KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Bersihkan Birokrasi dari Korupsi, BKN Bersama KPK Berantas ASN Tipikor

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 10 Juli 2018
  • Dibaca : 60 Kali
...

Bersihkan Birokrasi dari Korupsi, BKN Bersama KPK Berantas ASN Tipikor

Jakarta, 25 Juni 2018 – Guna menuntaskan permasalahan kasus-kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tindak pidana korupsi (tipikor) dan yang telah ditetapkan dalam keputusan hukuman tetap (inkracht), Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian bekerjasama dengan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kerjasama BKN dengan KPK telah dituangkan melalui Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018. Kerjasama tersebut telah menyepakati dua hal perihal penegakan disiplin ASN sesuai peraturan manajemen ASN, yakni:

  1. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi, dan
  2. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan yang terindikasi dugaan suap/pungli.

Menindaklanjuti komitmen penuntasan kasus ASN tipikor, BKN telah melayangkan imbauan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/ V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

Ada empat hal utama yang disampaikan Kepala BKN kepada seluruh PPK instansi lewat Surat tersebut yaitu Pertama, imbauan dengan meminta PPK menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi ASN di lingkungan instansinya yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Kedua, imbauan agar PPK memastikan bahwa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan di lingkungan instansinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan tidak ada praktik suap atau pungli.

Ketiga, apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PPK instansi maka akan ditindaklanjuti pengawasan bersama yang dilakukan oleh BKN dan KPK. Keempat, hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

=======================================================================

 

[SIARAN PERS] Nomor: 005/RILIS/BKN/V/2018

Biro Humas Badan Kepegawaian Negara

 

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 23 Juli 2018

ANAK INDONESIA, ANAK GENIUS (116)

Pasuruan (23/7) – Bertempat di Kebun Raya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, ribuan anak bergembira merayakan Hari Anak Nasional…
Siaran Pers, Senin, 23 Juli 2018

Apresiasi Menteri PPPA Kepada Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Melalui Pembentukan UPTD PPA (298)

Menteri PPPA menyampaikan apresiasi terhadap para kepala daerah yang telah membentuk dan menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui…
Siaran Pers, Minggu, 22 Juli 2018

FAN BERI RUANG ANAK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN (77)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise hari ini resmi menutup Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2018 yang telah…
Siaran Pers, Sabtu, 21 Juli 2018

BUKA WAWASAN INTERNASIONAL MELALUI  DIPLOMATIC TOUR  (38)

Sorong, Papua Barat (21/7) – Masih dalam rangka kegiatan Diplomatic Tour 2018, para peserta yang terdiri dari Duta Besar dan…
Siaran Pers, Sabtu, 21 Juli 2018

FAN 2018 TEMUKAN SOLUSI BERBAGAI PERMASALAHAN ANAK INDONESIA (101)

Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2018 yang mempertemukan perwakilan seluruh anak Indonesia di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur hari ini…