Apresiasi Menteri PPPA Kepada Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Melalui Pembentukan UPTD PPA

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 23 Juli 2018
  • Dibaca : 1378 Kali
...
KEMENTERIAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA    
 

PRESS RELEASE 

 

APRESIASI MENTERI PPPA KEPADA KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PEMBENTUKAN UPTD PPA
 
Siaran Pers Nomor: B-117/Set/Rokum/MP 01/07/2018 
 
 
Surabaya (23/7) – Menteri PPPA menyampaikan apresiasi terhadap para kepala daerah yang telah membentuk dan menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui lembaga layanan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) dalam acara Peringatan Hari Anak Nasional 2018 di Kota Pahlawan, Surabaya (23/7).
 
Atas apresiasinya, Menteri Yohana menyampaikan penghargaan kepada Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Bireuen-Aceh, Kota Bandung-Jawa Barat, Kota Surakarta-Jawa Tengah, Kabupaten Sleman-DIY, Kabupaten Bantul-DIY, Kabupaten Sidoarjo-Jawa Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kalimantan Timur.
 
Apresiasi juga disampaikan kepada para kepala daerah yang telah berhasil membentuk UPTD PPA seperti Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Kota Metro-Lampung, Kabupaten Subang-Jawa Barat, Kota Denpasar-Bali, Kabupaten Hulu Sungai Utara-Kalimantan Selatan.
 
Komitmen Kepala Daerah menjadi kunci utama atas terbentuknya unit layanan ini sebagaimana amanat dalam Permendagri No 12 Th 2017 bahwa pembentukan UPTD merupakan hasil dari executive review dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. 
 
Mengingat proses yang terus berjalan, saat ini banyak daerah juga tengah mengupayakan pembentukannya. Penyediaan unit layanan teknis semacam ini merupakan langkah maju Negara dalam memberikan perlindungan khususnya terhadap Perempuan dan Anak.
 
Melalui Peraturan Menteri PPPA No 4 Thn 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, Negara sungguh hadir dalam memberikan perlindungan. Disebutkan bahwa tugas UPTD PPA antara lain menerima pengaduan, menjangkau korban, mengelola kasus, menyediakan penampungan sementara sesuai kebutuhan korban, memfasilitasi mediasi serta mendampingi korban untuk mendapatkan layanan lainnya sesuai kebutuhannya. Peraturan Menteri dapat diunduh melalui jdih.kemenpppa.go.id
 
 
PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Minggu, 17 Maret 2019

Jangan Libatkan Anak dalam Kampanye (143)

Jakarta (17/03) – Minggu pagi sejak pukul 06.00 WIB, kurang lebih 400 orang anak telah berkumpul di Kantor Badan Pengawas…
Siaran Pers, Sabtu, 16 Maret 2019

CSW63: Indonesia Tekankan Pentingnya Sinergitas dalam Pemberdayaan Perempuan (163)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise berbagi pengalaman terkait hal yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan…
Siaran Pers, Sabtu, 16 Maret 2019

Siap Siaga Keluarga Hadapi Bencana (120)

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2018 dalam 1 (satu) tahun, terjadi hampir 2500 bencana di Indonesia.  Setiap…
Siaran Pers, Jumat, 15 Maret 2019

CSW63: Menteri Yohana Tegaskan Komitmen Untuk Memajukan Perempuan Indonesia (112)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan Indonesia berkomitmen memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan agar kaum…
Siaran Pers, Kamis, 14 Maret 2019

Indonesia Gaungkan Komitmen Pemenuhan Hak Perempuan dalam Pertemuan Internasional CSW ke-63 di New York (318)

Indonesia gaungkan pentingnya sistem perlindungan sosial, akses pelayanan publik, dan infrastruktur berkelanjutan bagi pemenuhan hak perempuan dan anak perempuan pada…