Aparat Penegak Hukum harus Responsif Gender

  • Dipublikasikan Pada : Minggu, 29 Juli 2018
  • Dibaca : 2710 Kali
...

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE
Aparat Penegak Hukum harus Responsif Gender

Siaran Pers Nomor: B- 123/Set/Rokum/MP 01/07/2018

 

Bali (29/7) – Aparat penegak hukum merupakan ujung tombak pemenuhan rasa keadilan bagi korban dalam sebuah proses hukum, termasuk pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dibutuhkan kesamaan persepsi di kalangan aparat penegak hukum yang responsif gender untuk mengedepankan pemenuhan kepentingan korban perempuan dan anak.

Demi mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyelenggarakan “Pelatihan Sensitivitas Gender dalam Upaya Perlindungan  Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi Aparat Penegak Hukum (APH)” sejak 27 – 30 Juli 2018 di Bali. 

“Keberhasilan sebuah proses hukum sangat ditentukan pada kualitas pemahaman dan responsifitas APH dalam penanganan yang mampu menyelesaikan kasus hukum dan melindungi para korban, termasuk korban perempuan dan anak sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Namun, kendala yang paling dirasakan saat ini adalah belum tercapainya kesamaan persepsi yang responsif gender di kalangan APH tentang alat bukti kasus kekerasan yang kompleks, mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban, serta koordinasi dalam pemenuhan hak korban. Hal ini juga mengakibatkan kurangnya responsifitas terhadap para korban yang mengalami trauma dari kekerasan itu sendiri. Memang diakui bahwa perkembangan pesat di Kepolisian dengan bertambahnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat Polsek selain di Polres dan Polda, merupakan langkah signifikan untuk meningkatkan ujung tombak proses hukum, namun kurangnya Polwan dan SDM yang terlatih masih menjadi kendala yang cukup besar,” ujar Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA, Vennetia R. Danes.

Kegiatan ini diikuti oleh 250 peserta yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat pendamping hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapat paparan dari para ahli di bidangnya, diantaranya dari Kementerian PPPA, Aparat penegak hukum berpengalaman, Ombudsman RI, Komnas Perempuan, Akademisi, dan pihak UPT P2TP2A. Para peserta juga dibekali pengalaman melalui studi kasus dan simulasi penanganan serta perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

Berdasarkan hasil Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 yang dilakukan Kementerian  PPPA bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), 1 dari 3 perempuan di Indonesia telah mengalami kekerasan oleh pasangannya dan selain pasangan selama hidupnya. Survey tersebut juga menemukan bahwa 15,8% perempuan yang pernah/sedang menikah pernah mengalami kekerasan seksual dari pasangannya. Sementara 34.4% perempuan belum pernah menikah mengalami kekerasan seksual dari selain pasangannya. Hal yang patut disayangkan adalah belum semua perempuan yang menjadi korban tersebut dapat mengakses keadilan, karena  lemahnya penegakan hukum yang akhirnya membuat pelaku tidak mendapatkan efek jera dan kasus kekerasan terhadap perempuan terus terjadi.

“Dengan adanaya pelatihan ini diharapkan dapat terwujud peningkatan kualitas pelayanan hukum, penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama diantara APH dalam sistem peradilan pidana terpadu melalui penegakan hukum yang responsif gender. Peningkatan kualitas pekayanan hukun dapat diwujudkan melalui keterampilan advokasi, pencegahan dan penanganan kasus kekerasan yang responsif gender dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak,” tutup Vennetia.

                                   PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

                                                                                                                                       DAN PERLINDUNGAN ANAK

                                                                                                                                             Telp.& Fax (021) 3448510,

                                                                                                            e-mail : publikasi@kemenpppa.go.i 

 www.kemenpppa.go.id

                              

Publikasi Lainya

Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (271)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…
Siaran Pers, Minggu, 02 Agustus 2020

Kemen PPPA Beri Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Korban Bencana Longsor dan Banjir Bandang di Masamba (83)

Masamba (02/8) –Bencana banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020. Banjir…
Siaran Pers, Kamis, 30 Juli 2020

Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, Menteri Bintang: Lawan dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang (82)

Jakarta (30/07) – Dalam rangka peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengajak…
Siaran Pers, Rabu, 29 Juli 2020

Berantas Perdagangan Orang dengan Modus Eksploitasi Seksual di Media Daring, Kemen PPPA : Kenali Modusnya dan Pahami Perkembangan Teknologi (89)

Munculnya pemberitaan terkait kasus perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual anak di media daring (online) terhadap 305 anak yang dilakukan…
Siaran Pers, Rabu, 29 Juli 2020

Hilangkan Rasa Malu, Maksimalkan Pendampingan dan Perlindungan ABK Terhadap Covid-19 (75)

Orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus sebaiknya menghilangkan perasaan malu karena dapat menjadi kendala utama dalam pemenuhan kebutuhan dan perlindungan…