Press Release: Libatkan P2TP2A Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 22 Februari 2016
  • Dibaca : 2956 Kali

PRESS RELEASE

Menteri PP dan PA: Libatkan P2TP2A dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Siaran Pers Nomor:  62/Humas KPP-PA/07/2015

 

Biak (6/7) - Komitmen kuat pemerintah Biak untuk lebih memperhatikan pelayanan terhadap perempuan dan anak telah dibuktikan dengan diresmikannya Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera (KBKS) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)  Kabupaten Biak Numfor oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP dan PA), Yohana Yembise di kantor badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP&KB) Biak, Papua (6/7).

Yohana mengatakan, bahwa keberadaan P2TP2A di setiap provinsi dan kabupaten/kota sangat penting karena kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Hal ini terjadi karena masyarakat mulai paham terhadap undang-undang KDRT maupun Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga mereka berani melapor.

Data komnas  Perempuan dan LSM luar negeri menunjukan bahwa Kekerasan dalam  Rumah Tangga tertinggi terjadi di Papua, baik berupa fisik maupun psikis yang  penyebab utamanya adalah minuman keras dan kawin tanpa izin. Untuk itu, Menteri PP dan PA menghimbau agar pemerintah Biak dapat menurunkan angka kekerasan di Kabupaten Biak Numfor.

Sementara itu, Bupati Biak Numfor Thomas AE Ondy mengatakan pada tahun 2016 mendatang pelayanan terhadap perempuan dan anak akan dibuka secara online sehingga siapa saja bisa menelpon dan Biak menjadi kabupaten yang memperhatikan pelayanan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan himbauan Menteri PP dan PA.

 

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3456239,

e-mail : humas.kpppa@gmail.c

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (0)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (67)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (51)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (111)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (146)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…