KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

BUKA WAWASAN INTERNASIONAL MELALUI  DIPLOMATIC TOUR 

  • Dipublikasikan Pada : Sabtu, 21 Juli 2018
  • Dibaca : 278 Kali
...

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

BUKA WAWASAN INTERNASIONAL MELALUI  DIPLOMATIC TOUR 

 

Siaran Pers Nomor: B- 115/Set/Rokum/MP 01/07/2018

 

Sorong, Papua Barat (21/7) – Masih dalam rangka kegiatan Diplomatic Tour 2018, para peserta yang terdiri dari Duta Besar dan Organisasi Internasional diajak meninjau langsung kondisi perempuan dan anak yang ada di Kota Sorong. Di mulai sejak pagi hari, mereka mengunjungi 3 tempat lokasi berbeda, yakni SD Inpres 09 Perumnas, Kota Sorong, SMPN 1 Model Kota Sorong, dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kota Sorong. Kunjungan dimaksudkan untuk memperlihatkan capaian terbaik serta upaya-upaya yang telah dilakukan, khususnya dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak di Provinsi Papua Barat.

“Masyarakat internasional diharapkan memperoleh wawasan luas mengenai perkembangan pembangunan manusia di Papua. Mereka perlu tahu, langkah konkrit yang telah pemerintah lakukan. Khususnya terkait upaya perlindungan perempuan dan anak, yang terus ditingkatkan oleh pemerintah dan masyarakat,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise. 

SD Inpres 09 Perumnas Kota Sorong, dan SMPN 1 Model Kota Sorong merupakan sekolah yang menerapkan model Sekolah Ramah Anak (SRA). Di sekolah ini, proses belajar mengajar mengedepankan pemenuhan hak-hak anak. Meski dalam penerapannya diakui Menteri Yohana bukanlah hal yang mudah, sebab menyangkut tentang budaya dan kebiasaan. 

“Kami menargetkan setiap sekolah yang ada di Indonesia, mengadopsi sistem Sekolah Ramah Anak. Selain itu, sarana dan prasarana juga perlu ditingkatkan. Adanya Diplomatic Tour membuka potensi masyarakat internasional berkontribusi didalamnya,” jelas Menteri Yohana. Dalam kunjungan ke 2 sekolah. KemenPPPA yang diwakili oleh Deputi Kesetaraan Gender,  Agustina Erni juga memberikan bantuan proyektor, laptop, serta tas sekolah.

Menteri Yohana menambahkan, pemerintah sadar betul bahwa menerapkan kebijakan dan mengawal pembangunan manusia di daerah, tentu bukan menjadi pekerjaan yang mudah. Terutama masalah perempuan dan anak, yang masih kerap terjadi. Sehingga, sinergi antar kementerian dan lembaga sudah menjadi sebuah keharusan. Di Kota Sorong, hal ini telah dilakukan KemenPPPA dengan Polres Kota Sorong sejak lama.

“Kami berharap, dengan adanya kunjungan ini dapat terjalin kerjasama melalui skema bilateral, multilateral maupun triangular untuk pemajuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Papua Barat, dan di seluruh Indonesia pada umumnya,” tambah Menteri Yohana.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : publikasikpppa@kemenpppa.com

www.kemenpppa.go.id

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Minggu, 16 Desember 2018

PEREMPUAN BERDAYA, KELUARGA TANGGUH,  BANGSA SEJAHTERA (17)

“....Ibuku, karena kalianlah kami disini. Kalian rela menahan panas, hujan, lapar, setiap tetes keringat dan air mata hanya demi kami.…
Siaran Pers, Jumat, 14 Desember 2018

KEPEDULIAN KHUSUS BAGI PEREMPUAN DAN ANAK BUMI PAPUA (31)

Jakarta (14/12) – Pembangunan manusia di Papua terkait dengan upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta upaya pemenuhan dan perlindungan…
Siaran Pers, Jumat, 14 Desember 2018

Cegah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), Kemen PPPA bersama YPII Tandatangani Kerja Sama Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak (39)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Yayasan Plan International Indonesia (YPII) menandatangani kerja sama dalam rangka penyelenggaraan…
Siaran Pers, Kamis, 13 Desember 2018

KALIMANTAN TENGAH,  PROVINSI PERTAMA SEMARAKKAN PHI KE-90 (67)

Palangka Raya, Kalimantan Tengah (13/12) – Mengawali serangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-90, yang puncaknya akan diselenggarakan pada tanggal 22…
Siaran Pers, Selasa, 11 Desember 2018

PELAYANAN INFORMASI HUKUM DI KEMEN PPPA SEMAKIN CEPAT, MUDAH DAN AKURAT MELALUI JDIH (53)

Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa penataan regulasi harus menjadi prioritas reformasi hukum karena saat ini terdapat beberapa permasalahan…