INDONESIA TOLAK KEKERASAN PADA ANAK

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 19 Juli 2018
  • Dibaca : 1313 Kali
...

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

INDONESIA TOLAK KEKERASAN PADA ANAK

Siaran Pers Nomor: B- 110/Set/Rokum/MP 01/07/2018

SORONG (19/7) – Beberapa waktu lalu, kabar duka menyelimuti daerah Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Setelah ditemukannya seorang anak perempuan berinisal “S” (8) pada 13 Juli 2018 lalu dalam kondisi meninggal dunia, setelah hilang selama 2 hari. "S" yang dilaporkan hilang oleh orangtuanya ditemukan dalam keadaan menggenasan di hutan sekitar tempat tinggalnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise didampingi Kapolres Sorong Selatan, AKBP Romylus Tamtelahitu saat konferensi pers, menyampaikan kesedihan sekaligus kekecewaannya atas kejadian tersebut. “Saya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sungguh sangat menyayangkan harus ada lagi anak perempuan di tanah papua yang meregang nyawa dengan tidak wajar,” ujar Menteri Yohana. 

“Saya mengecam kejadian ini dan meminta kepada para aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini hingga selesai agar "S" mendapatkan keadilan,” tegasnya lagi. Menteri Yohana juga menyampaikan ucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya, kepada kedua orangtua korban atas kehilangan putri semata wayang mereka.

Seperti yang diketahui, kedatangan Menteri Yohana ke Sorong, Papua Barat dalam rangka agenda Diplomatik Tour 2018 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada 19-21 Juli 2018. Kegiatan yang mengikutsertakan perwakilan lebih dari 20 negara ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam hal perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, khususnya wilayah Papua.

“Saya  mau membuktikan bahwa Indonesia tidak mentolerir kekerasan terhadap anak dan negara hadir hingga ke ujung Indonesia untuk melindungi anak,” terang Menteri Yohana. 

Memberikan perlindungan bagi anak, bukan hanya urusan Pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab dari setiap individu. Sebab anak adalah aset Negara. Pemerintah juga telah berupaya memperkuat kebijakan dan pemberatan hukuman, melalui Undang-Undang no 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Perlindungan Anak.

“Kepada seluruh masyarakat dimana pun berada, mari kita tingkatkan kepekaan dan kepedulian kita untuk memperhatikan dan melindungi anak-anak yang ada disekitar kita,” ujar Menteri Yohana.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail: publikasi@kemenpppa.go.id
www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Raih Kategori Nindya, 3 Kab/Kota ini Jadi Tuan Rumah Media Trip KLA 2019 (50)

Kota Semarang, Kabupaten Sleman, dan Kota Balikpapan terpilih menjadi tuan rumah Media Trip Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2019
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat (49)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran…
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perencanaan Pembangunan Butuh Suara dari Kelompok Anak (55)

Bali (15/9) – Tantangan perlindungan anak dalam pembangunan sangat beragam.
Siaran Pers, Sabtu, 14 September 2019

Forum Anak Bukan Organisasi Eksklusif (100)

Bali (14/9) – Ada satu syarat utama untuk menjadi anggota Forum Anak, yakni masih berusia anak atau di bawah 18…
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Perlindungan Setara bagi Anak Penyandang Disabilitas (83)

Disabilitas merupakan bagian dari keberagaman