INDONESIA BEBAS KEKERASAN 2030

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 14 Mei 2018
  • Dibaca : 3287 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

INDONESIA BEBAS KEKERASAN 2030

    Siaran Pers Nomor: B- 078/Set/Rokum/MP 01/05/2018

 

Jakarta (14/5) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA). Aliansi yang beranggotakan 27 organisasi masyarakat sipil ini berkomitmen untuk  mewujudkan Indonesia bebas kekerasan pada 2030.

Berdasarkan data pantauan yang diperoleh dari Ikhtisar Eksekutif Stranas PKTA 2016-2020 menyebutkan bahwa sebanyak 84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah. 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Lalu 40% siswa usia 13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya. Sebanyak 75% siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah, dan 22% siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan.

“Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna menghapus kekerasan pada anak, diantaranya dengan menyusun Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) 2016-2020 melalui 6 bidang, yaitu Legislasi dan Penerapan Kebijakan; Perubahan Norma Sosial dan Praktik Budaya; Pengasuhan Anak; Peningkatan Keterampilan Hidup & Ketahanan Diri Anak; Penyediaan Layanan Pendukung; dan Peningkatan Kualitas Data dan Bukti Pendukung,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise pada pembukaan Peluncuran Aliansi PKTA di Jakarta.

Upaya implementasi Stranas PKTA 2016-2020 harus dilakukan secara bersama. Penguatan kerjasama antar Kementerian/Lembaga, Civil Society Organization (CSO), Dunia Usaha, Media, dan Masyarakat terus digalakan.  Untuk itu, dilaksanakan peluncuran Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA).

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 150 representasi pemangku kepentingan strategis mulai dari Kementerian/ Lembaga terkait, Badan PBB, komisi negara, donor, media, sektor swasta, sekolah tanpa kekerasan, pemerhati anak, forum anak, dan anggota Aliansi PKTA.

“Kita harus menyiapkan langkah dan strategi yang baik untuk menghadapi Indonesia bebas kekerasan 2030. Salah satu langkah strategis yang hari ini dilakukan adalah meluncurkan Aliansi PKTA. Peran anak dan anak muda maupun masyarakat sipil sangatlah berarti dalam mewujudkan Indonesia Bebas Kekerasan 2030,” tambah Menteri Yohana.

Bentuk Implementasi lain dari penerapan Stranas PKTA 2016-2022 untuk menekan kasus kekerasan di sekolah adalah dengan menerapkan pendekatan disiplin positif.

"Disiplin positif adalah suatu pendekatan yang memberikan alternatif pengganti hukuman fisik, yaitu memastikan bahwa hukuman yang diterima anak bersifat logis sehingga anak belajar untuk tidak mengulangi perilaku yang tidak diinginkan. Pendekatan yang menanamkan disiplin bagi anak dengan mengajarkan penyelesaian masalah tidak dengan kekerasan. Melalui metode ini, orang dewasa diajak untuk menerapkan disiplin pada anak dengan sudut pandang yang berbeda," ungkap Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Rini Handayani.

Harapan terbangunnya kemitraan antara Pemerintah dengan Aliansi PKTA dan penerapan Disiplin Positif adalah dapat memberikan solusi dan inovasi dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap anak. Gerakan bersama ini juga diharapkan menjadi langkah yang baik dalam memutus mata rantai kekerasan terhadap anak-anak Indonesia.

 

 

                                   PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                                                                                                             email:publikasi@kemenpppa.go.id 

  www.kemenpppa.go.id

 

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (27)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (72)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (54)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (117)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (156)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…