TOLAK PERKAWINAN USIA ANAK

  • Dipublikasikan Pada : Minggu, 15 Juli 2018
  • Dibaca : 2816 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

TOLAK PERKAWINAN USIA ANAK

 

Siaran Pers Nomor: B- 106/Set/Rokum/MP 01/07/2018


Jakarta(15/07) – Satu lagi perkawinan usia anak kembali terjadi. Beredar melalui foto dan video di media sosial, kejadian ini memancing banyak respon masyarakat. Sebelumnya diberitakan, mempelai pria (A) yang diketahui baru berusia 13 tahun dan mempelai perempuan (I) berusia 14 tahun warga Binuang, Kalimantan Selatan, melangsungkan perkawinan secara siri, atau tidak melalui KAU setempat.

Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sangat menyayangkan perkawinan anak yang kali ini terjadi di Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. “Kita tidak boleh mentolerir dan harus menolak perkawinan usia anak, karena bukan merupakan kepentingan terbaik bagi anak”, tegas Menteri Yohana.

Pada kasus A dan I yang terlanjur melakukan perkawinan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah melakukan pendampingan serta upaya persuasif agar setidaknya pasangan ini menunda kehamilan terlebih dahulu. Upaya ini dilakukan hingga kondisi fisik, terutama alat reproduksi dan kematangan emosional mereka sudah siap untuk mempunyai anak, karena secara psikologis usia anak belum matang untuk membangun keluarga.

“Pemerintah meminta komitmen para pemimpin daerah serta peran para tokoh masyarakat, agama dan masyarakat pada umumnya, untuk turut mencegah perkawinan anak terjadi,” terang Menteri Yohana.

Menteri Yohana menyebutkan, Kementerian juga akan mengupayakan pendampingan dan pemantauan terhadap pasangan tersebut, untuk mencegah kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian. Selain itu, memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi seperti pendidikan dan kesehatan, serta tidak melakukan perkawinan yang diakui negara hingga usianya telah siap sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

“Masyarakat perlu disadarkan akan resiko yang akan dihadapi anak bila mengalami perkawinan anak. Adapun resiko tersebut antara lain melahirkan anak stunting, ketidakstabilan ekonomi, putus sekolah, rentan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian hingga bahaya kematian pada ibu yang melahirkan terlalu muda,” jelas Menteri Yohana.

Yohana menambahkan, KemenPPPA  terus mendorong revisi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar menaikkan usia perkawinan minimal 20 tahun untuk anak perempuan dan 22 tahun untuk anak laki-laki. Ketentuan batas minimal usia perkawinan harus dinaikkan untuk mencegah perkawinan anak terus terjadi.

                                                         PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
                                                                                                 DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                         Telp.& Fax (021) 3448510,
                                                                                        e-mail : publikasi@kemenpppa.com
www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Kamis, 13 Mei 2021

Rayakan Idul Fitri, Menteri Bintang Ingatkan Gerakan #Berjarak ( 84 )

Merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga merupakan tradisi masyarakat Indonesia. Akan tetapi di tengah wabah pandemic Covid-19 saat ini,…

Siaran Pers, Rabu, 12 Mei 2021

Sambut Lebaran, Kemen PPPA Ajak Masyarakat Gencarkan Gerakan #Berjarak ( 49 )

Dalam rangka menyambut libur lebaran, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kembali mengingatkan dan mengajak masyarakat di seluruh…

Siaran Pers, Rabu, 12 Mei 2021

Daya Beli Masyarakat Meningkat, Kemen PPPA Ajak UMKM Perempuan Go Online ( 627 )

Daya beli masyarakat dinilai mulai meningkat seiring keberhasilan sejumlah program pemulihan ekonomi nasional yang diterapkan pemerintah selama pandemi. Maka untuk…

Siaran Pers, Senin, 10 Mei 2021

DWP Kemen PPPA Serahkan 175 Paket Lebaran Kepada Staf Pendukung Kemen PPPA ( 847 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga secara simbolis menyerahkan 175 paket lebaran kepada staf pendukung, yaitu petugas keamanan,…

Siaran Pers, Senin, 10 Mei 2021

Menteri PPPA: Setiap Masyarakat Punya Hak Setara Atas Pendidikan ( 716 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak…