan perempuan dan anak di daerah, tapi oleh pemerintah baik pusat terlebih daerah. Dalam pengarusutamaan gender, kita memastikan bahwa setiap orang haknya terpenuhi, baik itu laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dengan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan program pembangunan yang akan dibuat oleh suatu daerah. Jadikan pengarusutamaan gender sebagai kepentingan daerah, penuhi 7 prasyarat awal pelaksanaan PUG,” ujar Yurni, salah satu pemateri pakar dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Bidang Kesetaraan Gender dalam sesi Dialog dan Pendalaman Materi Penguatan Kelembagaan PUG dan Pelaksanaan PPRG.

Yurni menambahkan, di tahap perencanaan kebijakan dan program, terdapat 7 prasyarat awal agar pelaksanaan PUG dapat dijalankan oleh suatu daerah. Pertama, adalah Komitmen, yang dapat ditunjukkan dengan adanya Peraturan Derah (Perda/Pergub/Perbub/Perwali). Kedua, adalah Kebijakan dan Program yang ditunjukkan dengan adanya Kebijakan Operasional atau Teknis. Ketiga, adalah Kelembagaan PUG yang dapat ditunjukkan dengan adanya Pokja (Program Kerja), Focal Point dan Tim Teknis. Keempat, adalah Sumber Daya (SDM, Dana, dan Sarana Prasaran). Kelima, adalah Data Terpilah yang dapat ditunjukkan dengan adanya Profil Gender Statistik Gender. Keenam, adalah Tools (Panduan, Modul dan Bahan KIE). Dan ketujuh adalah Jejaring atau networking.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agustina Erni, dalam penutupan Rakortek Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) mengatakan hal senada. Ia menyebutkan, dari hasil diskusi kelompok selama 2 hari, pemenuhan 7 prasyarat PUG ini menjadi persoalan dan tantangan yang dirasakan oleh hampir semua daerah. Namun positifnya, juga muncul ide-ide solutif untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut. Sehingga pemahaman Pengarusutamaan Gender (PUG) dari para peserta semakin menguat bahkan meningkat.

“Rata-rata masih terkendala pada 7 prasyarat awal pelaksanaan PUG. Salah satu penyebab utamanya adalah masih banyak daerah yang komitmennya belum ada atau belum kuat. Maka, yang perlu dilakukan adalah menganalisis mana yang prioritas. Dari ke-7 prasyarat tersebut mana yang menjadi daya ungkit paling besar agar menimbulkan dampak atau pengaruh paling besar ke prasyarat lainnya, itu yang diintervensi terlebih dulu. Semua dimulai dari komitmen, jika ini terpenuhi akan berantai pada terpenuhinya prasyarat yang lainnya seperti adanya kebijakan, kelembagaan PUG yang kuat dan lain sebagainya,” jelas Agustina Erni.

“Sekali lagi kami tegaskan, mari kita bersama-sama bahu-membahu menyelesaikan masalah perempuan dan anak. Dorong komitmen dari kepala daerah masing-masing. Karena, permasalahan perempuan dan anak dapat dituntaskan dimulai dari tingkat terkecil, yakni level daerah,” tambah Agustina Erni sesaat sebelum menutup secara resmi Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Makassar.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (25)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (71)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (54)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (117)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (155)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…