KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Apresiasi Menteri PPPA Kepada Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Melalui Pembentukan UPTD PPA

  • Dipublikasikan Pada : Senin, 23 Juli 2018
  • Dibaca : 756 Kali
...
KEMENTERIAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA    
 

PRESS RELEASE 

 

APRESIASI MENTERI PPPA KEPADA KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PEMBENTUKAN UPTD PPA
 
Siaran Pers Nomor: B-117/Set/Rokum/MP 01/07/2018 
 
 
Surabaya (23/7) – Menteri PPPA menyampaikan apresiasi terhadap para kepala daerah yang telah membentuk dan menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui lembaga layanan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) dalam acara Peringatan Hari Anak Nasional 2018 di Kota Pahlawan, Surabaya (23/7).
 
Atas apresiasinya, Menteri Yohana menyampaikan penghargaan kepada Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Bireuen-Aceh, Kota Bandung-Jawa Barat, Kota Surakarta-Jawa Tengah, Kabupaten Sleman-DIY, Kabupaten Bantul-DIY, Kabupaten Sidoarjo-Jawa Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kalimantan Timur.
 
Apresiasi juga disampaikan kepada para kepala daerah yang telah berhasil membentuk UPTD PPA seperti Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Kota Metro-Lampung, Kabupaten Subang-Jawa Barat, Kota Denpasar-Bali, Kabupaten Hulu Sungai Utara-Kalimantan Selatan.
 
Komitmen Kepala Daerah menjadi kunci utama atas terbentuknya unit layanan ini sebagaimana amanat dalam Permendagri No 12 Th 2017 bahwa pembentukan UPTD merupakan hasil dari executive review dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. 
 
Mengingat proses yang terus berjalan, saat ini banyak daerah juga tengah mengupayakan pembentukannya. Penyediaan unit layanan teknis semacam ini merupakan langkah maju Negara dalam memberikan perlindungan khususnya terhadap Perempuan dan Anak.
 
Melalui Peraturan Menteri PPPA No 4 Thn 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, Negara sungguh hadir dalam memberikan perlindungan. Disebutkan bahwa tugas UPTD PPA antara lain menerima pengaduan, menjangkau korban, mengelola kasus, menyediakan penampungan sementara sesuai kebutuhan korban, memfasilitasi mediasi serta mendampingi korban untuk mendapatkan layanan lainnya sesuai kebutuhannya. Peraturan Menteri dapat diunduh melalui jdih.kemenpppa.go.id
 
 
PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 15 Agustus 2018

PERHATIAN BAGI PEREMPUAN DALAM KONFLIK AGRARIA (43)

Jakarta, (15/08) – Ketimpangan penguasaan lahan hutan antara yang dikuasai swasta dengan dikelola rakyat ternyata melahirkan banyak konflik agrarian. Dari…
Siaran Pers, Rabu, 15 Agustus 2018

Kado Jelang Kemerdekaan untuk Puldama (48)

Senja 11 Agustus 2018 menjadi saksi sejarah di sebuah wilayah pedalaman Papua, tepatnya Distrik Puldama, Kabupaten Yahukimo.
Siaran Pers, Rabu, 15 Agustus 2018

Realisasi Investasi Triwulan II - 2018 Sebesar 176,3 T, Naik 3,1 % Dibanding Triwulan II - 2017 (49)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode…
Siaran Pers, Minggu, 12 Agustus 2018

MENTERI YOHANA : PECAHKAN REKOR MENYELAM MASSAL, PEREMPUAN INDONESIA HEBAT! (126)

Manado, (11/08) – Sebanyak 928 penyelam perempuan dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Wanita Selam Indonesia (WASI) berhasil memecahkan Rekor…
Siaran Pers, Minggu, 12 Agustus 2018

UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK MELALUI UU SPPA (199)

Jakarta (10/8) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong seluruh aparat penengak hukum untuk menggunakan UU NO.…